"Saya minta kepada Pj Bupati Lampura untuk segera menghentikan aktivitas pabrik tapioka. Jika tidak dihentikan, ini akan menimbulkan masalah baru," ujarnya.
BACA JUGA:Jaga Kondusifitas Daerah, Pjs. Wali Kota Metro Jalin Koordinasi ke Unsur Firkopimda
Selain itu, Nurdin juga menyoroti masalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya dari tahun ke tahun.
"Saya meminta kepada Pj Bupati Lampura untuk memberikan rekomendasi kepada Pj Gubernur Lampung agar DBH kita segera disalurkan," tambahnya.
Nurdin juga meminta Pj Bupati untuk melakukan pembenahan dan menuntaskan masalah-masalah di RSUD Ryacudu Kotabumi, termasuk memperbaiki sumber daya manusia di rumah sakit tersebut.
"Jika dalam pembangunan masih melibatkan orang-orang yang sama, saya yakin RSUD Ryacudu Kotabumi tidak akan mengalami kemajuan," katanya.
Nurdin menekankan pentingnya mengutamakan kualitas pelayanan di RSUD tanpa mempertimbangkan hubungan keluarga atau titipan dari anggota DPRD.
"Kasihan dari dulu tidak ada pasien. Dari puskesmas setempat dan kecamatan pun tidak ada yang mau berobat. Karena potensi sumber daya manusianya tidak memadai. Jadi, kami berharap kepada Pj Bupati untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan RSUD Ryacudu Kotabumi," tutupnya. (tra/abd)