Arinal menekankan beberapa poin untuk dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
Diantaranya, untuk menjalin sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan serta pemangku kepentingan pemilu lainnya seperti media, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, caleg dan parpol.
Ia juga mengajak untuk mewaspadai dan mencegah hal-hal yang dapat menciderai proses pemilu.
“Seperti perang hoaxs dan propaganda, politik uang, politik identitas, black campaign, serangan fajar dan intimidasi atau pemaksaan,” katanya.
Selanjutnya, mendorong secara optimal peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.
“Dengan target yang telah ditetapkan oleh KPU sebesar 79,5%,” ujarnya.Arinal meminta untuk menjaga netralitas aparat keamanan baik TNI maupun Polri, ASN dan penyelenggara pemilu dalam menciptakan Pemilu dan Pilkada yang mandiri, jujur dan adil.
“Juga Pemilu dan Pilkada yang berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien guna menghasilkan pemimpin nasional, wakil rakyat dan Kepala Daerah yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya,” katanya. Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung, Apriliwanda, juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dana hibah tahap II dari Pemkot Bandarlampung.”Kami sudah menerima, tetapi belum sepenuhnya, masih tersisa 10 persen. Total anggaran pengawasan Bawaslu Kota Bandarlampung untuk Pilkada 2024 sesuai NPHD adalah Rp25 miliar,” ungkapnya. (ant/c1/abd)