“Melalui langkah-langkah tersebut, laju inflasi Lampung di tahun 2024 sebesar 2 hingga 4, dan di tahun 2025 akan dipertahankan berada pada level 1,5 hingga 3,5 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut, terhadap asumsi- asumsi makro ekonomi lainnya, secara rinci telah dicantumkan pada dokumen Rancangan Perubahan KUA tahun 2024 dan KUA tahun 2025.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Pemprov Lampung tetap berkomitmen untuk melanjutkan pokok-pokok pembangunan dalam RKPD Provinsi Lampung tahun 2025.
Secara keseluruhan, pokok-pokok kebijakan keuangan daerah dalam APBD TA 2025 dirancang sebagai berikut: pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp6,819 triliun. Terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp3,416 triliun. Sementara, komponen pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp3,389 triliun; dan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp13,790 miliar.
Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp6,844 triliun, terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp4,718 triliun; Belanja Modal sebesar Rp721,207 miliar; Belanja Tak Terduga sebesar Rp32,472 milia; dan Belanja Transfer sebesar Rp1,372 triliun.
"Saya berharap, rancangan dokumen tersebut dapat dibahas dalam suasana kebersamaan, semata-mata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung. Atas perhatian dan terlaksananya pembahasan tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD yang terhormat," pungkasnya. (pip/rls/c1/fik)