Pengamat Soroti Potensi Beban Ekstra Akibat Penghapusan Aturan Presidential Threshold oleh MK

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 05 Jan 2025 - 19:57

Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) - IST--

JAKARTA, RADAR LAMPUNG– Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT).

Karyono mengungkapkan bahwa keputusan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah kandidat dalam Pilpres 2024, yang pada gilirannya dapat membebani anggaran pemilu.

“Dengan banyaknya calon presiden, tentu biaya pemilu akan semakin besar,” ujar Karyono dalam keterangannya melalui layanan pesan, Minggu (5/1).

Karyono menilai, banyaknya kandidat yang muncul bisa menyebabkan Pemilihan Presiden (Pilpres) diadakan dalam dua putaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu. “Potensi pilpres dua putaran sangat besar jika persyaratan calon terpilih tidak diubah,” tambahnya.

Selain itu, Karyono juga mengingatkan bahwa penghapusan ketentuan PT akan menambah beban penyelenggara pemilu. Ia mengkhawatirkan hal ini bisa mengarah pada tragedi seperti yang terjadi pada Pemilu 2019, di mana banyak korban jatuh sakit atau meninggal dunia karena kelelahan akibat tingginya intensitas kegiatan pemilu.

“Jika tidak diantisipasi, hal ini bisa menjadi tragedi lagi, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019,” ungkapnya.

Namun, Karyono juga menegaskan bahwa masalah utama dalam pemilu bukan hanya jumlah kandidat yang bertambah. Masalah mendasar adalah cara-cara inkonstitusional yang digunakan untuk meraih kemenangan, seperti budaya politik transaksional yang menghalalkan segala cara.

“Menambah calon presiden dalam setiap kontestasi tidak serta merta akan menghasilkan pemilu dan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” jelas Karyono.

Seperti diketahui, MK menghapus aturan tentang ambang batas partai dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dengan persentase 20%. Keputusan tersebut tercatat dalam sidang gugatan perkara bernomor 62/PUU-XXII/2024 yang diputuskan pada Kamis, 1 Februari 2025.

MK memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon, Enika Maya Oktavia, dan menganggap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menyatakan norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Norma Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Suhartoyo, Ketua MK, dalam amar putusan.

