Serapan Anggaran MBG Lambat, BGN Bidik Rp20 T per November

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Kamis , 18 Sep 2025 - 21:12

Ilustrasi makan bergizi gratis. --FOTO ANTARA/ADIWINATA SOLIHIN

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut penyerapan anggaran rendah karena awalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak direspons pesimistis. Kini program tersebut sudah dilirik dan bahkan dapat menyerap Rp20 triliun dalam satu bulan.

Dadan mengatakan, mesin penyerapan anggaran di Badan Gizi Nasional berasal dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP). Pada awal Januari 2025 hanya terdapat 190 SPPG yang beroperasi, sehingga serapan anggaran baru mencapai Rp190 miliar.

’’Kita kenapa lambat di awal? Karena banyak orang yang tidak yakin program ini akan jalan. Januari itu hanya ada 190 SPPG, penyerapannya Rp190 miliar,” kata Dadan di Kantor BGN, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

Seiring berjalannya waktu, jumlah SPPG terus bertambah, hingga kini telah berdiri 8.344 unit yang mampu menyerap Rp8,3 triliun setiap bulan. Pada September, jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 10.000 SPPG dengan serapan Rp10 triliun.

BGN menargetkan pada Oktober mendatang terdapat 20.000 SPPG. Dengan jumlah tersebut, penyerapan anggaran diperkirakan mencapai Rp20 triliun per bulan mulai November.

“Sehingga pada November itu sudah Rp20 triliun sendiri. Mekanismenya begitu, serapan besar terjadi di ujung karena jumlah SPPG bertambah,” jelas Dadan.

Ia menambahkan, BGN selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait perkembangan program MBG. Selama ini komunikasi dilakukan dengan menteri keuangan sebelumnya, Sri Mulyani, serta para wakil menteri.

serapan anggaran mbg lambat, bgn bidik rp20 t per november                            jakarta - kepala badan gizi nasional (bgn) dadan hindayana menyebut penyerapan anggaran rendah karena awalnya program makan bergizi gratis (mbg) banyak direspons pesimistis. kini program tersebut sudah dilirik dan bahkan dapat menyerap rp20 triliun dalam satu bulan.
 
dadan mengatakan, mesin penyerapan anggaran di badan gizi nasional berasal dari jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (spp). pada awal januari 2025 hanya terdapat 190 sppg yang beroperasi, sehingga serapan anggaran baru mencapai rp190 miliar.
 
’’kita kenapa lambat di awal? karena banyak orang yang tidak yakin program ini akan jalan. januari itu hanya ada 190 sppg, penyerapannya rp190 miliar,” kata dadan di kantor bgn, jalan kebon sirih, jakarta pusat, kamis (18/9).
 
seiring berjalannya waktu, jumlah sppg terus bertambah, hingga kini telah berdiri 8.344 unit yang mampu menyerap rp8,3 triliun setiap bulan. pada september, jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 10.000 sppg dengan serapan rp10 triliun.
 
bgn menargetkan pada oktober mendatang terdapat 20.000 sppg. dengan jumlah tersebut, penyerapan anggaran diperkirakan mencapai rp20 triliun per bulan mulai november.
 
“sehingga pada november itu sudah rp20 triliun sendiri. mekanismenya begitu, serapan besar terjadi di ujung karena jumlah sppg bertambah,” jelas dadan.
 
ia menambahkan, bgn selalu berkoordinasi dengan kementerian keuangan terkait perkembangan program mbg. selama ini komunikasi dilakukan dengan menteri keuangan sebelumnya, sri mulyani, serta para wakil menteri.
 
bgn sebelumnya melaporkan realisasi anggaran program mbg baru mencapai rp13,2 triliun per 8 september 2025. jumlah itu setara dengan 18,6% dari total pagu rp71 triliun pada tahun ini.
 
sementara itu, serapan anggaran program mbg yang masih rendah mendapatkan sorotan menteri keuangan purbaya yudhi sadewa.
 
purbaya menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan monitoring penyerapan anggaran mbg. hal ini menjadi bagian dari strategi tata kelola fiskal guna menggerakkan roda perekonomian, baik melalui entitas swasta maupun pemerintahan.
 
“di government side, saya akan pastikan belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. ada yang komplain, mbg penyerapannya rendah. saya tanya sama teman-teman keuangan, bagaimana monitoringnya? dia bilang bagus-bagus saja, tetapi ternyata enggak, jelek,” kata purbaya dalam rapat kerja dengan komisi xi dpr di jakarta, rabu (10/9/2025).
 
menurut purbaya, selama ini belum ada tindak lanjut yang signifikan dari kementerian keuangan (kemenkeu) atas permasalahan tersebut. oleh karenanya, dia berencana mempertegas transparansi atas penyerapan anggaran program mbg dengan mendorong kepala bgn untuk memberikan paparan publik secara berkala. (beritasatu.com)