MALANG – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Totok Hariyono menegaskan pengawas pemilu bukan sekadar pekerja pemilu, melainkan pekerja demokrasi. Karena itu, Bawaslu dituntut tetap hadir di tengah masyarakat, termasuk di luar masa tahapan pemilu.
’’Menjadi pengawas pemilu tidak hanya bekerja pada tahapan pemilu, tetapi juga bekerja untuk demokrasi. Di masa non tahapan seperti sekarang, pengawas pemilu harus aktif memberikan edukasi, melakukan mitigasi, serta berdiskusi tentang demokrasi bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Totok saat membuka Rapat Analisis Hukum Pola Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024, Jumat (15/8).
Sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Totok menekankan bahwa pekerja demokrasi harus memiliki kemampuan berbicara di depan umum serta pengetahuan mendalam mengenai demokrasi.
“Kerja kita adalah kerja demokrasi. Maka, kita harus menguasai kemampuan berbicara di depan publik sekaligus memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang demokrasi,” tegasnya.
Totok juga berharap, hasil dari diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dapat didokumentasikan secara baik, bahkan dibukukan, agar menjadi referensi penting bagi Bawaslu dan masyarakat.
“Hasil diskusi ini akan kita kaji, lalu dokumentasikan dalam bentuk buku. Harapannya, bisa menjadi tambahan wawasan bagi Bawaslu sekaligus menjadi lentera bagi perjalanan demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Totok Hariyono mengajak seluruh jajaran Bawaslu untuk terus memperkuat demokrasi, meskipun tidak sedang berada dalam tahapan pemilu. Ia menekankan bahwa penguatan demokrasi adalah tugas utama yang harus dilakukan secara konsisten sebagai bentuk komitmen terhadap proses demokratis yang sehat dan berkelanjutan.
’’Walaupun tidak ada pemilu, kita tetap melakukan kerja-kerja demokrasi. Salah satunya dengan mengkritisi segala bentuk ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi,” ujar Totok dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Perselisihan Hasil Pemilu dan Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2024, yang digelar di Pekanbaru, Rabu (23/4/2025).
Totok menyebut politik uang sebagai salah satu ancaman utama bagi demokrasi. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh anggota Bawaslu untuk terus melakukan diskusi-diskusi terbuka guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Banyak di antara kita berasal dari latar belakang aktivis. Maka mari kita kembali ke semangat awal itu, jadikan kantor-kantor Bawaslu sebagai rumah pergerakan demokrasi,” ajaknya.
Ia yakin, kerja-kerja penguatan demokrasi yang dilakukan sejak dini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan Pemilu 2029 yang lebih berkualitas. Totok juga berharap upaya-upaya ini dapat menjadi warisan berharga bagi generasi penyelenggara pemilu berikutnya.
“Insya Allah kalau kesadaran ini berjalan, Pemilu 2029 akan lebih baik dari sebelumnya. Kita belum tentu terpilih lagi, tapi kita bisa tinggalkan legasi yang kuat agar calon penyelenggara ke depan memahami peran dan tanggung jawab Bawaslu,” tutupnya. (bwl/c1/abd)
Kategori :