Perkara Surat Suara Tercoblos Duluan, 2 Caleg Kompak Mengaku Tidak Tahu

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Abdul Karim |

Senin , 19 Feb 2024 - 20:30

USAI DIKLARIFIKASI BAWASLU Caleg DPRD Lampung dari Partai Demokrat Nettylia Syukri, Senin (19/2). -FOTO AGUNG BUDIARTO/ RADAR LAMPUNG-

Selain itu, lanjut Iskardo, ada 180 kekurangan surat suara yang terjadi pada 11 daerah di Lampung. Rinciannya Bandarlampung 39 TPS, Lampung Selatan 28 TPS, Lamteng 5 TPS, Lampung Timur 6 TPS, Lampung Barat 4 TPS, Pringsewu 7 TPS, Tanggamus 22 TPS, Tulangbawang 13 TPS, Waykanan 6 TPS, Pesawaran 6 TPS, dan Tubaba 1 TPS.

Terjadi juga surat suara rusak pada lima daerah di Lampung. Rinciannya Bandarlampung 10 TPS, Lamteng 2 TPS, Lampung Barat 4 TPS, Tanggamus 41 TPS, Pesawaran 6 TPS.

Sementara kejadian logistik lainnya pada lima daerah yakni di Lampung Tengah, Pringsewu, dan Tanggamus masing-masing 1 TPS; Lampung Timur 7 TPS; dan Pesawaran 2 TPS.

Kejadian logistik lainnya, kata Iskardo, terjadi di lima daerah di Lampung. Rinciannya Lampung Tengah, Pringsewu, Tanggamus, dan Metro masing-masing 1 TPS, Lampung Timur 7 TPS, serta Pesawaran 2 TPS. Lalu Bandarlampung 10 TPS, Metro 1 TPS, Lampung Selatan 17 TPS, Lampung Tengah 4 TPS, Lampung Timur 2 TPS, Lampung Barat 1 TPS, Pringsewu 14 TPS, Tanggamus 30 TPS, Tulangbawang 2 TPS, Waykanan 1 TPS, Mesuji 2 TPS, Pesawaran 6 TPS, Tulangbawang Barat 1 TPS, dan Pesisir Barat 5 TPS.

Untuk kejadian lainnya, masih kata Iskardo, dapat diuraikan antara lain didapati surat C1 plano yang kurang atau kelebihan surat suara. Lalu pemberitahuan yang berbeda dengan nama yang tertera di KTP namun Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya sama, kondisi Lokasi TPS banjir, tenda ambruk, atap TPS bocor dan pelaksanaan sempat dijeda, serta pemilih mendokumentasikan (video) saat di bilik suara.

’’Ada juga kasus TPS pindah ke tempat lain yaitu balai desa dikarenakan salah satu warga (orang tua pemilik rumah sekaligus ketua kpps di TPS meninggal dunia,” katanya.

Kemudian terjadi perhitungan suara DPRD kKabupaten terlebih dahulu. ”Sebagai tindak lanjut agar perhitungan dihentikan sementara dan perhitungan suara presiden dan wakil presiden terlebih dahulu sesuai dengan peraturan,” katanya.

Atas semua kejadian khusus tersebut, tegasnya, jajaran pengawaas pemilu telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut. ’’Menyampaikan saran perbaikan kepada KPPS, mengidentifikasi potensi dugaan pelanggaran dan potensi PSU, serta terus melakukan koordinasi secara berjenjang dan berbagi informasi secara update sesama jajaran pengawas,” pungkasnya. (abd/c1/rim)

