--Pemprov Terapkan Empat Jurus Jitu--
BANDARLAMPUNG - Inflasi Provinsi Lampung pada Juli 2024 sebesar 2,55 persen (yoy). Angka ini menempatkan Lampung di urutan tertinggi kedua di Pulau Sumatera.
Tingkat inflasi Juli 2024 tertinggi di Pulau Sumatera yaitu Kepulauan Riau dengan 2,81 persen (yoy). Sedangkan inflasi nasional berada di angka 2,13 persen (yoy).
Jika dilihat dari month to month (m-to-m), Lampung mengalami deflasi dari bulan Juni ke Juli 2024 dengan angka -0,16 persen. Angka tersebut menempatkan Lampung berada di urutan kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Aceh.
Sedangkan, tingkat inflasi Lampung berdasarkan (y-to-d) dari Januari sampai Juli 2024 berada di angka 0,37 persen. Atau di urutan delapan di Pulau Sumatera.
BACA JUGA:Menjaga Momentum Perekonomian untuk Tumbuh Lebih Tinggi
Kepala Biro Perekonomian Setprov Lampung Rinva Yanti mengatakan inflasi antarwilayah cakupan IHK Lampung pada Juli 2024, Lampung Timur menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi yaitu sebesar 3,63 persen (yoy). Sedangkan, tingkat inflasi terendah berada di Kabupaten Mesuji dengan angka 1,73 persen (yoy).
Menurut Rinva, ada lima komoditas yang memiliki andil besar terhadap inflasi Lampung bulan Juli 2024. Masing-masing beras sebesar 0,40 persen, kopi bubuk (0,25 persen), sigaret kretek mesin (0,20 persen), gula pasir (0,12 persen), dan ikan lele (0,10 persen).
“Untuk andil deflasi Juni ke Juli 2024 adalah bawang merah -0,32 persen, tomat -0,10 persen, cabai merah -0,08 persen, bawang putih -0,02 persen, dan susu cair kemasan 0-02 persen,” terang Rinva Yanti.
Rinva menambahkan pihaknya telah melaksanakan sejumlah upaya untuk pengendalian inflasi minggu pertama di bulan Agustus 2024. Mulai dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga komunikasi yang efektif.
BACA JUGA:Pakai Dana BOS untuk Main Judi Online, Mantan Kepala SMPN 3 Bungamayang Jadi Tersangka
Untuk keterjangkauan harga, upaya-upaya yang dilakukan mulai dari melakukan pemantauan harga bahan pangan dan bahan penting lainnya di 15 kabupaten/kota.
Kemudian, melaksanakan operasi pasar/pasar murah bersubsidi/gelar pangan murah pada 15 kabupaten/kota; bantuan sosial sembako dan PKH (program keluarga harapan).
TPID bersama Satgas Pangan juga gencar melakukan monitoring harga dan ketersediaan pada distributor dan pasar; dan launching Toko Pengendalian Inflasi dan Mobil serta Transportasi Operasi Pasar (TOP).
Berikutnya, ketersediaan pasokan mulai dari penyaluran beras SPHP oleh Perum BULOG di Provinsi Lampung. Sampai dengan tanggal 29 Juli 2024, sudah sebanyak 22.738 ton (75 persen) dari target satu tahun sebanyak 30.000 ton disalurkan. Sedangkan untuk bantuan pangan telah disalurkan sebanyak 49.293 ton (99,02 persen).