Kadin-AMPPSI Minta Pemerintah Setop Impor

Senin 21 Jul 2025 - 20:54 WIB
Reporter : Prima Imansyah Permana
Editor : Yuda Pranata

“Kami sampaikan apa yang terjadi di Lampung. Kami sampaikan ke baleg harus buat regulasi untuk payungi petani singkong. Respon beliau (ketua baleg, red) luar biasa dari anggota harus disegerakan para petani singkong yang kritis,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Maradoni menyoroti praktik potongan harga di lapangan yang mencapai 20-55 persen, padahal harga singkong saat ini dipatok Rp 1.350 per kg.

“Kami hitung-hitung, potongan itu hanya untuk memurahkan harga, jatuhnya harga jadi hanya Rp 600 per kilogram. Sehingga jika  kami dipotong 30 persen, dengan panen 27 ton, saya rugi. Apalagi kalau potongan 35 persen,” tuturnya.

Selain harga singkong, Maradoni juga mengungkap terkait alat pengukur kadar aci yang dirinya anggap kontroversial karena tidak memiliki sertifikasi.

“Menurut kami alat tersebut manipulatif karena tidak ada SNI. Siapa yang rekomendasi. Tidak ada sertifikat. Saya sudah sampaikan itu ke Dirkrimsus,” ungkapnya.

Diakhir penyampaiannya pada diskusi tersebut, Maradoni mengungkapkan bahwa solusi utama yang ditawarkan pihaknya hanya dua, yakni hentikan impor tapioka dan kejelasan regulasi terkait tata niaga singkong.

“Satu-satunya jalan solusi menurut kami adalah impor harus dihentikan, jadi bukan sekadar ratas (impor terbatas). Karena mereka tidak mau terbuka (industri, red),” tuturnya.

“Kedua, harus ada undang-undang atau regulasi yang pasti yang dapat memberi kejelasan dan dasar hukum bagi petani singkong,” sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Lampung, Ardiansyah mengatakan, melihat akar persoalan dari permasalahan singkong ini, yang terpenting adalah pemberhentian impor.

Kata Bang Aca sapaan akrabnya, jika selama ini muncul narasi bahwa kualitas singkong petani Lampung tidak berkualitas tentu hal tersebut bisa di atasi.

“Mereka (petani, red) pasti mau produksi singkong yang berkualitas asal jelas. Saya sangat setuju perlu diperjuangkan apa yang diinginkan petani singkong. Kalau perlu hentikan,” ujar Bang Aca.

“Kita memperjuangkan harus betul-betul diseriusin menteri perdagangan harus tanggung jawab,” sambungnya.

Untuk itu Bang Aca mendorong agar singkong ini menjadi komoditas, sehingga pemerintah dapat melakukan penyelamatan. Seperti membuat regulasi harga pada gabah dan jagung. “Jadi penetapan harga harus ditetapkan secara nasional. Mari bersama-sama kita kawal ini agar pemerintah benar-benar serius. Saya tidak mau terulang masyarakat marah,” tegasnya.

Dirinya menyinggung, jika terbukanya kran impor tapioka ini tidak terlepas dari peran mafia singkong yang memanipulasi data luasan lahan dan hasil produksi. (pip/c1/yud)

Sehingga memicu keputusan impor tepung tapioka dengan pertimbangan produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan industri tapioka.

“Mafia itu sebenarnya mereka-mereka itu saja, mulai dari perusahaan milik mereka, impor mereka yang melakukan bahkan ekspor mereka juga yang melakukan,” ucapnya.

Tags :
Kategori :

Terkait