Penyegelan TPA Bakung Jadi Sorotan

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Minggu , 29 Dec 2024 - 20:59

Kementerian LIngkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) melakukan penyegelan di TPA Bakung, Bandarlampung, Sabtu (28/12). -FOTO IST-

“Sudah sangat jelas bahwa selama TPA Bakung berada Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi aktor utama dalam pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, kejadian limpasan air lindi dan kebakaran TPA merupakan suatu gambaran yang sangat terang benderang bagaimana negara melakukan kejahatan lingkungan hidup,” ungkapnya.

“Dan hal ini seharusnya dari awal periode lalu menjadi perhatian serius pemerintah kota bandar lampung untuk membenahi tata kelola persampahan di kota bandar lampung. Bukan pura-pura gak tahu apa-apa dan kaget seperti ini wali kota mendapat info penyegelan TPA Bakung. Kalau pernyataan wali kota seperti itu menandakan bahwa memang wali kota tidak pernah serius dalam menangani permasalahan sampah,” tuturnya.

Perlu diketahui, Menteri LIngkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq melakukan penyegelan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung, Bandarlampung, pada Sabtu 28 Desember 2024.

Penyegelan TPA Bakung ini karena dinilai pengelolaan sampah belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota harus menyelenggarakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, dalam pengelolaan sampah ada tujuh asas yang harus diikuti mencapai tiga tujuan.

Pertama meningkat kesehatan masyarakat, kedua meningkat kualitas lingkungan, dan ketiga menjadikan sampah sebagai sumber daya.

“Jadi ketiga-tiganya saya tidak dapat disini (TPA Bakung, Red) dan berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh teman-teman pengawas lingkungan ada indikasi cukup kuat. Kemudian melanggar undang-undang dan norma yang harusnya patut ditaati oleh seluruh tempat pemrosesan akhir sampah,” ujar Hanif.

Kata Hanif, dari pantauannya langsung dirinya melihat sampah yang masuk ke TPA Bakung masih dalam bentuk utuh. Seharusnya, sampai yang dapat masuk ke TPA adalah residunya saja. “Seyogyanya yang bisa masuk ke TPA adalah residu saja. Sedangkan disini masih utuh dan dibawa sini. Ini tidak menyelesaikan masalah tapi menambah masalah yang lebih mahal,” ucapnya.

Kemudian, disampaikan Hanif Faisol Nurofiq untuk meremediasi atau memulihkan tanah biaya yang dikeluarkan sangat mahal dan pasti tidak akan mampu.

“Untuk meremediasi atau memulihkan tanah biayanya cukup mahal sekali dan pasti kita tidak akan mampu. Sehingga kita wajib kemudian menertibkan ini. Saya bergerak ke kabupaten-kabupaten untuk kemudian mengevaluasi penyelenggaraan TPA,” tuturnya.

Terkait TPA Bakung, Hanif Faisol Nurofiq menyebut telah mendapatkan data yang komplit dengan segala administrasinya.

“Dan saya berkeyakinan semoga dalam tidak terlalu lama penyidik segera meningkatkan statusnya menjadi penyidikan karena saya lihat sudah memenuhi unsur-unsur dan bukti konkrit untuk ditingkatkan menjadi penyidikan,” ungkapnya.

“Artinya harus ada yang tersangka terkait hal ini. Ini serius karena masyarakat meminta kita menyelesaikan permasalah sampah di Indonesia. Nah kami tentu akan melakukan tahapan-tahapan,” sambungnya.

Untuk itu, mulai Sabtu 28 Desember 2024, Hanif Faisol Nurofiq menyatakan TPA Bakung didalam pengawasan penuh pengawas lingkungan hidup langsung dari Kementerian.

