Menanti Bukti Seruan Aksi di DPR RI

Seruan aksi demo besar-besaran bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia pada 25 Agustus 2025.-FOTO @JefriUstor10204-X-

JAKARTA – Media sosial diramaikan dengan seruan aksi demonstrasi akbar yang disebut akan berlangsung di depan gedung DPR RI pada Senin (25/8). 

Ajakan itu beredar luas di X dan WhatsApp dengan narasi mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dekrit pembubaran DPR.

Salah satu unggahan viral dari akun X @NenkMonica menuliskan ajakan aksi dengan imbauan peserta memakai plastik atau polybag di kepala sebagai pelindung jika ada gas air mata. 

Pesan ini memicu perdebatan publik dan menimbulkan keraguan, apakah demonstrasi benar-benar akan terjadi.

Tokoh gerakan buruh Jumhur Hidayat ikut menanggapi. Ia menilai seruan tersebut tidak jelas dan berpotensi ditunggangi. ’’Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan apa isu yang dituntut, saya melarang semua anggota KSPSI ikut dalam aksi 25 Agustus,” ujarnya, Minggu (24/8).

Sejumlah pihak yang namanya dicatut pun memberi klarifikasi. Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan ikut serta. 

BACA JUGA:Inspektorat Lampung Investigasi Dugaan Pungli di RSUDAM, Dokter Billy Akan Diperiksa

’’Nama BEM SI Kerakyatan dicatut. Demo kami sudah dilakukan pada 21 Agustus,” tegasnya.

Di sisi lain, aksi buruh memang dijadwalkan, tetapi bukan pada 25 Agustus. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memastikan akan menggelar demonstrasi besar pada Kamis, 28 Agustus 2025, dengan tema 

“Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah.” Aksi ini akan dipusatkan di DPR RI, Istana Negara, serta serentak di berbagai kawasan industri.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan puluhan ribu buruh siap turun ke jalan. “Tuntutan kami jelas, naikkan upah minimum 8,5–10,5 persen dan hapuskan sistem outsourcing,” ujarnya. 

Ia juga menyoroti tunjangan DPR yang dinilai timpang. “Tunjangan perumahan anggota DPR Rp50 juta per bulan, sementara buruh bergaji Rp5 juta. Ini potret jurang kesenjangan,” tambahnya.

BACA JUGA:Enam Calon Pejabat Tinggi Pemprov Lampung Disetor ke BKN

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani merespons dengan tenang. Ia menegaskan DPR selalu membuka pintu dialog. 

Tag
Share