JAKARTA – Fraksi Partai NasDem melakukan perombakan anggota di DPR RI dengan merotasi Ahmad Sahroni dari jabatan Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Pergantian itu tertuang dalam surat Fraksi NasDem yang ditandatangani Ketua Fraksi Viktor Laiskodat serta Sahroni sendiri sebagai Sekretaris Fraksi tertanggal 29 Agustus 2025.
Dalam surat tersebut, posisi Wakil Ketua Komisi III kini ditempati oleh Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya merupakan anggota Komisi IV DPR. Adapun Komisi III membidangi urusan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, sementara Komisi I mengurusi pertahanan, hubungan luar negeri, komunikasi, hingga intelijen.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menegaskan bahwa rotasi ini bukanlah pencopotan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan hal biasa dalam dinamika partai.
“Ini hanya rotasi rutin, sekadar penyegaran. Tidak ada pencopotan,” kata Hermawi saat dikonfirmasi, Jumat (29/8/2025).
Nama Sahroni belakangan menjadi sorotan publik setelah sejumlah pernyataannya menuai kontroversi. Salah satunya ketika ia menyebut pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “orang paling bodoh sedunia” dalam kunjungannya ke Polda Sumatera Utara, 22 Agustus 2025. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari masyarakat, bahkan menimbulkan ajakan debat terbuka dari sejumlah tokoh diaspora.
BACA JUGA:Direktur PT CKB Dijebloskan ke Penjara
Tak hanya itu, Sahroni juga dikritik setelah meminta pegawai DPR bekerja dari rumah saat aksi unjuk rasa buruh pada 28 Agustus 2025. Tindakannya dianggap sebagai bentuk menghindari aspirasi rakyat, hingga memicu slogan bernada kemarahan dari massa di Jakarta.
Selain kontroversi tersebut, Sahroni juga sempat mendukung langkah aparat menangkap demonstran di bawah umur dalam aksi di Gedung DPR, 25 Agustus 2025. Pernyataan itu kembali menuai kecaman karena dinilai berlebihan.
Meski demikian, Partai NasDem tetap menekankan bahwa rotasi Sahroni tidak berkaitan dengan pernyataan-pernyataannya. Fraksi menilai, mutasi anggota antar-komisi merupakan hal wajar dalam rangka penyegaran dan penyesuaian kebutuhan kerja DPR. (disway/c1/abd)