Hadapi 14 Potensi Bencana, Siapkan Rp48 Miliar

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 17 Jul 2025 - 20:38

Rapat siap siaga bencana di Lampung.-FOTO BIRO ADPIM -

“Upaya mitigasi, edukasi masyarakat seperti informasi dan langkah penyelamatan diri apabila akan terjadinya bencana serta peningkatan koordinasi lintas sektor sangat penting dilakukan,” tuturnya.

“Dengan kesiapan yang matang, diharapkan seluruh elemen masyarakat mampu menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial secara tangguh dan terpadu,” sambungnya.

Terpisah, Kepala BPBD Lampung Rudy Sjawal Sugiarto mengatakan, bahwa tahun anggaran 2025 BPBD Lampung mendapat anggaran Rp 48 miliar.

Anggaran tersebut kata Rudy termaksud dalamnya belanja pegawai, belanja rutin, peningkatan kapasitas, mitigasi struktural dan non struktural.

“Kondisi masih belum proposional dengan tingkat kerentanan dan ancaman yang tinggi. Tapi kami tetap melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kami dengan sebaik mungkin,” tuturnya.

Kata Rudy, pada rapat tersebut dirinya memaparkan prakiraan cuaca hingga beberapa bulan kedepan terkait potensi ancaman bencana yang bisa terjadi dan memaparkan kondisi kesiapsiagaan bencana di provinsi Lampung.

“Dukungan OPD pemprov Lampung, dunia usaha, masyarakat (NGO), perguruan tinggi dan media massa sangat penting bagi terselenggaranya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tangguh,” ungkapnya.

Rudi juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat di zona rawan bencana dan menekan kerentanan yang ada. (pip/c1/yud)