“Kita akan kerjasama dengan teman-teman provinsi dan kabupaten. Kedua, kita akan bekerja terus untuk mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan ini terutama dari segi tujuan tiga tadi,” terangnya.

penyegelan tpa bakung jadi sorotan                            bandarlampung - penyegelan tempat pembuangan akhir (tpa) bakung di jalan r.e. martadinata, bandarlampung, oleh menteri lingkungan hidup mendapat sorotan sejumlah pihak. 
salah satunya disampaikan oleh wartawan senior ardiansyah. menurut dia, penyegelan tersebut merupakan bentuk arogansi dari menteri lingkungan hidup. 
diketahui, tpa bakung disegel pada sabtu (28/12). ini terlihat dari pemasangan pelang dengan logo kementerian lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup (pplh).
tertulis bahwa area tpa bakung berada dalam pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup. 
menteri lingkungan hidup hanif faisol nurofiq menyampaikan penyegelan tpa bakung merupakan bentuk penegakan undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. tujuannya sebagai bentuk pengawasan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
baca juga:kesuksesan polda lampung dalam menjaga keamanan pemilu 2024
terkait tindakan tersebut, ardiansyah menyatakan harusnya menteri tidak serta-merta melakukan penyegelan dengan cara yang dinilai arogan. ’’harusnya hal ini bisa dikomunikasikan dengan cara baik,” tegasnya.
bang aca –sapaan akrab ardiansyah– juga menyampaikan seharusnya kementerian memberikan edukasi dan pengarahan bahwa lokasi tersebut belum bisa diutamakan sebagai tpa. namun masih dalam skala tempat pembuangan sementara (tps). ’’itu saja sebenarnya. ini bisa dikomunikasikan secara baik,” sebutnya.
bang aca melanjutkan jika memang harus melalui proses penyidikan, penegakan hukum yang dilakukan kementerian lingkungan hidup ini semestinya dilakukan secara adil. sebab, masalah seperti ini tidak hanya terjadi di bandarlampung. namun juga terjadi di sejumlah kabupaten/kota.
lebih lanjut, bang aca menuturkan proses pengolahan sampah di tpa bakung seperti pemanfaatan untuk energi alternatif dan lainnya sebenarnya sudah dilakukan cukup lama. 
baca juga:polda metro jaya imbau masyarakat tidak konvoi saat malam tahun baru 2025
bahkan upaya mencari investor juga sudah dilakukan. namun hal ini juga membutuhkan proses. “untuk pemanfaatan sampah sebagai erngi dan lainnya masih dalam proses. selain itu, dari sisi bisnis juga belum begitu memiliki nilai ekonomis,” tegasnya. 
lebih lanjut bang aca menekankan, penegakan hukum juga harus melihat aspek kemanfaatan. sebab penyegelan tpa bakung ini juga bakal menimbulkan masalah baru. 
salah satunya, sampah-sampah dari masyarakat akan dibuang ke mana. bisa jadi, sungai bakal menjadi lokasi pembuangan sampah. “karena itu, seharusnya penegakan hukum (seperti penyegelan tpa bakung) ini juga harus memikirkan aspek kemanfaatan. jangan malah menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
sementara, pemerintah kota (pemkot) bandarlampung tengah mempersiapkan langkah yang akan dilakukan pasca penyegelan tpa bakung oleh menteri lingkungan hidup hanif faisol nurofik, sabtu (28/12).
hal itu diungkapkan oleh pelaksana harian (plh.) kepala dinas lingkungan hidup (dlh) kota bandarlampung veni debialesti. 
baca juga:survei litbang rlmg, delapan pj. kada di lampung jeblok pada infrastruktur
dia menyebut pasca pemberian pelang peringatan dan segel tersebut, pihaknya tengah melakukan pembahasan apa ýang akan dilakukan.