pengamat soroti potensi beban ekstra akibat penghapusan aturan presidential threshold oleh mk                            jakarta, radar lampung– direktur eksekutif indonesian public institute (ipi), karyono wibowo, menanggapi keputusan mahkamah konstitusi (mk) yang menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (pt).
karyono mengungkapkan bahwa keputusan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah kandidat dalam pilpres 2024, yang pada gilirannya dapat membebani anggaran pemilu.
“dengan banyaknya calon presiden, tentu biaya pemilu akan semakin besar,” ujar karyono dalam keterangannya melalui layanan pesan, minggu (5/1).
karyono menilai, banyaknya kandidat yang muncul bisa menyebabkan pemilihan presiden (pilpres) diadakan dalam dua putaran, sebagaimana diatur dalam pasal 159 ayat 1 uu nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu. “potensi pilpres dua putaran sangat besar jika persyaratan calon terpilih tidak diubah,” tambahnya.
baca juga:pt 20 persen dihapus, 2029 gibran berpeluang tantang prabowo 
selain itu, karyono juga mengingatkan bahwa penghapusan ketentuan pt akan menambah beban penyelenggara pemilu. ia mengkhawatirkan hal ini bisa mengarah pada tragedi seperti yang terjadi pada pemilu 2019, di mana banyak korban jatuh sakit atau meninggal dunia karena kelelahan akibat tingginya intensitas kegiatan pemilu.
“jika tidak diantisipasi, hal ini bisa menjadi tragedi lagi, seperti yang terjadi pada pemilu 2019,” ungkapnya.
namun, karyono juga menegaskan bahwa masalah utama dalam pemilu bukan hanya jumlah kandidat yang bertambah. masalah mendasar adalah cara-cara inkonstitusional yang digunakan untuk meraih kemenangan, seperti budaya politik transaksional yang menghalalkan segala cara.
“menambah calon presiden dalam setiap kontestasi tidak serta merta akan menghasilkan pemilu dan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” jelas karyono.
baca juga:mk hapuskan presidential threshold 20 persen, berlaku untuk pilpres 2029
seperti diketahui, mk menghapus aturan tentang ambang batas partai dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden dengan persentase 20%. keputusan tersebut tercatat dalam sidang gugatan perkara bernomor 62/puu-xxii/2024 yang diputuskan pada kamis, 1 februari 2025.
mk memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon, enika maya oktavia, dan menganggap pasal 222 uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta menyatakan norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
“norma pasal 222 uu pemilu bertentangan dengan uud 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar suhartoyo, ketua mk, dalam amar putusan.
baca juga:gerindra: presidential club untuk penghargaan pemimpin terdahulu 
mk juga menyatakan bahwa aturan presidential threshold bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, serta melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan. “rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, berapa pun besaran atau angka persentasenya, bertentangan dengan pasal 6a ayat (2) uud 1945,” kata wakil ketua mk, saldi isra, saat membacakan pertimbangan hukum.
keputusan ini membuka jalan bagi calon presiden dari partai manapun untuk mencalonkan diri tanpa harus memenuhi ambang batas suara atau dukungan partai politik tertentu, yang sebelumnya ditetapkan 20%.
sebelumnya pengamat politik universitas muhammadiyah lampung (uml) candrawansyah menyampaikan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) adalah syarat minimal dukungan partai politik atau koalisi partai politik di parlemen untuk mencalonkan seorang presiden dan wakil presiden. 
’’ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ini telah lama menjadi perdebatan dalam sistem politik indonesia,” ujarnya, jumat (3/1).
menurutnya, penyampaian mk yang menyebutkan bahwa norma pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6109), bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
“tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tentu sangat berarti bagi partai politik dan tokoh-tokoh bangsa untuk berkompetisi dalam membangun bangsa,” katanya.
tentunya, dengan putusan mk 62/puu-xxii/2024 tersebut membawa angin surga bagi semua partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. “serta memberikan banyak pilihan kepada rakyat dalam menentukan siapa calon yang terbaik dari para pasangan calon nanti,” tambahnya.
namun, lanjut dia, meskipun peluang terbuka tantangan berikutnya adalah keberanian dan keinginan partai politik di dalam mempersiapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2029-2034. 
“masih ada waktu lama dalam mempersiapkan kader partai terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa, bukan malah berkoalisi untuk mengusulkan kader partai lain dalam pencalonan,” ucapnya. 
ia juga mengapresiasi, bahwa mk telah memberikan hak politik warga negara untuk memilih calon yang berkualitas. “hanya menunggu calon terbaik yang diusung oleh partai,” jelasnya. 
menurutnya, mk juga menilai bahwa tersedianya cukup banyak alternatif pasangan calon yang beragam dapat dipahami sebagai upaya keselamatan rakyat.
“tidak seperti pemilu-pemilu sebelum yang minim calon dan harus mendapatkan dukungan partai 20℅ minimal kursi dpr ri atau 25℅ suara partai secara nasional,” tutupnya. 
terpisah, putusan mk tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari anggota dprd lampung.
sekretaris komisi iii dprd lampung ikhwan fadil ibrahim menilai putusan mk mengenai ambang batas pencalonan presiden memberikan banyak pilihan pemimpin kepada rakyat.
’’ini terobosan demokrasi dan ikhtiar memberikan pilihan kepemimpinan yang semakin banyak untuk rakyat. putusan mk yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden bisa berkontribusi bagi perkembangan demokrasi di indonesia,” ujarnya.
dia menyebut indonesia memiliki banyak calon pemimpin nasional yang layak diandalkan untuk maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden namun terkendala akibat urusan kepartaian.
’’makanya, saya berharap semua pihak dapat duduk bersama merumuskan sistem pemilihan presiden ke depan pascaputusan mk tersebut untuk mengupayakan seluruh rakyat memiliki hak sama untuk mencalonkan maupun dicalonkan,” ucapnya.
hal yang sama disampaikan sekretaris komisi ii dprd lampung aribun sayunis yang mengatakan setiap partai politik berkesempatan mengajukan capres-cawapres masing-masing pada pemilu presiden atau pilpres.
tidak harus berkoalisi lagi untuk mencapai ambang batas seperti pada pilpres-pilpres sebelumnya. menurutnya, bagi partai-partai nonparlemen ini juga sebuah angin segar.
’’saya berharap keputusan ini membawa perubahan positif dalam sistem politik indonesia. saya juga mengingatkan bahwa dengan penghapusan threshold, partai-partai politik harus lebih bertanggung jawab dalam mengusung calon presiden,” pungkasnya. (jpnn/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 6 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan