Sarat Permainan, Belanja BOKB Dinas PPKB Lamteng Rugikan Negara Hampir Rp1 Miliar

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Selasa , 27 Aug 2024 - 20:54

BANDARLAMPUNG - Pertanggungjawaban belanja bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) diduga sarat permainan.

Hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap UU Pemkab Lamteng tahun 2023 oleh BPK RI perwakilan Lampung.

Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung Masmudi dalam LHP yang ditandatangani pada 2 Mei 2024 menjelaskan, Pemkab Lamteng pada tahun 2023 menganggarkan belanja barang dan jasa BOKB pada Dinas PPKB sebesar Rp9.754.084.000 dengan realisasi Rp8.967.477.700 atau 91,94 persen.

BOKB adalah DAK nonfisik subbidang keluarga berencana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan stunting.

Dinas PPKB merealisasikan dana BOKB untuk kegiatan yang dikelola oleh empat bidang, yaitu Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi serta Bidang Pelayanan Keluarga Berencana.

Dalam pelaksanaan kegiatan BOKB, Dinas PPKB berkoordinasi dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai pelaksana kegiatan di 28 kecamatan di Lamteng.

PKB adalah ASN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berkedudukan di desa/kelurahan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan kegiatan berupa penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Berdasarkan hasil wawancara kepada 353 bidan yang tergabung di TPK, 28 koordinator penyuluh (korluh), empat kepala bidang, PPTK kegiatan, bendahara pengeluaran dan Kepala Dinas PPKB pada tanggal 18-25 Maret 2024 serta review atas dokumen pertanggungjawaban diketahui terdapat realisasi belanja BOKB tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Pertama, pengembalian dana kepada Dinas PPKB atas realisasi belanja BOKB yang telah disalurkan kepada Koordinator Penyuluh di 28 Kecamatan sebesar Rp768.798.941.

Pada tahun 2023 Dinas PPKB merealisasikan anggaran BOKB untuk pelaksanaan kegiatan seperti honorarium pendampingan TPK. Honorarium pendampingan TPK diberikan kepada 830 TPK di 28 kecamatan. TPK terdiri dari tiga orang dengan unsur bidan/perawat/ahli gizi, kader KB, kader PKK.

Masing-masing TPK mendapatkan honorarium pendampingan sebesar Rp330.000/bulan, jumlah dari keseluruhan anggota TPK di Lampung Tengah adalah 2.490 orang;

Operasional TPK merupakan dana operasional yang diberikan kepada 830 TPK dengan besaran Rp100.000/orang; transport kegiatan berupa pertemuan, pembinaan, mini lokakarya dan lini lapangan di kampung dengan mengundang TPK, kader KB dan kelompok kegiatan (POKTAN) sebagai peserta dengan nilai transport sebesar Rp50.000/orang/kegiatan dan Rp100.000/orang/kegiatan.

