ICW: Amnesti dan Abolisi Bentuk Kompromi Politik

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 01 Aug 2025 - 21:37

Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi kepada dua tokoh politik memicu sorotan publik dan kritik dari penggiat antikorupsi. -FOTO DISWAY -

// Rocky Gerung Sebut Geng Solo Kena Gempa Kecil

JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengabulkan permohonan abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong dan amnesti bagi Hasto Kristiyanto menuai kritik tajam dari penggiat antikorupsi.

Tibiko Zabar, mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan bahwa pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan langkah yang kontraproduktif terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

’’Korupsi adalah kejahatan luar biasa dengan dampak luas. Pemberian amnesti dan abolisi pada pelaku korupsi justru memperlemah efek jera dan bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Tibiko juga menyoroti ketidakkonsistenan sikap pemerintah. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya, Menteri Hukum menyatakan secara tegas bahwa pelaku korupsi tidak akan mendapat amnesti.

“Fakta hari ini jelas bertentangan dengan pernyataan tersebut. Ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat soal integritas proses hukum,” tambahnya.

Menurutnya, meskipun kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto berbeda, publik cenderung melihat adanya motif politik dalam pemberian pengampunan tersebut.

“Langkah ini menunjukkan adanya intervensi politik dalam ranah hukum. Bukannya menempuh jalur hukum jika ada kekeliruan, malah diselesaikan secara politis,” tegasnya.

BACA JUGA: Tunggak Pajak, RM di Tuba Disegel

Tibiko juga mempertanyakan proses pengambilan keputusan yang dinilai tertutup. Ia menyoroti tidak adanya kejelasan kriteria serta mekanisme pemberian amnesti dan abolisi terhadap para terpidana.

“Proses ini minim transparansi dan akuntabilitas. Publik tidak tahu apa dasar pemberiannya, dan ini mencederai semangat reformasi hukum,” tutup Tibiko.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa seluruh fraksi di parlemen telah menyetujui usulan presiden terkait pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.

Dalam rapat konsultasi pada 30 Juli 2025, DPR menyetujui surat presiden nomor R43/Pres/07/2025 untuk pemberian abolisi kepada Tom dan R42/Pres/07/2025 untuk amnesti kepada 1.116 terpidana, termasuk Hasto Kristiyanto.

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut kebijakan ini sebagai ’’gempa politik kecil” yang menandai perubahan arah kekuasaan di bawah kepemimpinan Prabowo.

