PTPN I Regional 7 Siap Dukung Program Hilirisasi Perkebunan Presiden Prabowo

BANDAR LAMPUNG, RADAR LAMPUNG – PTPN I Regional 7 menyatakan siap melaksanakan Program Hilirisasi Perkebunan yang menjadi salah satu kebijakan utama Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut disampaikan Region Head PTPN I Regional 7, Tuhu Bangun, usai menghadiri Rapat Koordinasi yang dipimpin Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat di Bandar Lampung, Kamis (18/9/2025).

“Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan Program Hilirisasi, khususnya di bidang perkebunan. Dengan aset, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki, PTPN I Regional 7 berada dalam satu jalur dengan mandat yang diberikan, yakni pengembangan kelapa, kakao, dan kopi. Ketiga komoditas ini sangat cocok di wilayah kerja kami yang mencakup Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu,” ujar Tuhu.

Rakor tersebut dihadiri jajaran direksi PTPN Group, perwakilan PT Riset Perkebunan Nusantara, BRIN, Dinas Perkebunan Lampung, serta Balai Pelatihan Pertanian Lampung.

Tuhu menegaskan, PTPN I Regional 7 memiliki lahan konsesi, infrastruktur, serta SDM yang memadai untuk mendukung program hilirisasi. Lampung sendiri dikenal sebagai salah satu sentra kopi dengan cita rasa khas, sementara potensi kelapa dan kakao di wilayah Regional 7 dinilai sangat prospektif.

“Program ini tepat karena menyentuh kebutuhan masyarakat, yaitu stabilitas ekonomi dan akses pendapatan. Dengan proyek kelapa, kakao, atau kopi, masyarakat akan terlibat sebagai mitra maupun pekerja. Ini akan membuka lapangan kerja, menambah daya beli, sekaligus mengurangi kemiskinan secara sistematis,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menempatkan aspek kemanusiaan dalam hilirisasi, mulai dari prioritas di daerah pra sejahtera, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga pemilihan wilayah yang sesuai dengan kondisi agroklimat.

Menurut Tuhu, keberhasilan program hilirisasi tidak hanya akan mendongkrak kinerja perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah, pengentasan kemiskinan, hingga memperkuat stabilitas nasional. (*)