BACA JUGA:Demo Revisi UU Pilkada, Bintang Emon: Belum 30 Jangan Nyalon Kada, Jangan Ya Dik Ya
Namun, ia memastikan keputusan ini diambil setelah kajian mendalam dan memperhatikan dinamika internal serta suasana partai.
Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memastikan Partai Golkar bisa bersatu dan sukses dalam Pilkada 2024 serta Pileg 2029.
Sebelumnya, Bahlil telah mengklarifikasi bahwa tidak ada rencana untuk menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar.
Menurutnya, selama Munas, fokus pembahasan adalah pada pemilihan ketua umum, pengesahan program kerja, serta pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Meskipun demikian, Bahlil tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk masa depan, karena dalam demokrasi, siapa pun berhak berharap.
"Kalau doanya diijabah oleh Allah, kalau jadi, ya itu sudah menjadi keputusan," ujar Bahlil. (ant/abd)