sayangnya, veni sendiri enggan membeberkan langkah apa yang dimaksud tersebut, mengingat kementerian sendiri bakal memanggil pemerintah kota terkait pengelolaan sampah di tpa bakung. ’’saat ini lagi dibahas mbak. nanti diinfokan. senin saya hubungi,” katanya singkat, minggu (29/12).
sebelumnya, tpa bakung resmi disegel oleh kementerian lingkungan hidup dilatarbelakangi berbagai pelanggaran yang dilakukan dalam pengelolaannya, mulai tempat hingga air yang merusak lingkungan.
bukan hanya menyegel, menteri lingkungan hidup hanif faisol nurofiq juga memastikan dalam waktu dekat pihaknya menutup tpa sampah bakung, di bandarlampung.
“ya harus logis juga, karena kalau tpa bakung kami tutup langsung akan menimbulkan turbulensi dalam pengelolaan sampah namun ini tetap dalam pengawasan kementerian lh. tapi kami pastikan dalam waktu tidak terlalu lama tempat ini (tpa bakung) akan ditutup,” ujarnya.
dirinya juga mengungkapkan jika air lindi yang ada di lokasi tersebut tidak terkontrol dan terkelola dengan baik sehingga merusak lingkungan. “saya sudah lihat ini (tpa bakung), pasti lindinya tidak terkelola dengan baik, jadi sudah cukup kita merusak lingkungan. kita tidak boleh  lalai terhadap ini. negara menuntut kami menyelesaikan ini dan segera dituntaskan,” kata dia.
untuk itu, dirinya menyebut diperlukan pembenahan dari awal dalam pemrosesan sampah yang baik, walaupun pemerintah kota bandarlampung sendiri tengah berupaya dalam pemindahannya di tpa yang baru.
“tentu akan kami dukung, dan monitor semua itu. kemudian merekomendasikan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke tpa,” imbuhnya.
sementara itu, wali kota bandarlampung eva dwiana yang juga datang ke lokasi tersebut mengaku tidak mengetahui dimana letak kesalahan yang membuat mentri lingkungan hidup memasang plang pengawasan.
“kami pemkot bandarlampung siap-siap saja, apabila ada perintah (pemanggilan, red)  dari pemerintah pusat silakan saja. kalau pengelolaan ini salah, silakan tunjukkan kesalahannya di mana, yang terpenting sampah di kota ini sudah ditampung di sini semua,” ujar eva.
“saya tidak ngerti kenapa dikasih plang-plang seperti ini di tpa bakung. kami dari pemkot bandarlampung telah bekerja maksimal, kesalahannya di mana kami tidak tahu,” tambahnya.
eva sendiri mengklaim jika pihaknya sudah berupaya optimal dalam pengelolaan limbah sampah dan air lindi di tpa tersebut. “tpa bakung sendiri telah berdiri dan beroperasi sejak lama dan telah mencoba melakukan yang terbaik dalam pengelolaan sampah.jadi kenapa ini (tpa bakung) mau ditutup, kami juga bingung kenapa. padahal kami juga sudah sering komunikasi dengan pemerintah pusat terkait hal ini, bahkan mengundang investor supaya bersama-sama mengelolanya walau belum terealisasi. tapi mungkin pusat ingin ada pengelolaan yang lebih baik kami siap berkoordinasi,”tandasnya.
sementara, wakil ketua dprd kota bandarlampung, sidik effendi mengatakan, pemasangan pelang bertuliskan peringatan adalah salah satu teguran keras dan serius untuk pemerintah kota bandarlampung agar dapat menyelesaikan permasalahan tpa bakung.
“penyegelan ini adalah peringatan serius bagi kita semua utamanya pemkot bandarlampung. dimana, pengelolaan tpa bakung yang tidak sesuai standar telah menjadi persoalan lama yang harus segera ditangani,” katanya.
menurutnya, terkait hal ini dprd beserta pemkot bandarlampung tidak akan lepas tangan dan akan segera mencari solusi yang terbaik bagi permasalahan tersebut.
“lalu, pemkot secepatnya harus menyiapkan tempat pembuangan sementara (tps) agar pengelolaan sampah tidak terganggu selama proses penyegelan, lakukan dialog konstruktif dengan klh untuk mengetahui penyebab masalah dan mencari solusi,” ujar dia.
