BANDARLAMPUNG - Debat Kedua Pilgub Lampung yang diselenggarakan pada Sabtu (2/11) mengangkat empat topik besar, yaitu hukum, pemerintahan, sosial, dan budaya.
Debat tersebut mempertemukan dua pasangan calon: Arinal Djunaidi-Sutono (Ardjuno) dan Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela.
Duet Arinal-Sutono menegaskan komitmen mereka untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Lampung.
Menurut Arinal, dalam lima tahun terakhir, Lampung telah menghadapi berbagai tantangan, tetapi optimisme masyarakat tetap menyala berkat capaian-capaian yang diraih bersama.
“Di bawah kepemimpinan saya selama periode 2019-2024, Lampung telah mengalami perubahan nyata melalui kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat,” ungkap Arinal.
Ia menambahkan, pemerintahannya selama ini menegakkan hukum yang adil sebagai fondasi utama pemerintahan.
“Kami fokus untuk memperkuat akses hukum bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan,” kata Arinal.
Dalam aspek pemerintahan, Arinal menyatakan bahwa tata kelola yang bersih dan profesional adalah prioritas.
“Kami memastikan rekrutmen aparatur dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik,” imbuhnya.
Arinal juga menekankan pentingnya UMKM dalam mendorong ekonomi lokal. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi Lampung. Kami berkomitmen mendukung mereka melalui program pemberdayaan dan akses pembiayaan agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Di bidang budaya, Ardjuno berkomitmen melestarikan warisan budaya dengan mengembangkan desa wisata berbasis budaya untuk memperkenalkan kekayaan Lampung.
Sementara itu, pasangan calon nomor urut dua, Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela, menawarkan visi Lampung yang lebih maju. Mirza menyatakan bahwa kemajuan Lampung hanya bisa tercapai jika ada kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
“Kepastian hukum ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk memiliki rasa percaya diri,” ujarnya.
Mirza juga mengusulkan reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih mudah dan cepat.
“Kami berkomitmen membentuk birokrasi yang lebih sederhana dan efisien, dengan ASN sebagai ujung tombak pelayanan yang tulus dan ikhlas,” kata Mirza.