DPRD Lampung Tengah mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih maksimal dalam menyerap anggaran dan meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024. Pasalnya, sebagian besar OPD dinilai belum mencapai target yang ditetapkan.
Hal ini terungkap dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024.
Dedi D Saputra, anggota DPRD Lampung Tengah -Foto ist-
Anggota Pansus LKPJ, Dedi D Saputra, mengungkapkan sejumlah OPD belum mampu memenuhi target penyerapan anggaran maupun realisasi PAD. Salah satu penyebabnya adalah banyak program yang tidak terlaksana karena terganjal waktu pelaksanaan pada anggaran perubahan.
“Beberapa program tidak bisa diserap karena waktu pelaksanaan yang mepet di anggaran perubahan. Sedangkan untuk PAD, seperti Dinas Bina Marga, mereka mengaku terkendala alat. Dari target Rp501 juta, realisasi PAD-nya hanya Rp181 juta,” ujar Dedi.
--
BACA JUGA:Sebelas Kali Raih WTP, Bukti Pemprov Lampung Konsistensi Tata Kelola Keuangan yang Kredibel
Dedi juga menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang meski capaian programnya di atas 80 persen, namun masih perlu meningkatkan kontribusi dari sektor perpajakan.
“Kami mengapresiasi adanya program pemutihan pajak, yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban. Ini harus dimanfaatkan untuk mendongkrak PAD dari sektor pajak kendaraan,” lanjutnya.
BACA JUGA:Ketua DPRD Lamteng Hadiri Musrenbang RPJMD 2025–2029, Harap Pembangunan Selaras dengan RPJMN
Terkait perizinan, Dedi menyoroti masih adanya perusahaan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ia menyarankan pembentukan Pansus khusus untuk mendalami persoalan perizinan di seluruh perusahaan di Lampung Tengah.
“Saat ini kami tengah mengumpulkan data dari DPMPTSP dan Bapenda. Pansus akan merekomendasikan kepada komisi terkait untuk menindaklanjuti agar seluruh perusahaan taat membayar pajak dan memperbarui IMB-nya,” tegas Dedi.
Sebagai badan pengawas pemerintah daerah, DPRD juga memberi sejumlah rekomendasi kepada OPD untuk memaksimalkan pelaksanaan program pada 2025.
“Jangan sampai program yang sudah dirancang tidak terealisasi dan melenceng dari visi-misi RPJMD kepala daerah,” tutup Dedi. (*)