kemudian, dprd akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua kebijakan pengelolaan sampah   guna mencegah terulangnya masalah serupa di masa yang akan datang, dan termasuk peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.
“selanjutnya, dprd akan mendorong pengalokasian anggaran khusus untuk meningkatkan fasilitas dan teknologi pengelolaan sampah, termasuk pengolahan lindi dan pengembangan sistem daur ulang, saya berharap  semua pihak dapat bekerjasama untuk penyelesaian masalah ini,” tandasnya.
terpisah, mengenai penyegelan ini, direktur walhi lampung irfan tri musri mengatakan,  permasalahan pengelolaan tpa bakung bukan hal baru melainkan sudah bertahun tahun namun tidak mendapatkan prioritas dan perhatian dari pihak yang bertanggungjawab meskipun permasalahan tpa bakung sudah menjadi sorotan dan perhatian publik dengan berbagai macam permasalahanya.
permasalah yang ada di tpa bakung seperti kondisi tpa yang sudah over kapasitas, terjadinya kebakaran, pencemaran limbah cair (air lindi) dan gas, pengelolaan limbah tinja yang tidak berjalan, dan terjadinya longsor serta rubuhnya dinding pembatas sampah. 
hal ini tidak pernah menjadi evaluasi serius bagi pemerintah kota bandar lampung untuk melakukan perbaikan, justru malah pemerintah kota terkesan abai dan hanya melakukan upaya-upaya penanggulangan setelah terjadi permasalahan. 
seperti yang terjadi baru-baru ini pada awal desember 2024 kita lihat dengan jelas dan terang kejadian kebakaran di tpa bakung.
irfan memberikan apresiasi kepada klh yang telah bekerja dengan serius dengan melakukan pemasangan segel tersebut.
“oleh sebab itu kita berharap klh juga dapat dengan segera melakukan upaya penegakan hukum dan pemberian sanksi, jangan sampai masalah ini hanya selesai begitu saja dengan pemasangan plang,” ujar irfan.
“setidaknya beberapa pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban mulai dari wali kata bandar lampung, kepala dinas lingkungan hidup kota bandar lampung atau bahkan dprd bandar lampung juga dapat diperiksa karena terkesan melakukan pengabaian dalam melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja eksekutif,” sambungnya.
dirinya mendorong klh sesegera mungkin harus ada yang ditetapkan tersangka oleh kementerian lh, jangan hanya pasang plang penyegelan saja.
disisi lain terkait pernyataan wali kota bandar lampung eva dwiana yang menyatakan tidak mengerti adanya penyegelan di tpa bakung, irfan menilai itu suatu penyataan sesat dan menjadi gambaran bagaimana ketidakpahaman seorang wali kota dalam menjalankan tugas-tugasnya. 
“sudah sangat jelas bahwa selama tpa bakung berada pemerintah kota bandar lampung menjadi aktor utama dalam pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, kejadian limpasan air lindi dan kebakaran tpa merupakan suatu gambaran yang sangat terang benderang bagaimana negara melakukan kejahatan lingkungan hidup,” ungkapnya.
“dan hal ini seharusnya dari awal periode lalu menjadi perhatian serius pemerintah kota bandar lampung untuk membenahi tata kelola persampahan di kota bandar lampung. bukan pura-pura gak tahu apa-apa dan kaget seperti ini wali kota mendapat info penyegelan tpa bakung. kalau pernyataan wali kota seperti itu menandakan bahwa memang wali kota tidak pernah serius dalam menangani permasalahan sampah,” tuturnya.
perlu diketahui, menteri lingkungan hidup/kepala badan pengendalian lingkungan hidup (bplh) hanif faisol nurofiq melakukan penyegelan di tempat pemrosesan akhir (tpa) bakung, bandarlampung, pada sabtu 28 desember 2024.
penyegelan tpa bakung ini karena dinilai pengelolaan sampah belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota harus menyelenggarakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
