Disnaker Lampung Masih Proses 13 Aduan THR Lebaran 2024

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 23 Apr 2024 - 19:07

INFORMASIKAN PMI: Plh. Kepala Disnaker Lampung Yanti Yunidarti. -FOTO PRIMA IMANSYAH/RADAR LAMPUNG-

Lokasi perusahaan yang dilaporkan juga tersebar di berbagai daerah, termasuk Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Metro, dan Lampung Timur.

Sebelumnya Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bandarlampung hingga kini belum juga mendapatkan aduan terkait tidak dibayarnya Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan di Kota Tapis Berseri.

Kadisnaker Bandarlampung M. Yudi mengatakan sejak posko aduannya dibuka, hingga saat ini belum ada satu karyawan swastapun yang mengadu kepada pihaknya.

"Sampai sekarang belum ada yang lapor ke Disnaker kota," katanya, Jumat 18 April 2024.

Meski begitu, kata Yudi pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa ada enam perusahaan di Kota Bandarlampung yang dilaporkan ke Disnaker Lampung.

"Tapi kami dapat informasi dari Disnaker Provinsi ada enam laporan untuk kota Bandarlampung,"terangnya.

Ditanya mengapa karyawan perusahaan itu lebih memilih melapor Disnaker Provinsi, padahal letaknya ada di Bandarlampung? Yudi menyebut hal itu masuk ke dalam pengawasan Pemprov Lampung.

"Ya karena fungsi pengawasan ada di Disnaker provinsi," ucapnya.

Lebih lanjut kata dia, Disnaker Bandarlampung hingga kini masih terus membuka posko aduan sampai semua persoalan THR yang ada terselesaikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pokoknya kita buka sampai nggak ada masalah lagi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Disnaker Kota Bandarlampung meminta semua perusahaan yang ada untuk membayarkan THR sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tanpa dicicil.

Yudi mengatakan pihaknya mengikuti aturan perundang-undangan yaitu pada Permenaker 6/2016.

disnaker lampung masih proses 13 aduan thr lebaran 2024                            bandarlampung - dinas tenaga kerja (disnaker) lampung mulai mengambil tindakan terkait laporan pembayaran tunjangan hari raya (thr) yang belum diselesaikan. 
plh. kepala disnaker lampung yanti yunidarti mengonfirmasi bahwa pegawai pengawas dan mediator disnaker telah diberi surat perintah tugas (spt). 
pegawai tersebut sudah turun ke perusahaan-perusahaan yang dilaporkan oleh karyawannya terkait masalah thr. 
’’para pegawai pengawas dan mediator telah diberi spt dan aktif melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan terkait," ujar yanti, selasa 23 april 2024.
baca juga:jelang pilkada serentak 2024, bawaslu metro kebagian jatah rp 6,5 miliar
yanti yunidarti juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, sejak dibuka posko pengaduan, disnaker lampung telah menerima 13 laporan dan semuanya sedang ditindaklanjuti. 
ada 13 perusahaan yang dilaporkan oleh karyawannya karena tidak memenuhi kewajiban membayar thr sesuai ketentuan yang berlaku.
jumlah laporan tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 lalu terdapat 26 perusahaan yang dilaporkan.
posko pengaduan thr dibuka oleh disnaker lampung mulai dari tanggal 3 april hingga 17 april 2024, selama periode h-7 sampai h+7.
baca juga:remaja sma di bandarlampung kedapatan simpan 3 kilogram ganja 
selama periode tersebut, posko disnaker lampung menerima total 3 pengaduan langsung. 
"total ada 13 perusahaan yang dilaporkan, melibatkan 32 orang. ada 3 laporan yang langsung masuk ke posko disnaker lampung, dan 10 laporan lainnya masuk melalui website resmi kemenaker," jelasnya. 
yanti yunidarti menambahkan bahwa jenis laporan yang diterima bervariasi, mulai dari perusahaan yang belum membayar thr, perusahaan yang hanya membayar sebagian, hingga masalah lainnya. 
"perusahaan-perusahaan yang dilaporkan memiliki berbagai macam bidang usaha, termasuk di sektor perbankan," tambahnya.
lokasi perusahaan yang dilaporkan juga tersebar di berbagai daerah, termasuk bandar lampung, pesawaran, pringsewu, metro, dan lampung timur. 
baca juga:mendagri beri atensi khusus pemda terkait pengendalian inflasi pasca lebaran
sebelumnya dinas ketenagakerjaan (disnaker) bandarlampung hingga kini belum juga mendapatkan aduan terkait tidak dibayarnya tunjangan hari raya (thr) karyawan di kota tapis berseri.
kadisnaker bandarlampung m. yudi mengatakan sejak posko aduannya dibuka, hingga saat ini belum ada satu karyawan swastapun yang mengadu kepada pihaknya.
"sampai sekarang belum ada yang lapor ke disnaker kota," katanya, jumat 18 april 2024.
meski begitu, kata yudi pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa ada enam perusahaan di kota bandarlampung yang dilaporkan ke disnaker lampung.
baca juga:cadangan devisa tinggi, ekonom beber amunisi pertahankan rupiah
"tapi kami dapat informasi dari disnaker provinsi ada enam laporan untuk kota bandarlampung,"terangnya.
ditanya mengapa karyawan perusahaan itu lebih memilih melapor disnaker provinsi, padahal letaknya ada di bandarlampung? yudi menyebut hal itu masuk ke dalam pengawasan pemprov lampung.
"ya karena fungsi pengawasan ada di disnaker  provinsi," ucapnya.
lebih lanjut kata dia, disnaker bandarlampung hingga kini masih terus membuka posko aduan sampai semua persoalan thr yang ada terselesaikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
baca juga:pemkab tulangbawang usul 400 formasi cpns dan pppk 
"pokoknya kita buka sampai nggak ada masalah lagi," pungkasnya.
sebelumnya diberitakan, disnaker kota bandarlampung meminta semua perusahaan yang ada untuk membayarkan thr sesuai undang-undang ketenagakerjaan dan tanpa dicicil.
yudi mengatakan pihaknya mengikuti aturan perundang-undangan yaitu pada permenaker 6/2016.
sementara aturan dalam bentuk  uu ketenagakerjaan maupun perppu cipta kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang pada 21 maret 2023.
baca juga:kolaborasi dukungan untuk pengembangan voli di tanah air pln mobile proliga 2024 siap digelar
"yang artinya, itu adalah perintah dari kementerian ketenagakerjaan juga yang memerintahkan perusahaan tidak boleh menyicil thr," katanya, minggu, 24 maret 2024.
menurut yudi, guna mendukung hal tersebut, pihaknya bakal membuka posko pengaduan dalam waktu dekat ini di kantor disnaker.
saat ditanya bagaimana jika perusahaan yang tidak mau membayar thr karena alasan tidak ada uang? yudi menjawab tetap tidak bisa seperti itu.
"tetap nggak bisa, harus ikuti aturan itu. tapi selama ini tidak ada masalah, tahun kemarin juga tidak ada. mudah-mudahan tahun ini juga begitu ya, karena pasti ada sanksinya kalau terlambat berupa membayar 5 persen dari thr yang harus dibayarkan maksimal 7 hari sebelum lebaran," tandasnya. (pip/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 24 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan