BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024, yang berlangsung 7 November lalu.
Pj. Gubernur Lampung Samsudin memimpin rapat koordinasi pimpinan tindak lanjut implementasi Asta Cita Indonesia Emas 2045 di Mahan Agung, Selasa (12/11).
Samsudin menyampaikan sejumlah hal yang menjadi penekanan Presiden Prabowo pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024. Salah satunya terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis.
BACA JUGA:Ada 39 Perkara Korupsi di Lampung Masuk Pengadilan
Menurut Samsudin, program makan siang bergizi sudah menjadi garis kebijakan Presiden Prabowo bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis harus dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung hingga kabupaten/kota.
"Secara teknis nanti dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Nanti kita mengundang Badan Gizi Nasional untuk bicara di Pemerintahan Provinsi Lampung teknisnya seperti apa, agar lebih jelas lagi," ujar Samsudin.
Samsudin mengungkapkan bahwa ini harus segera dilaksanakan, karena makan gizi gratis ini memiliki efek multiplier, termasuk terhadap peningkatan ekonomi.
"Tidak ada tawar-menawar lagi, bahwa ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena makan gizi gratis ini efeknya multiplier, seperti kepada pedagang sayuran, makanan, dan lain-lain. Dan itu akan berimbas kepada peningkatan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah yaitu kenaikan ekonomi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen," jelasnya.
Teknis pelaksanaan makanan bergizi gratis, Samsudin menjelaskan bahwa di pusat sudah ada Badan Gizi Nasional yang dibantu oleh kementerian-kementerian lain, tetapi secara nomenklatur itu belum turun belum sampai ke tingkat provinsi.
"Tentunya untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kita akan buat siapa yang bertanggung jawab sementara untuk menangani pelaksanaan gizi gratis sampai dikeluarkan secara resmi nomenklatur yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi," ucapnya.
Selain Makanan Bergizi Gratis, penekanan lainnya juga terkait dengan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, jelas Samsudin, Pemerintah provinsi Lampung komitmen bahwa pelayanan terhadap kesehatan masyarakat harus diutamakan.
"Apa yang sudah dicover melalui BPJS saat ini harus tetap dipertahankan, dan kalau memang anggarannya mampu harus ditambah, bukan dikurangi. Itu konsep Pemerintah, oleh karena itu saya selaku Gubernur Lampung memastikan bahwa tidak ada pengurangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ungkapnya.
Terpisah, Pemerintah Kota Bandarlampung hingga kini masih terus melakukan pembahasan terkait penerapan makan gratis dan bergizi ýang merupakan Program Nasional, Rabu, 13 November 2024.
PJs Walikota Bandarlampung Budhi Darmawan menyebut jika pihaknya telah memulai hal tersebut dengan pembahasan anggaran yang tepat bersama Dewan Legislatif.
"Gambaran Makan Gratis dan Bergizi saat ini kita bersama DPRD sedang melakukan pembahasan terkait anggaran pendapatan, belanja daerah tahun 2025. Dan program ini menjadi salah satu program ýang dibahas kami dengan DPRD Insyaallah bertahap kita akan mulai bagaimana melaksanakan program nasional tersebut," katanya.