Pemilihan Pejabat Hasil OPD Merger Harus Berintegritas Jangan Hanya “ABS”

PRINGSEWU – Rencana merger atau penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu mulai memunculkan berbagai usulan dan pandangan dari berbagai pihak.

Selain pertimbangan efisiensi anggaran, masyarakat berharap langkah ini diiringi dengan penempatan pejabat yang berintegritas dan bukan sekadar “asal bapak senang” (ABS).

Politisi PPP Pringsewu, Johan Arifin, menilai penggabungan dinas dengan bidang tugas yang hampir serupa merupakan langkah strategis untuk menghemat anggaran daerah.

Menurutnya, satu kepala dinas dengan kemampuan manajerial dapat membawahi beberapa bidang teknis tanpa mengurangi efektivitas kerja.

“Banyak dinas yang sebenarnya memiliki fungsi hampir sama. Kalau dalam satu lingkaran sepakat dirampingkan, anggaran bisa lebih efisien,” ujarnya.

Johan mencontohkan beberapa OPD yang bisa digabung, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pariwisata dan Olahraga, menjadi satu entitas baru: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dapat dilebur dengan Dinas Pertanian. 

Pandangan serupa disampaikan aktivis masyarakat Hertanto, yang menilai langkah perampingan OPD sudah tepat untuk memperkuat tata kelola kelembagaan.

“Struktur birokrasi harus ramping agar kinerja pemerintahan lebih efektif. Yang dibutuhkan sekarang adalah teamwork yang mampu menerjemahkan visi dan misi bupati,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghapus budaya ABS dan membangun integritas di kalangan ASN.

Sementara itu, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas memastikan rencana merger OPD akan direalisasikan tahun ini.

“Targetnya tahun ini sudah bisa terlaksana,” kata Riyanto dalam apel yang dihadiri Wakil Bupati Umi Laila, Sekretaris Daerah M. Andi Purwanto, serta seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Pringsewu.

Meski belum merinci OPD mana saja yang akan digabung, Riyanto menyebut kajian tengah dilakukan oleh tim terkait.

“Masih dikaji, mas,” singkatnya.

Ia juga membenarkan bahwa perampingan ini akan berdampak pada struktur organisasi yang lebih kecil dan efisien.

Bupati menambahkan, salah satu alasan utama langkah ini adalah menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.

“Salah satu isu utama saat ini adalah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Ini bukan hanya terjadi di Pringsewu, tapi juga di banyak kabupaten lain di Indonesia,” jelasnya.

Dengan langkah ini, Pemkab Pringsewu berharap struktur organisasi yang ramping dapat mendorong efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.(sag/nca)