icw: amnesti dan abolisi bentuk kompromi politik                            // rocky gerung sebut geng solo kena gempa kecil 
jakarta  – keputusan presiden prabowo subianto mengabulkan permohonan abolisi untuk thomas trikasih lembong dan amnesti bagi hasto kristiyanto menuai kritik tajam dari penggiat antikorupsi.
tibiko zabar, mantan peneliti indonesia corruption watch (icw), menyatakan bahwa pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan langkah yang kontraproduktif terhadap komitmen pemberantasan korupsi.
’’korupsi adalah kejahatan luar biasa dengan dampak luas. pemberian amnesti dan abolisi pada pelaku korupsi justru memperlemah efek jera dan bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum,” ujarnya saat dikonfirmasi.
tibiko juga menyoroti ketidakkonsistenan sikap pemerintah. ia mengingatkan bahwa sebelumnya, menteri hukum menyatakan secara tegas bahwa pelaku korupsi tidak akan mendapat amnesti.
“fakta hari ini jelas bertentangan dengan pernyataan tersebut. ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat soal integritas proses hukum,” tambahnya.
menurutnya, meskipun kasus tom lembong dan hasto kristiyanto berbeda, publik cenderung melihat adanya motif politik dalam pemberian pengampunan tersebut.
“langkah ini menunjukkan adanya intervensi politik dalam ranah hukum. bukannya menempuh jalur hukum jika ada kekeliruan, malah diselesaikan secara politis,” tegasnya.
baca juga: tunggak pajak, rm di tuba disegel 
tibiko juga mempertanyakan proses pengambilan keputusan yang dinilai tertutup. ia menyoroti tidak adanya kejelasan kriteria serta mekanisme pemberian amnesti dan abolisi terhadap para terpidana.
“proses ini minim transparansi dan akuntabilitas. publik tidak tahu apa dasar pemberiannya, dan ini mencederai semangat reformasi hukum,” tutup tibiko.
sebelumnya, wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad menyatakan bahwa seluruh fraksi di parlemen telah menyetujui usulan presiden terkait pemberian abolisi kepada tom lembong dan amnesti kepada hasto kristiyanto.
dalam rapat konsultasi pada 30 juli 2025, dpr menyetujui surat presiden nomor r43/pres/07/2025 untuk pemberian abolisi kepada tom dan r42/pres/07/2025 untuk amnesti kepada 1.116 terpidana, termasuk hasto kristiyanto.
pengamat politik rocky gerung menyebut kebijakan ini sebagai ’’gempa politik kecil” yang menandai perubahan arah kekuasaan di bawah kepemimpinan prabowo.
’’langkah ini tidak semata keputusan hukum, tapi juga manuver strategis. prabowo ingin memisahkan hukum dari rivalitas politik yang mewarnai era sebelumnya,” kata rocky.
ia menilai pengampunan terhadap hasto dan tom sebagai respons terhadap tekanan publik serta upaya memperbaiki sistem peradilan yang dianggap bias politik.
rocky juga melihat kebijakan ini sebagai sinyal pendekatan politik antara prabowo dan ketua umum pdip megawati soekarnoputri. ia memprediksi pdip tidak akan mengambil posisi oposisi total.
“ini bagian dari realignment politik nasional. setelah ini, kita bisa melihat arah dukungan pdip dalam forum-forum partai seperti kongres,” ujarnya.
lebih jauh, rocky menyebut keputusan ini sebagai awal dari era baru yang berusaha meninggalkan bayang-bayang pemerintahan sebelumnya.
“prabowo ingin menegaskan bahwa masa pemerintahannya bukan kelanjutan dari era jokowi. ia ingin dikenal dengan gayanya sendiri,” tegas rocky.
baca juga:pringsewu usul 4 jalan kabupaten jadi jalan provinsi
menanggapi kontroversi, wakil menteri sekretaris negara juri ardiantoro membantah adanya tekanan politik dari pdip dalam pemberian amnesti kepada hasto.
“tidak ada intervensi. presiden bertindak berdasarkan kepentingan persatuan dan prinsip gotong royong,” ujar juri di kompleks istana kepresidenan.
ia menambahkan bahwa semua langkah politik yang diambil presiden prabowo bertujuan mempererat kebersamaan antar-elemen bangsa.
“kalau ada kebijakan yang memperkuat persatuan, maka itu pasti didukung rakyat indonesia. kuncinya adalah melawan ego sektoral,” jelasnya.
mantan menteri perdagangan tom lembong, yang sebelumnya divonis 4 tahun penjara dalam kasus impor gula, menyampaikan rasa syukur atas pengampunan yang diterimanya.
menurut gubernur dki jakarta anies baswedan, yang sempat mengunjungi tom di rutan cipinang, tom menyatakan bahwa “tuhan selalu berpihak pada kebenaran.”
kuasa hukum tom, ari amir yusuf, juga menyampaikan bahwa abolisi yang diberikan bukanlah pengakuan kesalahan.
“abolisi ini bukan karena klien kami bersalah. tapi ini jalan keluar politik atas proses hukum yang dianggap tidak adil,” katanya.
ia menambahkan bahwa keputusan presiden sedang dalam tahap administrasi dan berharap tom bisa segera dibebaskan.
sementara itu, hasto kristiyanto—yang sebelumnya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dalam kasus suap paw dpr—juga masuk dalam daftar 1.116 orang yang mendapat amnesti.
kebijakan presiden prabowo ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. di satu sisi dianggap langkah strategis untuk rekonsiliasi politik, namun di sisi lain dinilai bisa membuka celah bagi pelemahan komitmen pemberantasan korupsi.
apakah langkah ini akan memperkuat demokrasi atau justru mengaburkan batas antara kepentingan politik dan supremasi hukum? publik masih menunggu jawabannya. (disway/c1/abd)