ESDM Warning Perusahaan Tambang

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 23 Jul 2025 - 20:52

Dirjen Minerba Tri Winarno menyatakan perusahaan tambang wajib mengajukan RKAB baru pada Oktober mendatang seiring perubahan skema persetujuan menjadi tahunan. - FOTO IST -

// Wajib Susun RKAB Baru di Oktober

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau seluruh perusahaan tambang untuk kembali mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) baru pada Oktober mendatang.

’’Perusahaan tambang akan diminta mengajukan RKAB kembali pada Oktober,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno saat ditemui di Jakarta, Selasa (22/7).

Instruksi ini merupakan tindak lanjut atas kesepakatan antara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Komisi VII DPR RI terkait perubahan sistem persetujuan RKAB dari periode tiga tahun menjadi satu tahun.

Dengan sistem baru tersebut, perusahaan tambang yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan RKAB hingga melewati tahun 2025 tetap diwajibkan mengajukan RKAB ulang untuk aktivitas produksi tahun 2026, termasuk mereka yang izinnya masih berlaku.

“Meski masa berlaku RKAB-nya masih panjang, tetap harus mengajukan ulang dari awal,” tambah Tri.

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, perusahaan pertambangan diberi opsi mengajukan RKAB untuk periode maksimal tiga tahun. Kebijakan itu dibuat untuk memberikan kepastian usaha dan menyederhanakan prosedur administratif, tanpa mengurangi kualitas evaluasi kegiatan tambang.

Namun demikian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai bahwa model persetujuan jangka panjang kurang responsif terhadap perubahan dinamika pasar global, khususnya dalam sektor produksi.

Sebagai tanggapan atas hal tersebut, Bahlil menyetujui revisi sistem persetujuan RKAB menjadi tahunan, sesuai dengan masukan dari Komisi VII DPR.

Dengan berlakunya kebijakan baru ini, Bahlil menyatakan pihaknya akan menyesuaikan atau bahkan memotong RKAB perusahaan yang sebelumnya telah disetujui untuk jangka waktu tiga tahun.

“Maaf saja, dengan sistem RKAB tahunan, kami harus melakukan pemangkasan. Jadi kalau nanti ada pengusaha yang komplain ke DPR karena RKAB-nya dipotong, jangan salahkan ESDM lagi,” tegasnya.

Diketahui juga Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan milik 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Hal itu diputuskan oleh pemerintah yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 9 Juni 2025.

“Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbahas, salah satunya membahas tentang izin usaha tambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas tuju Bapak Presiden. Beliau (Prabowo) memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha tambang untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Selasa, 10 Juni 2025.

