JAKARTA - Maraknya praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dinilai sebagai dampak dari lemahnya pengawasan pada jalur distribusi Perum Bulog.
Peneliti Cora Indonesia Eliza Mardian mengatakan, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses distribusi dari gudang hingga ke pedagang retailer.
"Beras SPHP tidak langsung disalurkan kepada keluarga penerima manfaat, tapi ditujukan untuk meringankan beban masyarakat berpendapatan menengah ke bawah," ujar Eliza dalam Investor Daily Talk, Senin (14/7).
Menurutnya, SPHP adalah instrumen pemerintah untuk mengintervensi harga beras di tengah pasokan yang melimpah. Namun, jika harga tetap tinggi meski beras SPHP sudah disalurkan, maka akar permasalahannya terletak pada distribusi awal, khususnya dari gudang Bulog.
"Yang harus dievaluasi adalah jalur dari gudang Bulog ke distributor lalu ke agen retailer. Di titik-titik inilah kebocoran kerap terjadi dan bisa dimanipulasi," jelasnya.
Ia menyoroti masih digunakannya pencatatan manual di gudang Bulog, yang dinilai rawan manipulasi dan tidak transparan.
"Pencatatannya saja masih manual, belum terintegrasi secara digital. Setiap rantai pasok berpotensi untuk dioplos menjadi beras premium," kata Eliza.
Untuk mencegah kejadian serupa, ia menyarankan agar distribusi beras SPHP langsung ditujukan kepada masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah, seperti halnya skema Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).