PDIP Desak Pemerintah Mengusulkan Sanksi Ekonomi PBB terhadap Israel

JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menilai pemerintah Indonesia perlu mendesak negara-negara anggota Konferensi Islam dan ASEAN, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memberikan sanksi ekonomi secara langsung kepada Israel.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan bahwa Israel terus melancarkan serangan dan agresi terhadap sejumlah negara. Setidaknya terdapat enam negara yang menjadi sasaran serangan Israel, yaitu Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Irak.

“Kalau dihitung, Israel melakukan ribuan serangan di keenam negara tersebut dan tak satu pun diberi sanksi oleh PBB,” ujar Said, Jumat (15/6/2025).

Selain sanksi, Said juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengajukan peta jalan damai di Timur Tengah, yang nantinya dapat dibahas di Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Sekretariat Jenderal PBB.

BACA JUGA:DPR Terima Surat Usulan Pemakzulan Gibran, Said Abdullah: Akan Dikaji Pimpinan DPR

Terbaru, Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Tindakan tersebut, menurut Said, jelas melawan Pasal 4 Ayat 2 Piagam PBB, di mana Iran merupakan sebuah negara berdaulat yang punya hak di bawah hukum internasional.

Serangan tersebut juga dinilai dapat memicu terjadinya perang nuklir di kawasan Timur Tengah dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas.

Said menyarankan Pemerintah Indonesia juga mendesak Sekretaris Jenderal PBB untuk menggunakan Pasal 99 Piagam PBB, yang memberinya kewenangan menyampaikan peringatan mengenai ancaman perdamaian dan keamanan internasional kepada Dewan Keamanan PBB.

“Dengan demikian, Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya demi mencari solusi konkret mengenai masalah di Timur Tengah,” katanya.

BACA JUGA:Bupati Pesawaran Dampingi Gubernur Rencana Kerja Sama dengan Pemprov Kepri

Selain itu, Said juga meminta pemerintah Indonesia mengingatkan para anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengenai penggunaan hak veto yang harus sesuai dengan visi dan misi PBB, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Selain mendesak PBB, Indonesia juga dapat mengajak negara-negara anggota Konferensi Islam dan ASEAN untuk memutus hubungan diplomatik dan dagang dengan Israel, sebagai wujud solidaritas kemanusiaan dan kedaulatan.

Bersama-sama, kata Said, Indonesia juga dapat mendorong Majelis Umum PBB untuk mempertimbangkan dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB. (ant/abd)