BANDARLAMPUNG - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah II menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2024 di Hotel Emersia, Bandarlampung, Kamis (14/11). Rakor ini guna memperkuat dan memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan MBKM di seluruh perguruan tinggi.
Rakor diikuti 128 perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah II. Rakor bertujuan mempercepat akselerasi program MBKM, mengevaluasi pelaksanaan MBKM, dan membangun sinergi antar-pemangku kepentingan.
Rakor MBKM juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang kebijakan MBKM serta mendorong transformasi pendidikan tinggi agar mampu menjawab kebutuhan dalam menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, dan berdaya saing dengan karakter Pancasila.
Kepala LLDikti Wilayah II Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc. mengatakan, Rakor MBKM ini menjadi momentum penting bagi semua dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi.
’’MBKM bukan lagi menjadi program, tapi lebih daripada itu menjadi gerakan bersama di LLDikti Wilayah II. Ketika menjadi gerakan bersama di LLDikti Wilayah II, Insya Allah gaung MBKM akan lebih besar. Strategi kolaborasinya lebih menguat dan partisipasi MBKM lebih banyak lagi,” kata Prof. Iskhaq.
BACA JUGA:SMA Al Kautsar Tampilkan Hasil Karya P5
Prof. Iskhaq mengajak semua untuk bersama-sama memastikan MBKM berjalan dengan optimal dan berdampak nyata dalam menciptakan sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di kancah global. “LLDikti Wilayah II berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan MBKM melalui fasilitasi, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan,” ucap Prof. Iskhaq.
Berbagai program MBKM, kata Prof. Iskhaq, di antaranya magang, kampus mengajar, studi independen, dan bangun desa. “Kegiatan yang dibalut suatu program namanya MBKM,” katanya.
Esensi MBKM, kata Prof. Iskhaq, ke depan tetap berjalan walaupun nanti namanya bukan MBKM. ’’Magang itu tetap ada, kolaborasi dengan industri juga tetap ada. Tetap saja ada esensi dari MBKM. Program-program MBKM masih akan dilaksanakan. Tentu dengan perbaikan- perbaikan agar kualitas lebih baik lagi,” ujarnya.
Prof. Iskhaq menyatakan, alasan mengapa MBKM tetap belanjut karena tantangan perguruan tinggi tetap sama yakni aksesibilitas. “Bagaimana masyarakat bisa mengakses perguruan tinggi. Indikator nilai angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi,” jelasnya.
APK pendidikan tinggi, kata Prof. Iskhaq, belum mencapai 40 persen. ’’Target kita 40 persen karena data Desember 2023 APK nasional masih 32 persen. Tapi, secara keseluruhan kalau dirata-rata belum mencapai target. Tantangan kedua tentang mutu dan kualitasnya, mulai dari kualitas institusi, sumber daya manusia, serta kualitas kelulusan dari persiapan lulusan kerja dan dunia kerja. Tantangan ketiga adalah relevansi. Bagaimana kurikulum kita sesuai dengan kebutuhan industri dan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga mahasiswa lulus itu mereka benar benar siap. Tiga tantangan ini masih kita hadapi,’’ ungkapnya.
BACA JUGA:Pendidikan hingga Kesehatan Jadi Paparan Paslon di Debat Pilkada Mesuji
Karena itu, kata Prof. Iskhaq, esensi MBKM tetap berjalan ditambah lagi dijadikan tantangan baru dampak yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. ’’Baik dampak institusi maupun dampak personal, misalnya. Saya sebagai dosen, karya saya apa saja yang berdampak pada masyarakat atau untuk memecahkan persoalan masyarakat. Ini juga jadi tantangan MBKM sehingga program MBKM adalah membangun desa,” jelasnya.
Contoh program MBKM membangun desa, kata Prof. Iskhaq, melalui KKN Tematik adalah solusi untuk strategi memecahkan persoalan masyarakat. “Jadi MBKM tetap ada. Pernyataan pertama Ketika serah terima menteri kita yang baru adalah esensi MBKM tetap jalankan. Esensi perlu dipahami. Apakah arti sebuah nama?” katanya. (*)