PT 20 Persen Dihapus, 2029 Gibran Berpeluang Tantang Prabowo

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 03 Jan 2025 - 21:09

Adi Prayitno menilai meski banyak kandidat muncul setelah MK menghapus ambang batas pencalonan, Prabowo Subianto tetap menjadi tantangan terbesar di Pilpres 2029. FOTO JPNN--

Sebelumnya Dalam sidang yang digelar pada Kamis (2/1), Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting dengan menghapuskan ambang batas (presidential threshold) 20 persen untuk calon presiden. Putusan ini mulai berlaku pada Pemilu Presiden 2029.

Hakim Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan seluruh pemohon terkait penghapusan ketentuan tersebut.

’’MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Suhartoyo.

Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa Pasal 222 yang mengatur persyaratan presidential threshold dalam pemilihan presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal tersebut mengatur bahwa pasangan calon presiden harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki setidaknya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR periode sebelumnya.

Putusan ini juga memerintahkan agar hasil keputusan tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Keputusan penghapusan presidential threshold ini menjadi sorotan setelah kontroversi dalam Pemilu Presiden 2024, di mana beberapa calon presiden terkendala dengan kurangnya dukungan kursi di DPR yang menyebabkan mereka tidak memenuhi ambang batas 20 persen.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua MK dan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, turut mengomentari keputusan ini melalui media sosial.

"Akhirnya, MKRI mengabulkan permohonan menghapus ketentuan mengenai ambang batas capres 20 persen untuk Pemilu 2029 yang akan datang. Ini adalah kado tahun baru 2025 yang mencerahkan bagi kualitas demokrasi kita di masa mendatang," dalam unggahannya.

Keputusan ini dipandang sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam memperluas partisipasi calon presiden yang lebih beragam tanpa terkendala oleh batasan suara atau kursi di DPR.

Sebelumnya, Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen yang berlaku saat ini berpeluang berubah untuk pemilihan umum berikutnya. Itu seiring dikabulkannya gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR merumuskan ulang parliamentary threshold untuk pemilu ke depan. Perintah MK itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan di gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2).

Dalam gugatannya, Perludem meminta MK menguji konstitusionalitas Pasal 414 ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilu. Perludem mempersoalkan ambang batas parlemen yang dianggap tidak jelas perumusan angkanya.