esdm warning perusahaan tambang                            // wajib susun rkab baru di oktober 
jakarta - kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) mengimbau seluruh perusahaan tambang untuk kembali mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya (rkab) baru pada oktober mendatang.
’’perusahaan tambang akan diminta mengajukan rkab kembali pada oktober,” ujar direktur jenderal mineral dan batu bara (minerba) kementerian esdm tri winarno saat ditemui di jakarta, selasa (22/7).
instruksi ini merupakan tindak lanjut atas kesepakatan antara menteri esdm bahlil lahadalia dan komisi vii dpr ri terkait perubahan sistem persetujuan rkab dari periode tiga tahun menjadi satu tahun.
dengan sistem baru tersebut, perusahaan tambang yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan rkab hingga melewati tahun 2025 tetap diwajibkan mengajukan rkab ulang untuk aktivitas produksi tahun 2026, termasuk mereka yang izinnya masih berlaku.
“meski masa berlaku rkab-nya masih panjang, tetap harus mengajukan ulang dari awal,” tambah tri.
sebelumnya, berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 25 tahun 2024, perusahaan pertambangan diberi opsi mengajukan rkab untuk periode maksimal tiga tahun. kebijakan itu dibuat untuk memberikan kepastian usaha dan menyederhanakan prosedur administratif, tanpa mengurangi kualitas evaluasi kegiatan tambang.
namun demikian, menteri esdm bahlil lahadalia menilai bahwa model persetujuan jangka panjang kurang responsif terhadap perubahan dinamika pasar global, khususnya dalam sektor produksi.
sebagai tanggapan atas hal tersebut, bahlil menyetujui revisi sistem persetujuan rkab menjadi tahunan, sesuai dengan masukan dari komisi vii dpr.
dengan berlakunya kebijakan baru ini, bahlil menyatakan pihaknya akan menyesuaikan atau bahkan memotong rkab perusahaan yang sebelumnya telah disetujui untuk jangka waktu tiga tahun.
“maaf saja, dengan sistem rkab tahunan, kami harus melakukan pemangkasan. jadi kalau nanti ada pengusaha yang komplain ke dpr karena rkab-nya dipotong, jangan salahkan esdm lagi,” tegasnya. 
diketahui juga  pemerintah mencabut izin usaha pertambangan milik 4 perusahaan tambang nikel di raja ampat, papua barat daya.
hal itu diputuskan oleh pemerintah yakni menteri esdm bahlil lahadalia, menteri lingkungan hidup (lh), hanif faisol nurofiq, dan menteri kehutanan raja juli antoni usai melakukan rapat terbatas bersama presiden prabowo subianto pada senin, 9 juni 2025.
“kemarin bapak presiden memimpin rapat terbahas, salah satunya membahas tentang izin usaha tambangan di kabupaten raja ampat ini, dan atas tuju bapak presiden. beliau (prabowo) memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha tambang untuk empat perusahaan di kabupaten raja ampat,” kata mensesneg prasetyo hadi di kantor presiden, selasa, 10 juni 2025.
adapun 4 perusahaan itu adalah pt gag nikel (gn), pt anugerah surya pratama (asp), pt kawei sejahtera mining (ksm), dan pt mulia raymond perkasa (mrp). 
“jadi kita sebutkan bahwa persetujuan lingkungan mestinya kita tinjau kembali atau kita mungkin pertimbangkan memberikan ya, bilamana pertama teknologi penanganannya tidak kita kuasai atau kemudian kemampuan untuk merehabilitasi tidak mampu,” ujar hanif kala menjelaskan temuan proses pertambangan di pulau gag oleh pt gn, hotel pullman, jakarta pusat, minggu, 8 juni 2025.
hanif mengatakan pihaknya belum meninjau kembali lokasi penambangan tersebut.
namun, ia menyebut dirinya telah mengerahkan tim untuk melakukan pengawasan langsung pada 26–31 mei 2025 di empat perusahaan pt gn, pt asp, pt ksm, dan pt mrp.
dari hasil pengawasan, klh memastikan bahwa seluruh tempat kegiatan pt gn berada di pulau kecil.
sementara itu, untuk pt asp dan pt mrp, pihaknya akan melakukan penegakan hukum dikarenakan ditemukannya kegiatan pertambangan nikelnya merusak lingkungan di wilayah pulau-pulau kecil raja ampat.
“pt asp ditemukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa manajemen lingkungan yang memadai, menyebabkan pencemaran air laut dan kekeruhan tinggi di pantai,” ujar hanif.
selain itu, menteri lh juga akan meninjau perizinan lingkungan pt ksm yang mengelola pulau kawei. ia mengungkap terdapat kegiatan pt ksm yang berada di luar persetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh) seluas 5 hektare.  
selanjutnya, untuk pt mrp, hanif mengatakan hanya memiliki izin usaha pertambangan (iup) dan belum memiliki dokumen lingkungan.
“kami menemukan adanya pembukaan lahan seluas 5 hektare di luar izin yang diberikan di pt ksm, dan ini sudah kami catat sebagai pelanggaran persetujuan lingkungan. sementara pt mrp bahkan belum memiliki dokumen apa pun selain iup. karena berada di pulau kecil dan dalam kawasan lindung, akan sangat sulit bagi kami memberikan persetujuan lingkungan,” jelas dia.
atas dasar itu, hanif mengatakan persetujuan lingkungan tak akan di berikan ke pt tersebut.
“namun secara teknis untuk persetujuan lingkungannya sepertinya akan susah kita berikan karena kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung tidak diperkenankan dengan pola terbuka, sementara nikel dilakukan penambangan dengan pola terbuka,” imbuh hanif.”hasil pengawasan lapangan kita juga telah menghentikan kegiatan eksplorasi yang dilakukan di mrp untuk menghentikan kegiatannya lebih lanjut. jadi karena kegiatannya belum dampaknya tidak terlalu ini, kita hanya menghentikan saja karena belum ada aktivitas apa-apa di kegiatan (pt) mrp ini,” sambungnya. (ant/c1/abd)