Pemberantasan Tambang Ilegal Diperluas

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum untuk memperluas upaya penertiban praktik pertambangan ilegal di Indonesia demi menyelamatkan aset negara bernilai triliunan rupiah. Arahan ini disampaikan dalam sesi wawancara cegat di Pangkalpinang, Kepulauan Bangkabelitung, di sela agenda penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk., Senin (6/10).

 

“Ini prestasi yang membanggakan sehingga kita teruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, teruskan! Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” kata Prabowo.

 

Barang rampasan tersebut berupa enam unit smelter milik PT Tinindo Internusa senilai Rp6 triliun hingga Rp7 triliun yang merupakan salah satu aset yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp300 triliun.

 

Pabrik pemurnian yang disita Kejaksaan Agung, antara lain, PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Pangkalpinang; PT Venus Inti Perkasa di Pangkalpinang; PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkalpinang; dan PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka.

 

Prabowo menilai keberhasilan ini sebagai prestasi bersama antara aparat penegak hukum dan pertahanan negara. Prabowo menegaskan operasi serupa akan terus diperluas ke daerah lain guna memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ’’Jadi ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk memberantas penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum,” ujarnya.

 

Hasil tambang ilegal tersebut diselundupkan dengan menggunakan alat transportasi laut mulai dari kapal hingga sampan. ’’Kita tutup dan nyelundupnya macam-macam. Ada yang pakai kapal, ada yang pakai feri. Sekarang tutup, tidak bisa keluar. Sampan pun tidak bisa keluar,” tegas Prabowo.

 

Prabowo memperkirakan upaya penertiban tambang ilegal yang akan terus diperluas mampu menyelamatkan uang negara hingga Rp22 triliun sampai akhir tahun ini. (beritasatu.com/c1)