"Kami minta Disdikbud turun langsung dan menindaklanjuti temuan ini. Jangan sampai uang negara ratusan juta rupiah digunakan tanpa hasil yang layak,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan memanggil pihak pelaksana proyek dan sekolah penerima untuk dimintai keterangan resmi terkait temuan di lapangan.
Lebih jauh, Komisi IV mendesak agar seluruh proyek pendidikan di Bandarlampung mengutamakan tenaga kerja dari warga sekitar serta membeli bahan bangunan dari toko lokal.
Kebijakan itu, menurut Asroni, penting bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi kecil menengah (UKM) di sekitar sekolah.
"Jangan biarkan uang negara mengalir keluar daerah. Harus ada keberpihakan pada masyarakat lokal," pungkasnya. (km-farida/c1/yud)