JAKARTA - Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) minta tambahan anggaran di tahun 2025 mendatang.
Kementerian yang dipimpin Rosan Roeslani mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 889,3 miliar untuk tahun 2025.
Tambahan anggaran ini untuk mendukung target investasi yang menyentuh Rp 1.900 triliun.
Rosan Roeslani mengatakan, anggaran yang diberikan kepada Kementerian Investasi/BKPM adalah sebesar Rp 681,8 miliar dari rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,57 triliun.
BACA JUGA:Pengamat: Lindungi Seluruh Suara di Pilkada!
Rosan menyebut rancangan anggaran saat ini hanya dapat untuk mendukung kegiatan rutin kementerian.
Di sisi lain, anggaran yang disediakan belum mampu menampung aspirasi pembiayaan untuk kegiatan peningkatan konsolidasi perencanaan, hilirisasi, dan promosi penanaman modal.
Imbasnya, kata Rosan, anggaran yang tidak mencukupi akan berpengaruh kepada sembilan Pusat Promosi Investasi Indonesia atau Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) yang berada di luar negeri.
“Karena ini akan menjadikan tidak efektif dan tidak efisien bahkan bisa terjadi kita untuk me-review ulang keberadaan dari IIPC yang berada di sembilan lokasi luar negeri ini,” kata Rosan.
BACA JUGA:Potensi Aset Perbankan Syariah Rp 1.000 Triliun
Adapun sembilan lokasi yang menjadi tempat dari IIPC, yakni di Singapura, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Australia, China, Inggris dan Amerika Serikat.
Lanjut Rosan, ketersediaan anggaran yang tidak sesuai rencana kementerian juga disebut dapat mengakibatkan tidak tercapainya target pertumbuhan perekonomian yang disebabkan oleh rendahnya realisasi investasi.
Berdasarkan rancangan awal rencana kerja pemerintah 2025, target realisasi investasi dicanangkan sebesar Rp 1.905 triliun dinilai akan semakin sulit dicapai.
Angka itu naik dari outlook investasi senilai Rp 1/650 triliun untuk tahun 2024 ini.
BACA JUGA:Bayana Jabat Plh Sekkab Tubaba