BANDARLAMPUNG - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI memastikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 diundur.
Sebab, saat ini pemerintah masih menggodok Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) soal pengupahan yang bakal menjadi pedoman penetapan upah minimum atau UMP 2025.
Kemnaker RI menargetkan Permenaker yang menjadi pedoman penyusunan UMP pengganti peraturan pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023, rampung pada pekan ini.
Diketahui, jika mengacu PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan tenggat waktu pengumuman upah minimun paling lambat pada 21 November.
BACA JUGA:Hadiri RDP di Komisi II DPR RI, Pj. Bupati Pringsewu Atensi ASN Netral di Pilkada Serentak 2024
Hal tersebut dibenarkan Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung, Yanti Yunidarti, bahwa pihaknya hingga, Rabu 20 November 2024 belum menerima pedoman penyusunan UMP 2025.
"UMP tunggu panduan dari pusat. Sampai sekarang belum ada," ujar Yanti Yunidarti, Rabu 20 November 2024.
Untuk mempersiapkan penyusunan UMP 2025 sendiri pihaknya telah melakukan rapat koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait.
Senada disampaikan, Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja Disnaker Lampung, Soleha HY mengatakan, pihaknya belum menerima aturan terkait dasar perhitungan dan penyusunan UMP tahun 2025.
"Belum (aturan penyusunan UMP 2025, red), kita posisi menunggu," ujar Soleha, Rabu 20 November 2024.
Sehingga, Soleha belum dapat memastikan kapan aturan UMP tahun 2025 turun dan dapat ditetapkan.
Diketahui, Menaker Yassierli menargetkan Permenaker soal pengupahan yang bakal menjadi pedoman penetapan upah minimum atau UMP 2025 rampung pada pekan ini.
Rumusan yang dibahas dengan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional itu nantinya akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto usai Kepala Negara tiba di Tanah Air.
BACA JUGA:Tim Paslon 02 Geruduk KPU Metro