Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas sektor sebagai strategi utama mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Marindo Kurniawan menanggapi hasil Seminar Nasional bertema ’’Kelembagaan Kolaboratif sebagai Upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan” yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI pada Jumat (5/12).

Marindo menyebut seminar tersebut mempertegas pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, sekaligus menjadi momentum evaluasi bagi Lampung yang tengah mencatatkan kemajuan signifikan dalam penurunan kemiskinan.

BACA JUGA:Akademisi Unila Apresiasi Penurunan Kemiskinan di Lampung, Ingatkan Tantangan Antarwilayah

“Alhamdulillah Lampung juga meraih prestasi. Pak Gubernur mendapat penghargaan atas penurunan kemiskinan tercepat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tingkat kemiskinan Lampung turun cukup tajam. Pada 2024, persentase kemiskinan berada di angka 10,69 persen—atau setara 1,069 juta penduduk dari asumsi 10 juta jiwa. Pada 2025, angka itu turun menjadi 10,00 persen, atau sekitar 1 juta penduduk.

Menurutnya, capaian ini menegaskan bahwa sinergi program antara pemerintah pusat dengan daerah harus terus diperkuat agar hasilnya semakin optimal.

“Pemda diminta memastikan sinergi berjalan, sehingga by name, by address benar-benar tepat sasaran, terutama untuk kategori miskin ekstrem. Indikator sekarang menggunakan Desil 1 sampai Desil 4,” jelasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menunjukkan angka kemiskinan Lampung turun dari 10,62 persen pada September 2024 menjadi 10,00 persen pada Maret 2025. Penurunan tersebut berarti 52,28 ribu orang keluar dari kemiskinan dalam enam bulan, dan 54,21 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Total penduduk miskin berada pada angka 887,02 ribu jiwa—terendah dalam satu dekade.

Atas capaian itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima penghargaan “Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah” dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan diserahkan pada 1 Desember 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Lampung dinilai unggul pada indikator penurunan persentase penduduk miskin (P0) sebesar 0,69 persen dan kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,10 persen—melampaui rata-rata provinsi dengan kategori fiskal tinggi. Selain Lampung, Papua Pegunungan (fiskal rendah) dan Bengkulu (fiskal sedang) turut menerima penghargaan serupa.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi daerah yang mampu berinovasi dan mempercepat penanganan isu strategis.

“Penghargaan ini bagian dari upaya menciptakan iklim kompetitif antar-daerah. Kepala daerah dipilih rakyat, dan kita ingin mereka memenuhi harapan masyarakat,” kata Tito.

Menurutnya, kategori yang dilombakan mencakup inti pekerjaan pemerintah daerah: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.