sarat permainan, belanja bokb dinas ppkb lamteng rugikan negara hampir rp1 miliar                             bandarlampung - pertanggungjawaban belanja bantuan operasional keluarga berencana (bokb) pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (ppkb) kabupaten lampung tengah (lamteng) diduga sarat permainan.
hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemkab lamteng tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan, pemkab lamteng pada tahun 2023 menganggarkan belanja barang dan jasa bokb pada dinas ppkb sebesar rp9.754.084.000 dengan realisasi rp8.967.477.700 atau 91,94 persen. 
bokb adalah dak nonfisik subbidang keluarga berencana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan stunting.
dinas ppkb merealisasikan dana bokb untuk kegiatan yang dikelola oleh empat bidang, yaitu bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bidang pengendalian penduduk, bidang advokasi, penggerakan dan informasi serta bidang pelayanan keluarga berencana. 
baca juga:pendampingan pengolahan eco enzyme limbah pisang sebagai sabun antiseptik dalam rangka mewujudkan zero waste d
dalam pelaksanaan kegiatan bokb, dinas ppkb berkoordinasi dengan penyuluh keluarga berencana (pkb) sebagai pelaksana kegiatan di 28 kecamatan di lamteng. 
pkb adalah asn badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (bkkbn) yang berkedudukan di desa/kelurahan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan kegiatan berupa penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (kkbpk) oleh tim pendamping keluarga (tpk).
berdasarkan hasil wawancara kepada 353 bidan yang tergabung di tpk, 28 koordinator penyuluh (korluh), empat kepala bidang, pptk kegiatan, bendahara pengeluaran dan kepala dinas ppkb pada tanggal 18-25 maret 2024 serta review atas dokumen pertanggungjawaban diketahui terdapat realisasi belanja bokb tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.
pertama, pengembalian dana kepada dinas ppkb atas realisasi belanja bokb yang telah disalurkan kepada koordinator penyuluh di 28 kecamatan sebesar rp768.798.941.
pada tahun 2023 dinas ppkb merealisasikan anggaran bokb untuk pelaksanaan kegiatan seperti honorarium pendampingan tpk. honorarium pendampingan tpk diberikan kepada 830 tpk di 28 kecamatan. tpk terdiri dari tiga orang dengan unsur bidan/perawat/ahli gizi, kader kb, kader pkk. 
masing-masing tpk mendapatkan honorarium pendampingan sebesar rp330.000/bulan, jumlah dari keseluruhan anggota tpk di lampung tengah adalah 2.490 orang;
operasional tpk merupakan dana operasional yang diberikan kepada 830 tpk dengan besaran rp100.000/orang; transport kegiatan berupa pertemuan, pembinaan, mini lokakarya dan lini lapangan di kampung dengan mengundang tpk, kader kb dan kelompok kegiatan (poktan) sebagai peserta dengan nilai transport sebesar rp50.000/orang/kegiatan dan rp100.000/orang/kegiatan.
baca juga:bukti keseriusan, adi erlansyah daftar ke kpu
transport kegiatan pelayanan kb yang diberikan kepada kader kb yang telah menjaring akseptor; jasa medis untuk petugas kesehatan yang melakukan pemasangan alokon pada akseptor sebesar rp100.000,00/akseptor; honorarium entry data komunikasi, informasi dan edukasi; dan makan minum untuk pelaksanaan kegiatan.
berdasarkan hasil wawancara dengan korluh dan empat kepala bidang terkait kegiatan tersebut diatas, diketahui bahwa setiap penyaluran terdapat pengembalian dana yang telah ditransfer ke rekening korluh kepada dinas ppkb. 
pengembalian dana tersebut dilakukan oleh ketua ikatan penyuluh keluarga berencana (ipekb) kabupaten lampung tengah dengan mengumpulkan dana dari seluruh korluh kecamatan, untuk kemudian diserahkan kepada kepala bidang dan bendahara pengeluaran dinas ppkb. 
besaran masing-masing pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kepala bidang dengan korluh.
hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pengembalian dana dari korluh yang diterima oleh kepala bidang juga diberikan kepada bendahara pengeluaran dinas ppkb. 
untuk kegiatan makan dan minum serta perjalanan dinas atas kegiatan distribusi alokon terdapat pengembalian dari kepala bidang kepada bendahara pengeluaran yang besarannya ditentukan oleh bendahara pengeluaran. 
pengembalian dana tersebut dilakukan dengan cara pemotongan setelah pencairan sp2d-ls atau gu yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, sisa dari uang pencairan diberikan kepada bidang pelaksana kegiatan.
berdasarkan keterangan dari empat kepala bidang dan bendahara pengeluaran diketahui uang pengembalian dipergunakan untuk operasional kantor, kegiatan yang tidak memiliki anggaran dan diserahkan kepada sdri. ld selaku kepala dinas ppkb tahun 2023. 
berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, diketahui terdapat total pengembalian dana bokb kepada dinas ppkb sebesar rp965.135.941.
kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kepala bidang advokasi, penggerakan dan informasi memberikan bukti tambahan berupa pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari pengembalian dana bokb tersebut. 
atas bukti tambahan tersebut, bpk melakukan pengujian dan menerima pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pengembalian dana bokb tersebut sebesar rp196.337.000 karena pengeluaran tersebut masih berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dinas ppkb.
kegiatan- kegiatan tersebut tidak didukung anggaran baik dari apbd maupun bokb. atas permasalahan tersebut terdapat belanja bokb tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar rp768.798.941.
hasil wawancara dengan kepala dinas ppkb tahun 2023 diketahui bahwa kepala dinas mengetahui adanya pengembalian dana bokb ke dinas, namun tidak mengetahui besaran dan jumlah pengembalian dana. 
kepala dinas ppkb selaku pengguna anggaran menyatakan bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.
atas indikasi kerugian daerah sebesar rp768.798.941 telah ditindaklanjuti pemkab lamteng melalui dinas ppkb dengan melakukan penyetoran sebagian ke rekening kas umum daerah kabupaten lampung tengah sebesar rp201.000.000 dengan rincian pada sts tanggal 22 april 2024 sebesar rp51.000.000 dan 23 april 2024 sebesar rp150.000.000. 
