Alokasi APBN Lampung 2024 Rp31,58 T

Meningkat 4,09 Persen Dibanding Tahun 2023

BANDARLAMPUNG - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Lampung tahun 2024 meningkat 4,09 persen dibanding tahun 2023. Tahun 2024, Lampung  mendapat alokasi APBN sebesar Rp31,58 triliun atau meningkat sekitar Rp1,24 triliun dari tahun 2023 yang mendapat alokasi Rp30,34 triliun.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pun telah menyerahkan langsung dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dari APBN 2024 tersebut kepada lembaga kementerian negara serta pemerintah provinsi dan 15 kabupaten/kota yang ada di Lampung (rinciannya lihat tabel, Red). Itu dilakukan di Mahan Agung dengan didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin, Rabu (13/12).

Dody mengatakan tahun 2024, Lampung mendapat alokasi APBN Rp31,58 triliun. Itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp9,32 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp22,26 triliun. 

Alokasi TKD Lampung tahun 2024 tersebut, rincinya, terdiri dari dana bagi hasil (DBH) Rp602,81 miliar dan dana alokasi umum (DAU) Rp13,66 triliun. Lalu dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 1,45 triliun; DAK nonfisik Rp4,12 triliun; hibah daerah Rp1,87 miliar; insentif fiskal Rp147,69 miliar; dan dana desa Rp2,26 triliun.

Selanjutnya untuk alokasi TKD tahun 2024, kata Dody, ada dua jenis TKD yang mengalami peningkatan. Yakni pada alokasi DAU dan DAK Fisik.

’’DAU penambahannya signifikan mencapai Rp1,05 triliun atau naik 8,3 persen jika dibandingkan tahun 2023. Sedangkan untuk DAK Fisik meningkat sebesar Rp0,22 triliun atau meningkat 17,8 persen," ungkapnya.

Peningkatan nilai TKD tersebut menurutnya diperuntukkan mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah. Terutama guru dan tenaga kesehatan. Lalu meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.

Sementara, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menekankan arah kebijakan APBN 2024 untuk mendukung percepatan ekonomi. Yaitu melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, dukungan hilirisasi Sumber Daya Alam, deregulasi dan penguatan institusi. 

"Saya berharap program-program pusat dan daerah menjadi fokus kita bersama sehingga menjadi daya ungkit dalam menjaga momentum penguatan ekonomi saat ini" ucapnya.

Tidak lupa, Arinal pun mengingatkan dan meminta dalam memanfaatkan APBD dan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan tepat sasaran dengan tetap menjaga tata kelola yang baik untuk kepentingan rakyat. "Percepatan realisasi belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak roda perekonomian. Namun, seluruh prosesnya harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas,” tuturnya.

Pada kesempatan sama, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin mencatat realisasi APBD Lampung 2023 mencapai 85,19 persen. Menurutnya realisasi belanja satuan kerja pada unit vertikal Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp8,95 triliun atau mencapai 85,19 persen dari total pagu. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 17,31 persen dibandingkan tahun 2022 lalu.

Adapun peningkatan realisasi belanja tersebut didominasi belanja barang mencapai 81 persen, belanja modal 68 persen, belanja pegawai 98,48 persen, dan belanja bansos 100 persen. "Untuk proyeksi belanja satker K/L hingga akhir tahun berakhir diperkirakan terserap sebesar Rp 10, 08 triliun atau 96,08 persen," ujarnya.

Khusus belanja TKD, kata Dody, telah terealisasi pertanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp20,08 triliun atau 94,29 persen. Sedangkan hingga akhir tahun selesai diperkirakan terserap Rp20,29 triliun atau 95,22 persen dari target.