BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan telah menyiapkan langkah antisipatif menyusul rencana penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2026, TKD ditetapkan sebesar Rp692,99 triliun, turun sekitar 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp919,9 triliun.
Penurunan sekitar Rp226,9 triliun ini dinilai dapat memengaruhi kapasitas fiskal di berbagai daerah, termasuk Lampung.
Kendati demikian, pemprov juga belum ada data pasti berapa TKD yang terpangkas di tahun anggaran 2026.
Di tahun 2025, Lampung mendapatkan jatah TKD sebesar Rp 3,394 trilun. Di mana, Berdasarkan data SIMTRADA per tanggal 07 Oktober 2025, realisasinya sudah Rp2, 539 Trilun atau 74.81 persen.
Menanggapi hal tersebut, tim anggaran Pemprov saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah.
“Kita sedang melakukan analisis menyeluruh, baik terhadap kebijakan belanja maupun potensi penerimaan, untuk memastikan dampak penurunan dana transfer dari pusat,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat ditemui di Ruang Sakai Sambayan, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, Pemprov Lampung telah menyusun APBD 2026 berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, termasuk dari transfer pusat.
“Alhamdulillah APBD 2026 sudah dibahas bersama DPRD dan kini tengah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri. Jika nanti ada penyesuaian dana transfer, tentu akan kami sesuaikan sesuai rekomendasi Kemendagri,” jelasnya.
Marindo menegaskan, prinsip utama Pemprov dalam menghadapi situasi ini adalah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar program prioritas tetap berjalan.
“Ketika pendapatan berkurang, kita sudah memetakan pos belanja mana yang perlu disesuaikan,” tambahnya.
Terkait detail besaran TKD untuk Lampung tahun depan, Marindo menyebut masih menunggu kepastian resmi dari pemerintah pusat. “Perkiraannya sudah ada, tapi angka pastinya belum kita terima,” ujarnya.
Selain menunggu keputusan pusat, Pemprov juga aktif mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
“Hari ini (kemarin, Red) Pak Gubernur bersama Menteri Keuangan melakukan audiensi, salah satunya membahas potensi Lampung agar dukungan fiskal tetap optimal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah agar pembangunan tetap berlanjut.