hadapi 14 potensi bencana, siapkan rp48 miliar                             bandarlampung – pemerintah provinsi (pemprov) lampung menyatakan status siaga penuh menghadapi 14 potensi bencana yang mengancam wilayah sai bumi ruwa jurai. 
tak tanggung-tanggung, 198 bencana telah terjadi hanya dalam rentang waktu enam bulan pertama pada tahun ini. bencana tersebut mayoritas bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang erat kaitannya dengan dampak perubahan iklim.
hal tersebut disampaikan asisten adminstrasi umum setprov lampung sulpakar saat membacakan sambutan gubernur lampung pada apel bulanan pemprov, kamis (17/7).
dijelaskan sulpakar, pada tahun ini badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) lampung memperoleh anggaran rp48 miliar, dengan realisasi triwulan pertama sebesar 10,41 persen. 
’’ini sejalan dengan arah kebijakan efisiensi dan skala prioritas pembangunan nasional maupun daerah,” ujar sulpakar.
menurutnya, penanggulangan bencana bukanlah tugas yang sederhana. hal itu mencakup seluruh tahapan dalam siklus bencana, yakni sebelum, saat, dan setelah bencana. itu sebagaimana diatur dalam uu nomor 24 tahun 2007 dan perda nomor 6 tahun 2024, serta diperkuat dengan pergub nomor 1 tahun 2024 yang menempatkan bpbd sebagai unsur utama pelayanan di bidang penanggulangan bencana.
baca juga:musim kemarau, momen tepat evaluasi pengendalian banjir di bandarlampung
provinsi lampung saat ini menghadapi 14 potensi bencana, termasuk bencana non-alam dan jenis baru seperti liku faksi (pencairan tanah).
“data bnpb mencatat, hingga 1 juli 2025, telah terjadi 198 kejadian bencana, mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang sangat berkaitan dengan dampak perubahan iklim,” jelasnya.
kata sulpakar, dengan luas wilayah, keragaman topografi, dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 9 juta jiwa di lampung. tentunya tantangan penanggulangan bencana di lampung terus meningkat. 
“makanya, perlu kinerja yang lebih baik, sinergi antar pemangku kepentingan, serta keselarasan program dari pusat hingga daerah,” ucapnya.
baca juga:komisi ii dprd bandar lampung: belum temukan beras oplosan di pasar tradisional
sulpakar menegaskan bahwa penurunan indeks risiko bencana menjadi salah satu indikator utama pembangunan daerah. 
untuk itu, strategi ke depan harus difokuskan pada penanggulangan berbasis kawasan rawan bencana, penguatan kapasitas masyarakat dan stakeholder, serta tata kelola kelembagaan yang lebih kuat melalui kolaborasi lintas sektor.
penanggulangan bencana, lanjutnya, harus menjadi bagian yang menyatu dalam pembangunan, bukan penghambat.
sebagaimana telah terbukti saat pandemi covid-19, sinergi dan komitmen bersama mampu memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi krisis.
“mari kita jadikan upaya penanggulangan bencana ini sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan,” tuturnya.
“semoga kerja keras dan kebersamaan kita menjadi jalan menuju lampung yang tangguh, berdaya saing, dan siap menyongsong indonesia emas 2045,” sambungnya.
baca juga:kpk sita hasil produksi sawit rp3 miliar milik eks sekretaris ma nurhadi
sementara, rapat pembahasan kesiapsiagaan bencana provinsi lampung dengan mengaktifkan sistem peringatan dini (early warning system) serta meningkatkan sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat sebagai langkah utama mengantisipasi bencana hidrometeorologi dan potensi gempa megathrust. 
marindo menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan, sinergi dan langkah konkret antar instansi untuk mengantisipasi potensi bencana yang kapan saja bisa terjadi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung.
ia menuturkan tugas pemerintah bagaimana melakukan respons cepat, baik itu dalam tahap mitigasi (pra-bencana), tanggap darurat, maupun pasca-bencana sebagai bagian dari upaya memastikan keselamatan masyarakat.
“kita tidak pernah tahu kapan bencana akan terjadi. namun yang terpenting, memastikan masyarakat berada dalam kondisi aman dan kesiapan pemerintah tetap berjalan secara optimal,” ujar marindo.
marindo menekankan pentingnya dukungan terhadap sumber daya manusia dan anggaran harus dipastikan tersedia agar fungsi logistik dan pertolongan pertama dapat berjalan maksimal saat bencana terjadi. “kita harus pastikan semua aspek pendukung siap, mulai dari sdm hingga logistik bantuan,” katanya.
pada kesempatan tersebut, marindo menyebut pentingnya kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penanggulangan dan mitigasi bencana. “mitigasi yang kita lakukan harus mampu menenangkan masyarakat. dan kabupaten/kota harus selaras dengan pemprov,” tegasnya.
salah satu potensi bencana yang menjadi perhatian utama adalah potensi terjadinya gempa megathrust. marindo mengimbau masyarakat untuk waspada khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai namun tetap tenang, serta memastikan kesiapan melalui simulasi dan pelatihan.
“harapan kita tentu lampung aman tidak terjadi bencana, namun kesiapsiagaan harus tetap dilakukan. termasuk melalui simulasi bila terjadi megathrust,” jelasnya.
marindo turut menyoroti risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bencana non alam yang juga menjadi fokus pemprov lampung. 
ia mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan aktif berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana. 
“upaya mitigasi, edukasi masyarakat seperti informasi dan langkah penyelamatan diri apabila akan terjadinya bencana serta peningkatan koordinasi lintas sektor sangat penting dilakukan,” tuturnya.
“dengan kesiapan yang matang, diharapkan seluruh elemen masyarakat mampu menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial secara tangguh dan terpadu,” sambungnya.
terpisah, kepala bpbd lampung rudy sjawal sugiarto mengatakan, bahwa tahun anggaran 2025 bpbd lampung mendapat anggaran rp 48 miliar.
anggaran tersebut kata rudy termaksud dalamnya belanja pegawai, belanja rutin, peningkatan kapasitas, mitigasi struktural dan non struktural.
“kondisi masih belum proposional dengan tingkat kerentanan dan ancaman yang tinggi. tapi kami tetap melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kami dengan sebaik mungkin,” tuturnya.
kata rudy, pada rapat tersebut dirinya memaparkan prakiraan cuaca hingga beberapa bulan kedepan terkait potensi ancaman bencana yang bisa terjadi dan memaparkan kondisi kesiapsiagaan bencana di provinsi lampung.
“dukungan opd pemprov lampung, dunia usaha, masyarakat (ngo), perguruan tinggi dan media massa sangat penting bagi terselenggaranya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tangguh,” ungkapnya.
rudi juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat di zona rawan bencana dan menekan kerentanan yang ada. (pip/c1/yud)