sehingga terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar rp567.798.941.
kedua, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar rp189.504.000.
hasil wawancara dengan kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kepala bidang advokasi, penggerakan dan informasi diketahui bahwa terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kondisi senyatanya.
mulai dari, kegiatan mini lokakarya pada bidang advokasi, penggerakan dan informasi. berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja bokb tahun 2023 diperoleh informasi bahwa kegiatan mini lokakarya dilaksanakan sebanyak tiga kali di 28 kecamatan, total pelaksanaan kegiatan tersebut berjumlah 84 kegiatan. 
dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dinas ppkb mengundang kader kb, tpk dan ppkbd sebagai peserta pertemuan. peserta yang hadir diberikan transport sebesar rp100.000.
hasil wawancara dengan kepala bidang advokasi, penggerakan dan informasi diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan mini lokakarya hanya dilakukan sebanyak dua kali di 28 kecamatan. 
terhadap satu kegiatan yang tidak dilaksanakan. realisasi pembayaran tetap dilakukan, dimana pencairan untuk kegiatan tersebut tetap ditransfer kepada rekening kepala bidang. atas permasalahan tersebut terdapat belanja yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar rp78.960.000.
kemudian, kegiatan operasional ketahanan keluarga sosialisasi berbasis poktan pada bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja bokb tahun 2023 diperoleh informasi bahwa kegiatan sosialisasi berbasis poktan dilakukan di 84 kampung kb pada 28 kecamatan. setiap kegiatan dihadiri oleh 44 orang peserta yang diberikan transport masing-masing sebesar rp100.000.
hasil wawancara dengan kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga diketahui bahwa jumlah kegiatan dilakukan sesuai dengan jumlah pada realisasi bokb yaitu 84 kampung, namun untuk jumlah peserta yang hadir diketahui hanya 30 peserta per kegiatan. 
atas permasalahan tersebut terdapat belanja yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar rp110.544.000. 
ketiga, terdapat realisasi belanja bokb pada rekening korluh yang digunakan untuk keperluan di luar kegiatan bokb oleh korluh sebesar rp232.815.482.
dalam penyaluran realisasi bokb untuk pelaksanan kegiatan berupa honor tpk, operasional tpk, transport lini lapangan, transport mini lokakarya, transport akseptor, dan transport kader pelayanan kb kepada tpk dan kader kb di lapangan, dinas ppkb melalui bendahara dinas melakukan transfer ke rekening pribadi masing-masing korluh yang ada di 28 kecamatan.
berdasarkan pemeriksaan rekening koran 28 korluh kecamatan, diketahui bahwa terdapat saldo dengan total sebesar rp1.410.175.163 per 31 desember 2023 pada rekening masing-masing korluh yang berasal dari dana realisasi bokb. 
transfer ke rekening korluh yang merupakan realisasi bokb seharusnya adalah pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang dipertanggungjawabkan, dengan demikian realisasi yang diterima di rekening korluh harus disalurkan seluruhnya kepada tpk dan kader kb.
pada rekening koran beberapa korluh diketahui tidak hanya terdapat transaksi transfer realisasi bokb saja, namun juga terdapat transaksi pribadi korluh seperti gaji, tunjangan dan transfer di luar realisasi bokb.
transaksi mutasi keluar pada rekening korluh berupa tarik tunai dalam jumlah kecil dan besar, tarik tunai atm, transfer ke rekening pribadi dan terdapat keterangan debit untuk deposito pada salah satu rekening korluh.
berdasarkan hasil wawancara dengan 28 korluh diketahui bahwa dalam menyalurkan realisasi bokb, korluh terkadang tidak menggunakan uang pada rekening yang ditransfer dinas ppkb namun menggunakan uang pribadi korluh, hal ini menyebabkan masih terdapat saldo pada rekening korluh.
sisa saldo per 31 desember 2023 pada seluruh korluh diketahui merupakan uang realisasi bokb yang disalurkan pada bulan januari, februari dan maret 2024. pemeriksaan lebih lanjut diketahui pada 10 korluh terdapat realisasi bokb yang masih berada di rekening dan digunakan oleh korluh sebesar rp232.815.482.
permasalahan ini mengakibatkan indikasi kerugian daerah atas belanja bokb sebesar rp990.118.423.
hal tersebut disebabkan oleh kepala dinas ppkb tahun 2023 selaku pengguna anggaran tidak optimal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa bokb.
kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bidang pengendalian penduduk, kepala bidang advokasi, penggerakan dan informasi serta kepala bidang pelayanan keluarga berencana selaku ppk/pptk terkait menyalahgunakan kewenangannya dalam mempertanggungjawabkan belanja yang bersumber dari bokb.
juga, bendahara pengeluaran menyalahgunakan wewenang dalam proses pembayaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bokb.
atas permasalahan tersebut, bupati lampung tengah musa ahmad melalui kepala dinas ppkb menyatakan sependapat dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi.
bpk merekomendasikan kepada bupati lampung tengah agar memberikan sanksi kepada kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2023 atas penyalahgunaan wewenang dalam pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bokb.
lalu, memerintahkan kepala dinas ppkb untuk sesuai kewenangannya memproses pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, kepala bidang pengendalian penduduk, kepala bidang advokasi, penggerakan dan informasi, kepala bidang pelayanan keluarga berencana selaku ppk/pptk terkait atas penyalahgunaan wewenang dalam mempertanggungjawabkan belanja yang bersumber dari bokb.
sesuai kewenangannya memproses pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada bendahara pengeluaran atas penyalahgunaan wewenang dalam proses pembayaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bokb; dan memproses indikasi kerugian daerah atas penggunaan belanja bokb sebesar rp990.118.423 pada pihak terkait dan menyetorkan ke kas negara melalui kas daerah sesuai ketentuan. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 28 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan