Arif juga mengkhawatirkan situasi saat ini, di mana nyaris tidak ada oposisi yang efektif. Minimnya oposisi membuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah sulit terwujud.
“Pada periode sebelumnya, hanya tersisa PKS sebagai partai di luar pemerintah, dan fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arif menilai kualitas legislasi belakangan ini cukup buruk, dengan partisipasi publik yang minim sehingga seringkali menimbulkan ketidakpuasan.
“Berulang kali undang-undang yang dihasilkan kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.
Tantangan lain yang dihadapi DPR adalah terkait fungsi anggaran, terutama dengan indikasi melebarnya defisit untuk membiayai program pemerintahan baru.
“Tanggung jawab DPR adalah memastikan anggaran digunakan secara efisien dan dialokasikan dengan tepat agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Arif. (*)