pt 20 persen dihapus, 2029 gibran berpeluang tantang prabowo                             jakarta, radar lampung – direktur eksekutif parameter politik adi prayitno menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi (mk) yang menghapus ambang batas pencalonan atau presidential threshold dapat memperbanyak kandidat pada pilpres 2029. 
’’secara prosedur demokrasi, dampak dari putusan mk ini semestinya akan banyak calon alternatif dalam pilpres," kata adi, jumat (3/1).
namun, adi menyatakan, meskipun banyak calon bermunculan, putusan mk bisa terasa sia-sia jika presiden prabowo subianto memutuskan untuk maju dalam kontestasi pilpres 2029. 
"rasa-rasanya, meskipun partai-partai peserta pemilu bisa memajukan calon presiden dan wakil presiden, mereka akan enggan atau bahkan takut mengajukan calon, karena mereka pasti takut bersaing dengan prabowo," lanjutnya.
adi beranggapan bahwa partai-partai akan kesulitan memenangkan kontestasi melawan prabowo, yang akan maju dengan status petahana. 
baca juga:usai putusan mk, bawaslu surati tni-polri 
"partai akan sulit melawan prabowo, yang sudah dinilai akan mudah memenangkan pertarungan lagi di pilpres mendatang," ujarnya.
namun, meskipun tantangan besar ada pada prabowo, adi menilai bahwa wakil presiden ri gibran rakabuming raka bisa menjadi sosok yang memiliki peluang besar untuk melawan prabowo pada 2029. 
"dengan dihapusnya ambang batas presiden, orang-orang seperti gibran yang ingin naik ke level politik yang lebih tinggi tidak hanya akan mengincar posisi wapres lima tahun ke depan," kata adi.
adi mengungkapkan bahwa gibran memiliki bekal politik yang kuat untuk maju sebagai calon presiden pada 2029. 
"sebagai anak dari presiden jokowi, gibran sudah memiliki modal besar. kini sebagai wapres, dia bisa maju di 2029 dan melawan siapa saja, termasuk prabowo," tambahnya.
baca juga:usai putusan mk, bawaslu surati tni-polri 
selain itu, adi juga menilai bahwa gibran tidak akan kesulitan mencari partai pendukung. 
"gibran tidak perlu mencari partai besar seperti golkar atau gerindra. dia bisa meyakinkan partai solidaritas indonesia (psi), yang selama ini sangat dekat dengan jokowi dan dengan gibran. ketua umum psi, kaesang pangarep, juga merupakan anak presiden jokowi," jelas adi. 
sebelumnya dalam sidang yang digelar pada kamis (2/1), mahkamah konstitusi (mk) mengeluarkan putusan penting dengan menghapuskan ambang batas (presidential threshold) 20 persen untuk calon presiden. putusan ini mulai berlaku pada pemilu presiden 2029.
hakim ketua mk suhartoyo menyatakan bahwa mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan seluruh pemohon terkait penghapusan ketentuan tersebut.
baca juga:mk hapuskan presidential threshold 20 persen, berlaku untuk pilpres 2029
’’mk mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945," ujar suhartoyo.
lebih lanjut, mk menyatakan bahwa pasal 222 yang mengatur persyaratan presidential threshold dalam pemilihan presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
pasal tersebut mengatur bahwa pasangan calon presiden harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki setidaknya 20 persen kursi dpr atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu anggota dpr periode sebelumnya.
putusan ini juga memerintahkan agar hasil keputusan tersebut dimuat dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya.
keputusan penghapusan presidential threshold ini menjadi sorotan setelah kontroversi dalam pemilu presiden 2024, di mana beberapa calon presiden terkendala dengan kurangnya dukungan kursi di dpr yang menyebabkan mereka tidak memenuhi ambang batas 20 persen.
baca juga:sopir penggelap ratusan karton susu dan sereal di bandar lampung dituntut 2 tahun penjara
sementara itu, jimly asshiddiqie, mantan ketua mk dan anggota majelis kehormatan mahkamah konstitusi, turut mengomentari keputusan ini melalui media sosial.
"akhirnya, mkri mengabulkan permohonan menghapus ketentuan mengenai ambang batas capres 20 persen untuk pemilu 2029 yang akan datang. ini adalah kado tahun baru 2025 yang mencerahkan bagi kualitas demokrasi kita di masa mendatang," dalam unggahannya. 
keputusan ini dipandang sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di indonesia, terutama dalam memperluas partisipasi calon presiden yang lebih beragam tanpa terkendala oleh batasan suara atau kursi di dpr.
sebelumnya, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen yang berlaku saat ini berpeluang berubah untuk pemilihan umum berikutnya. itu seiring dikabulkannya gugatan yang diajukan perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem).
mahkamah konstitusi (mk) memerintahkan pemerintah dan dpr merumuskan ulang parliamentary threshold untuk pemilu ke depan. perintah mk itu tertuang dalam putusan mk nomor 116/puu-xxi/2023 yang dibacakan di gedung mk, jakarta, kamis (29/2).
