Oleh: Sukarijanto*
KABAR mengejutkan sekaligus menggembirakan bagi para nelayan dan petani yang terbelit kredit macet di bank-bank pelat merah. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menghapus utang kredit macet petani dan nelayan hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah pemutihan itu dilakukan dengan tujuan membuka kembali akses kredit para petani, nelayan, dan pelaku UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan. Misalnya, bencana alam gempa bumi dan hantaman pandemi Covid-19.
Mereka saat ini masuk daftar hitam atau blacklist pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kebijakan hapus dan tagih kredit macet UMKM disusul pemutihan utang kredit macet petani dan nelayan tidak hanya menguntungkan para debitur yang bermasalah. Namun, juga menguntungkan bank BUMN.
Dengan demikian, wacana baru itu juga disambut positif oleh sektor perbankan karena dinilai dapat membuka peluang penyaluran kredit baru bagi bank.
BACA JUGA:BUMD Corner Showroom Promosi Produk BUMD di Lampung
Sebagai informasi, beleid baru tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.
Peraturan pemerintah (PP) yang mencakup pemutihan utang UMKM, petani, dan nelayan telah resmi diteken Presiden Prabowo Subianto. Persyaratan kebijakan penghapusan utang tersebut telah mengatur dari jumlah nominal utang macet hingga pengelompokan jenis nasabah.
Di antaranya, kelompok nelayan dan petani yang memiliki kredit macet sebesar Rp 500 juta untuk kategori usaha dan Rp 300 juta untuk kategori perseorangan.
Selain itu, nasabah penerima manfaat fasilitas tersebut harus memenuhi kategori benar-benar tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar utang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.
Para penerima manfaat pemutihan kredit macet merupakan pelaku UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo serta sudah diproses penghapusan bukunya oleh bank pemerintah.
Gagasan pemerintah untuk melakukan pemutihan kredit macet tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menerima keluhan, saran, dan aspirasi para nelayan dan petani beberapa waktu lalu.
Bak gayung bersambut, Prabowo Subianto pun pada 25 Oktober 2024 mewacanakan akan menghapus utang bank bagi kurang lebih 6 juta nelayan dan petani. Sebagaimana diketahui, hapus buku dan hapus tagih adalah tindakan terakhir yang dilakukan bank terhadap kredit macet yang sudah tidak bisa ditagih lagi.