perkara surat suara tercoblos duluan, 2 caleg kompak mengaku tidak tahu                            bandarlampung - senin (19/2), calon anggota dprd lampung nettylia syukri memenuhi panggilan badan pengawas pemilu (bawaslu) bandarlampung. pemanggilan ini terkait klarifikasi kasus tercoblosnya 133 surat suara di tempat pemungutan suara (tps) 19 waykandis, bandarlampung, pada pelaksanaan pemilu, rabu (14/2) lalu.
diwawancarai usai klarifikasi, nettylia syukri terkesan bergeming terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan wartawan. dia mengaku tidak mengetahui jika surat suara tercoblos duluan atas nama dirinya di tps 19 waykandis. ’’enggak tahu,” katanya.
saat ditanya apakah ia juga pernah berkomunikasi dan kenal dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps), netty mengaku belum pernah. ’’biasa saja, saya enggak tahu apa-apa,” ujarnya. 
kewalahan dicecar pertanyaan para wartawan, netty pun langsung menghindar, kemudian buru-buru menuju mobilnya. ’’bisa tanyakan saja ke kpps,” ujarnya seraya meninggalkan wartawan.
baca juga:rumah melanggar tepi pantai masih bertengger
sementara, anggota bawaslu bandarlampung kordiv penanganan pelanggaran oddy j.p. marsa menjelaskan pihaknya sudah mengklarifikasi dua caleg. selain netty juga caleg incumbent dprd bandarlampung sidik efendi dari pks. 
’’hasil klarifikasinya hampir sama. keduanya mengaku tidak tahu dan tak pernah memerintahkan. kampanye pun tidak pernah di sana,” katanya.
lantas bagaimana kedekatan antara kedua caleg dan kpps, oddy mengaku berdasarkan klarifikasi, untuk netty memang tidak mengenal kpps. namun untuk sidik mengenal. 
’’kita tanyakan, netty tidak tahu apa-apa, dengan  timnya tidak pernah turun. kalau sidik kenal karena dia sering ke masjid-masjid, katanya hanya sebatas tahu,” jelasnya.
baca juga:lampung diprediksi alami kekeringan mulai mei
ke depan, lanjut dia, akan dilakukan klarifikasi terhadap pihak terkait.  ’’memenuhi unsur atau tidak, tetap kami dalami,” katanya. 
oddy juga mengatakan yang paling bertanggung jawab terkait tercoblosnya terlebih dahulu surat suara ini adalah pihak kpu. ’’yang paling bertanggung jawab menjaga kotak surat suara kpu, ppk, pps, kemudian turun ke kpps. tercoblosnya di mana ya di mereka itu,” ujarnya.
sebagaimana diketahui, di tps 19 waykandis, bandarlampung, sendiri sudah dilakukan pemungutan suara ulang (psu), minggu (18/2). itu bersamaan dengan psu di tps 31 pasar tempel, kedaton, bandarlampung. 
wali kota bandarlampung eva dwiana pun meminta bawaslu segera mengusut dugaan kecurangan pencoblosan surat suara di tps 19 waykandis. hal itu diungkapkan saat dirinya memantau langsung psu di tps 19 bersama kapolresta bandarlampung kombes abdul waras dan jajaran forkopimda lainnya.
baca juga:di lampung, 306 petugas pemilu sakit
’’ini dugaan kita ya. karena, kita bersama forkopimda sudah keliling. dan insya allah, pemantauan sudah turun ke lapangan. ini di luar dugaan kita,” katanya.
dia pun menyayangkan peristiwa tak diinginkan terjadi hingga harus psu di tps tersebut. ’’kita menyayangkan ini karena kita (bandarlampung) adalah kota barometer. kalau kota bandarlampung aman, insya allah semua aman,” ucapnya.
karena itu, eva meminta bawaslu bersikap tegas mengusut semua kejadian yang ada di kota tapis berseri selama pemilu berjalan. ’’dan ini adalah ulah oknum, maka bawaslu segera bisa menindaklanjuti,” pungkasnya.
diketahui, pada pemilu, rabu (14/2), surat suara di tps 19 waykandis sudah tercoblos sebelumnya. anggota bawaslu bandarlampung kordiv hukum dan penyelesaian sengketa hasanudin alam menjelaskan awalnya pihaknya menerima laporan surat suara rusak dari daerah itu. kata hasan, ada dua laporan yang masuk. 
