Dua Pejabat Esselon II Dilantik

Sekprov Lampung Marindo Kurniawan melantik Saipul sebagai Kepala Dinas PMDT Lampung dan Hanita Farial sebagai Kepala Dinas PPPA Lampung, Kamis (28/8).-FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA -
BANDARLAMPUNG - Sekretaris Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melantik dua pejabat tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada Kamis (28/8) sekitar pukul 11.30 WIB di ruang rapat utama gubernur.
Keduanya adalah Saipul, Penelaah Teknis Kebijakan Bappeda Lampung yang juga Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Lampung dilantik menjadi Kepala Dinas PMDT Lampung. Kemudian Hanita Farial, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampung yang juga Plt. Kepala Dinas PPPA Lampung dilantik sebagai Kepala Dinas PPPA Lampung.
Marindo Kurniawan membacakan sambutan Gubernur Lampung menyampaikan, atas nama Pemprov mengucapkan selamat kepada Saipul dan Hanita Farial yang dilantik sebagai Kepala Dinas PMDT dan Dinas PPPA Lampung.
BACA JUGA:Bandarlampung Steril dari Beras Oplosan
"Saya yakin dengan integritas, kompetensi, dan pengalaman akan mampu menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi," ujar Marindo.
Kepada Saipul, Marindo menitipkan tugas besar dalam mendorong masyarakat desa dan kawasan transmigrasi sebagai pilar penting dalam pembangunan dari pembangunan dari bawah.
Menurut Marindo, desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat dan sebagai motor pembangunan berkelanjutan.
"Saya ingin bapak mendukung, mengintegrasikan, dan mengimplementasikan secara kongkrit program strategis pemerintah pusat dan provinsi Lampung dibidang PMDT," tuturnya.
Provinsi Lampung harus menjadi contoh pelaksana terbaik dan tercepat mewujudkan keuangan desa maju, mandiri dan berdaya saing.
"Saya tekankan dinas PMDT mendukung penuh program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas," ucapnya.
Sementara, untuk Hanita Farial, Marindo berpesan agar pembangunan manusia yang menyentuh langsung kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.
"Saya meminta ibu untuk menjadi motor penggerak kebijakan yang berpihak kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan dengan pendekatan yang holistik berbasis data serta memperkuat kolaborasi lintas sektor," pesannya.
Lanjut Marindo, langkah-langkah strategis seperti pembuatan layanan PPPA, pencegahan kekerasan berbasis gender, dan lainnya harus terus diperluas.
"Semua itu merupakan bagian integral dari misi besar kita dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045, dengan memastikan bahwa tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam proses pembangunan termasuk perempuan dan anak," tegasnya. (pip/c1/yud)