Dua Paket Proyek Masih Jadi PR Serapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Lampung
Plt. Kepala BPBJ Setprov Lampung Sukmawan Hendriyanto menyebut tinggal dua paket pengadaan yang masih berproses hingga awal Oktober 2025. - PRIMA IMANSYAH PERMANA/RADAR LAMPUNG -
Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai 24,62%.
Angka ini dihitung berdasarkan seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran, baik yang melalui Kas Daerah maupun di luar Kas Daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menjelaskan, dalam struktur anggaran, terdapat dana yang tidak melalui Kas Daerah seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang saat ini nilainya mencapai lebih dari Rp350 miliar.
Meskipun realisasi Dana BOS masih dalam tahap pengesahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pengelolaan Dana BOSP per semester, secara de facto dana tersebut telah digunakan dan dihitung dalam realisasi APBD.
Dengan memperhitungkan seluruh pengelolaan keuangan baik melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) maupun di luar RKUD, Provinsi Lampung mencatatkan kinerja yang cukup baik.
"Jika data tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, maka capaian APBD Lampung diperkirakan berada di atas rata-rata nasional," jelasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menunjukkan pengelolaan keuangan yang efisien.
Hal ini tercermin dari saldo kas daerah yang rata-rata tidak pernah lebih dari 0,03% per hari, karena dana yang masuk langsung dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah secara optimal.
Laporan lengkap mengenai realisasi APBD ini akan dirilis secara resmi pada rapat koordinasi berikutnya. (pip/c1/abd)
- Tag
- Share
-
-
