Pemerintahan B.J Habibie menetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi. Beberapa kebijakan tersebut ditujukan untuk penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional, dan pelaksanaan reformasi ekonomi.
Kebijakan tersebut diwujudkan dengan langkah-langkahantara lain menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi; Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian; Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah;
Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00; Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri; Upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, mecapai Rp 6.700 per dolar Amerika pada bulan Juni 1999. Sayangnya, rupiah kembali melemah mencapai Rp 8.000 per dolar Amerika pada akhir masa jabatan Habibie.
Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Kondisi keuangan negara juga sudah mulai stabil. Namun, pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kembali melemah hingga mencapai Rp12.000,00. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi.
Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri
Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu tingkat pertumbuhan inflasi relatif lebih rendah dan cadangan devisa Negara cukup stabil.
Namun, pertumbuhan ekonomi tergolong rendah karena kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi yaitu mMeminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar; Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun; Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono
Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009.
Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, pertama mengurangi subsidi bahan bakar minyak.
Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran terbebaninya APBN Negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Oleh karena itu, ditetapkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan menimbulkan kenaikan harga BBM. Anggaran subsidi tersebut dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lain yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, pemberian bantuan langsung tunai.