hanif faisol nurofiq mengatakan, dalam pengelolaan sampah ada tujuh asas yang harus diikuti mencapai tiga tujuan.
pertama meningkat kesehatan masyarakat, kedua meningkat kualitas lingkungan, dan ketiga menjadikan sampah sebagai sumber daya.
“jadi ketiga-tiganya saya tidak dapat disini (tpa bakung, red) dan berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh teman-teman pengawas lingkungan ada indikasi cukup kuat. kemudian melanggar undang-undang dan norma yang harusnya patut ditaati oleh seluruh tempat pemrosesan akhir sampah,” ujar hanif.
kata hanif, dari pantauannya langsung dirinya melihat sampah yang masuk ke tpa bakung masih dalam bentuk utuh. seharusnya, sampai yang dapat masuk ke tpa adalah residunya saja. “seyogyanya yang bisa masuk ke tpa adalah residu saja. sedangkan disini masih utuh dan dibawa sini. ini tidak menyelesaikan masalah tapi menambah masalah yang lebih mahal,” ucapnya.
kemudian, disampaikan hanif faisol nurofiq untuk meremediasi atau memulihkan tanah biaya yang dikeluarkan sangat mahal dan pasti tidak akan mampu.
“untuk meremediasi atau memulihkan tanah biayanya cukup mahal sekali dan pasti kita tidak akan mampu. sehingga kita wajib kemudian menertibkan ini. saya bergerak ke kabupaten-kabupaten untuk kemudian mengevaluasi penyelenggaraan tpa,” tuturnya.
terkait tpa bakung, hanif faisol nurofiq menyebut telah mendapatkan data yang komplit dengan segala administrasinya. 
“dan saya berkeyakinan semoga dalam tidak terlalu lama penyidik segera meningkatkan statusnya menjadi penyidikan karena saya lihat sudah memenuhi unsur-unsur dan bukti konkrit untuk ditingkatkan menjadi penyidikan,” ungkapnya.
“artinya harus ada yang tersangka terkait hal ini. ini serius karena masyarakat meminta kita menyelesaikan permasalah sampah di indonesia. nah kami tentu akan melakukan tahapan-tahapan,” sambungnya.
untuk itu, mulai sabtu 28 desember 2024, hanif faisol nurofiq menyatakan tpa bakung didalam pengawasan penuh pengawas lingkungan hidup langsung dari kementerian.
“kita akan kerjasama dengan teman-teman provinsi dan kabupaten. kedua, kita akan bekerja terus untuk mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan ini terutama dari segi tujuan tiga tadi,” terangnya.
meski telah disegel, hanif faisol nurofiq tetap mengizinkan tpa bakung beroperasi dengan alasan untuk menghindari timbulnya turbine didalam pengelolaan sampah.
“namun dalam pengawasan kita. tetapi saja pastikan bahwa tidak lama lagi kami tutup tempat ini. kita tahu ini vektor segala hal ini. lindi nya saja pasti tidak dikelola dengan baik. jadi sudah cukup kita merusak lingkungan kita,” tegasnya.
lanjut hanif faisol nurofiq, kedepan perlu pembenahan terkait tpa ini dan dirinya mendapat informasi bahwa wali kota bandar lampung tengah menyiapkan peralihan lokasi tpa.
“maka kita dukung sepenuhnya. nanti kaidah-kaidah bagaimana itu dipindahkan kita akan atur dan kasih petunjuk. kemudian pengelolaan sampahnya sudah disiapkan oleh wali kota kami akan monitor. kami akan rekomendasikan pengelolaan sampah dari hulu sampai sini. agar tidak terjadi lagi,” tuturnya.
“karena ini sudah menimbulkan pencemaran lingkungan mesti harus ada yang bertanggung jawab. tidak boleh kita melalaikan ini, negeri menunggu kita menyelesaikan ini. kita tuntaskan. kami akan telusuri lebih dalam kenapa seperti ini. penyidik dengan kewenangan akan merumuskan untuk disimpulkan apa yang akan diikuti seperti paksaan pemerintah dan seterusnya ini kewenangan otoritas penyidik. bisa sampai tindak pidana kalau ditemui kesengajaan,” pungkasnya. (pip/mel/c1/yud)