dalam gugatannya, perludem meminta mk menguji konstitusionalitas pasal 414 ayat 1 uu 7/2017 tentang pemilu. perludem mempersoalkan ambang batas parlemen yang dianggap tidak jelas perumusan angkanya. 
kemudian, perludem mengusulkan skema penghitungan konversi kursi yang dianggap lebih proporsional.
mk dalam putusannya hanya mengabulkan dalil soal ketidakjelasan perumusan angka ambang batas. 
sementara terkait skema penghitungan, mk menegaskan menjadi kewenangan pembentuk uu untuk menetapkannya. 
”mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata ketua mk suhartoyo dalam pembacaan putusan.
dalam pertimbangannya, hakim mk saldi isra mengatakan, penerapan ambang batas merupakan hal yang lumrah di negara yang menganut sistem multipartai. 
di indonesia, pelaksanaannya pun berlaku sejak 2004. 
tujuannya, memperkuat sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. meski implementasinya tidak terbukti efektif, sistem itu tidak masalah untuk dipertahankan.
namun, mk menyoroti angka ambang batas yang terus berubah-ubah. ironisnya, perubahan angka itu tidak memiliki dasar perhitungan yang logis dan ilmiah. 
dalam pernyataannya di persidangan, pemerintah maupun dpr tidak menjelaskan kenapa 4 persen yang dipilih. 
”mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud,” ujar saldi.
padahal, ambang batas jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi kursi dpr yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. 
di sisi lain, sistem yang berlaku saat ini juga telah mengakibatkan besarnya suara terbuang sia-sia. misalnya, pada pemilu 2004 terbuang 19.047.481 suara dan 2019 terbuang 13.595.842 suara.
fakta itu, lanjut saldi, memperlihatkan adanya disproporsionalitas hasil pemilu terhadap kursi dpr. padahal, sesuai putusan mk nomor 3/puu-vii/2009, pembentuk uu wajib menentukan ambang batas yang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.
mk menyatakan, ketentuan pasal 414 ayat (1) uu no 7/2017 bertentangan dengan pasal 1 ayat (2), pasal 22e ayat (1), pasal 28d ayat (1) uud 1945. untuk itu, mk memerintahkan dpr dan pemerintah untuk melakukan perubahan yang dapat digunakan pada pemilu 2029. 
sementara di pemilu 2024, mk membolehkan penggunaan ketentuan yang ada sebagai bentuk kepastian hukum mengingat tahapannya telah berjalan.
dalam merumuskan ambang batas terbaru, mk memberikan sejumlah rambu. antara lain, desain baru harus bisa digunakan secara keberlanjutan, harus meminimalkan banyaknya suara sia-sia, perubahan ditempatkan dalam rangka menyederhanakan sistem partai, dan diselesaikan sebelum tahapan pemilu 2029 berjalan. 
”perubahan harus melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum,” tegas saldi.
peneliti perludem muhammad ihsan maulana mengapresiasi putusan mk. baginya, putusan itu bisa menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan, khususnya terkait konversi suara.
diakuinya, pemilu indonesia masih banyak masalah dan perlu perbaikan. 
”perlu ada evaluasi lanjutan dalam konteks tata kelola pemilu agar penyelenggaraannya lebih demokratis,” ujarnya.
perludem juga berharap, putusan mk benar-benar dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. jangan sampai putusan diabaikan untuk mengamankan kepentingan tertentu. 
”dpr dan pemerintah harus mengikuti rambu-rambu yang sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi,” tegasnya.
anggota komisi ii dari fraksi pan guspardi gaus mengtakan, pihaknya menghormati putusan mk terkait ambang batas parlemen. menurut dia, putusan mk adalah final dan mengikat sehingga harus diikuti. 
namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti isi amar putusan mk.
pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu putusan tersebut. 
apakah putusan itu hanya menghapus angka 4 persen ambang batas parlemen yang selama ini berlaku atau menghapus ambang batas parlemen itu sendiri. ”itu yang akan kami kaji,” tuturnya.
jika angka 4 persen yang dihapus, angka ambang batas parlemen bisa diturunkan di bawah 4 persen. misalnya, menjadi 3,5 atau 3 persen. jika ambang batas parlemen yang dihapus, tidak ada lagi ambang batas alias 0 persen. guspardi menegaskan, putusan mk itu tentu akan ditindaklanjuti dengan revisi uu 7/2017 tentang pemilu.
anggota dpr ri dari fraksi ppp achmad baidowi mengatakan, putusan mk sama dengan konstitusi sehingga harus dipatuhi semua pihak. dengan putusan itu, kata dia, tidak perlu ada lagi ambang batas parlemen pada pemilu 2029. dengan begitu, semua partai yang mengikuti pemilu dan mendapatkan kursi bisa masuk parlemen. ”itu lebih fair karena mencerminkan multicultural politics di indonesia,” tandasnya. (jpnn/c1/abd)