JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan penolakannga terhadap normalisasi hubungan dengan Israel.
Sikap itu direapon positif oleh Jazuli Juwaini, anggota Komisi I DPR RI.
Dia menyampaikan pujian kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, atas penolakannya terhadap normalisasi hubungan dengan Israel.
Menurut Jazuli, keputusan ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip konstitusional negara di tengah desakan beberapa pihak agar Indonesia memulai normalisasi dengan Israel.
"Kami sangat menghargai keberanian Ibu Menlu yang menentang gagasan normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS akan terus mendukung dan mengamankan kebijakan ini yang mencerminkan nilai-nilai konstitusi kita," ujar Jazuli dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Jakarta pada hari Minggu, 14 April 2024.
Menurut Jazuli, sikap tegas ini harus diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah, khususnya kementerian yang menangani masalah ekonomi, terutama seiring dengan isu yang muncul terkait kemungkinan Indonesia bergabung dengan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Jazuli menambahkan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan normalisasi hubungan dengan Israel, yang ia sebut melakukan penjajahan dan genosida terhadap rakyat Palestina.
"Israel telah terbukti melakukan penjajahan terhadap Palestina, merampas tanah dan melakukan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Melakukan normalisasi hubungan dengan penjajah ini bertentangan dengan mandat konstitusi kita dan akan melukai perasaan kolektif bangsa Indonesia," tegas Jazuli.
BACA JUGA:Arus Balik Lebaran di Jalinbar Padat Lancar
Selain itu, Jazuli, yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP), menggarisbawahi bahwa penolakan terhadap penjajahan Israel adalah sebuah amanat konstitusional dan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaan.
"Indonesia akan selalu berdiri di sisi Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan oleh Israel," tutupnya. (dpr/abd)