APBN Regional Lampung hingga Agustus 2024
BANDARLAMPUNG – Pertumbuhan ekonomi Lampung diperkirakan stabil pada kuartal III 2024 didorong oleh konsumsi yang kuat dan investasi yang meningkat. Ha ini berdasarkan rilis pers yang disampaikan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung.
Sementara itu, kondisi global terus dipantau dengan harapan volatilitas pasar keuangan akan mereda seiring dengan klarifikasi kebijakan moneter di negara maju. Hingga Agustus 2024, kinerja APBN di Lampung tetap terjaga dengan pendapatan negara yang meningkat meski risiko perlambatan terus diantisipasi. Belanja negara mengalami akselerasi, menjadikan APBN sebagai shock absorber yang melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang dinamis.
Hingga 31 Agustus 2024, pertumbuhan netto perpajakan menunjukkan kinerja yang menggembirakan dengan nilai pertumbuhan mencapai 7,55% (yoy) pada sebagian besar jenis pajak. PPh mencapai Rp2,53 triliun (56,59% dari target) dengan pertumbuhan 8,86% (yoy), sementara PPN juga mencatatkan hasil baik sebesar Rp2,70 triliun (64,64% dari target), tumbuh 6,95% (yoy). Di sisi lain, PBB mengalami kontraksi menjadi Rp81,19 miliar (52,87% dari target), turun 23,50% (yoy). Sektor perdagangan besar memberikan kontribusi terbesar, tumbuh signifikan 20,94% (yoy) berkat lonjakan perdagangan kopi, teh, dan kakao. Sedangkan sektor industri pengolahan mengalami penurunan -14,16% (yoy) akibat harga gula pasir dan kelapa sawit yang menurun.
BACA JUGA:Hari Ke-4 Ops. Zebra Krakatau, 386 Pengendara Ditilang
Pertumbuhan positif pada sektor lainnya juga memberikan harapan lebih baik atas perkembangan ekonomi dan penerimaan negara ke depan. Bea masuk meningkat 36,89% (yoy) berkat lonjakan impor gula dan beras. Sedangkan penerimaan cukai melesat 777,95% (yoy) karena permintaan pita cukai untuk rokok elektrik. Namun, bea keluar terkontraksi -53,3% (yoy) akibat penurunan permintaan global dan harga CPO. Secara keseluruhan, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp595,97 miliar atau 45,01% dari target dengan dukungan penerimaan dari ekspor minyak kelapa sawit dan kopi yang menunjukkan tumbuh positif.
Kemenkeu Satu Lampung memitigasi risiko penurunan bea keluar melalui asistensi ekspor bagi UMKM dan pendampingan komoditas strategis guna meningkatkan kinerja ekspor.
Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp1,01 triliun atau 97,09% dari target, meski terkontraksi -3,39% (yoy). Penerimaan dari pelayanan masyarakat dalam PNBP lainnya melambat -3,87% (yoy), namun total realisasi sebesar Rp570,07 miliar telah berhasil melampaui target (127,50% dari APBN). PNBP Badan Layanan Umum (BLU) tercatat Rp444,43 miliar (74,34% dari target) dengan kontribusi utama dari Universitas Lampung dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung.
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga Agustus 2024 tumbuh akseleratif sebesar 12,91% (yoy), didorong oleh belanja terkait pemilu, optimasi lahan, pembangunan sarana pendidikan, dan Bendungan Margatiga. Belanja pegawai mencatat proporsi terbesar, mencapai 46,78% serta tumbuh 15,99% (yoy) berkat pembayaran gaji, tunjangan, THR, dan gaji ke-13.
Meskipun belanja modal mengalami kontraksi -9,29% (yoy) akibat penurunan pagu total, dengan realisasi mencapai 36,66% dari target. Di sisi lain, belanja bantuan sosial (bansos) terkontraksi -19,27% (yoy) akibat dari masih proses penyusunan Surat Ketetapan (SK) Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Belanja terbesar dialokasikan untuk pendidikan (24,35%) dan keamanan (23,91%). Sementara fungsi pelayanan umum meningkat 64,73% (yoy) sejalan mendukung pemilu.
Kinerja transfer ke daerah (TKD) hingga 31 Agustus 2024 meningkat signifikan sebesar 11,88% (yoy) dengan total penyaluran mencapai Rp15,86 triliun atau 70,97% dari pagu. Peningkatan ini didorong oleh realisasi positif dana alokasi umum (DAU) yang tumbuh 10,80% yoy, dana alokasi khusus (DAK) fisik yang melonjak 27,38% yoy, serta dana desa yang meningkat 35,10% yoy. Insentif fiskal juga mengalami lonjakan tinggi sebesar 78,22% yoy. Meski demikian, dana bagi hasil (DBH) mengalami penurunan 13,57% yoy akibat pengurangan pagu dengan pertumbuhan positif terlihat pada DBH pajak PPh 21 dan sumber daya alam (SDA) sawit. DAK fisik di sektor kesehatan dan keluarga berencana (KB) tumbuh pesat hingga 253,86% yoy. (rls/c1)