di mana, laporannya adalah untuk surat suara dprd bandarlampung dan provinsi sudah 115 surat suara yang dicoblos pemilih yang masuk dpt.  “jadi ada laporan dari salah satu warga bahwa kertas surat suara dia sudah dicoblos. minta ganti. saat menerima surat yang selanjutnya juga masih rusak. jadi kita hentikan dan minta buka semua surat suara,” katanya namun untuk surat suara lainnya yaitu dpd, dpr ri, pilpres masih aman. 
sebelumnya juga, wali kota bandarlampung eva dwiana juga mengalami kejadian tidak menyenangkan saat mendapati surat suara yang rusak di tps 7 palapa, bandarlampung. hal ini menimbulkan kebingungan saat berada di dalam bilik suara untuk mencoblos kelima surat suara.
eva tampak memanggil ajudan pribadinya dan berkomunikasi dengan diam-diam. ajudan tersebut kemudian mengambil inisiatif untuk mengurus permasalahan tersebut.
ajudan eva bergerak menuju kpps 3, tempat pembagian surat suara, sambil membawa surat suara berwarna kuning (dpr ri). setelah berkoordinasi, surat suara yang rusak tersebut kemudian dicoret petugas kpps nomor 3 sebagai langkah untuk memisahkan surat suara yang tidak layak digunakan.
dari pantauan radar lampung, surat suara dpr ri yang rusak atau telah tercoblos tersebut adalah pada nomor 3 partai nasdem. ada kemungkinan, eva hendak mencoblos anaknya yang berasal dari partai nasdem nomor 2. 
sebagaimana diberitakan sebelumnya, bawaslu lampung merinci ada kasus surat suara tertukar pada delapan daerah di provinsi lampung. sementara, tujuh tps di lima daerah di lampung direkomendasikan pemungutan suara ulang (psu).
ketujuh tps tersebut tiga di antaranya di bandarlampung. lalu lampung timur, mesuji, pesisir barat, dan pesawaran masing-masing satu tps.
ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar melalui keterangannya menjelaskan, pihaknya menemukan berbagai kejadian khusus yang menjadi permasalahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024.  
menurutnya hasil pengawasan yang dilakukan ada 421`permasalahan dan kejadian khusus. data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 15 kabupaten/kota se-provinsi lampung hingga 15 februari 2024 pukul 13.00 wib.
’’di antaranya ada 74 kejadian surat suara tertukar di delapan kabupaten/kota. terbanyak ada di tulangbawang yang terjadi di 28 tps. kemudian lampung utara (22 tps), tanggamus (8 tps), lampung selatan (6 tps), lampung tengah (6 tps), waykanan (2 tps), serta bandarlampung dan lampung timur masing-masing 1 tps,” jelasnya.
selain itu, lanjut iskardo, ada 180 kekurangan surat suara yang terjadi pada 11 daerah di lampung. rinciannya bandarlampung 39 tps, lampung selatan 28 tps, lamteng 5 tps, lampung timur 6 tps, lampung barat 4 tps, pringsewu 7 tps, tanggamus 22 tps, tulangbawang 13 tps, waykanan 6 tps, pesawaran 6 tps, dan tubaba 1 tps.
terjadi juga surat suara rusak pada lima daerah di lampung. rinciannya bandarlampung 10 tps, lamteng 2 tps, lampung barat 4 tps, tanggamus 41 tps, pesawaran 6 tps.
sementara kejadian logistik lainnya pada lima daerah yakni di lampung tengah, pringsewu, dan tanggamus masing-masing 1 tps; lampung timur 7 tps; dan pesawaran 2 tps.
kejadian logistik lainnya, kata iskardo, terjadi di lima daerah di lampung. rinciannya lampung tengah, pringsewu, tanggamus, dan metro masing-masing 1 tps, lampung timur 7 tps, serta pesawaran 2 tps. lalu bandarlampung 10 tps, metro 1 tps, lampung selatan 17 tps, lampung tengah  4 tps,  lampung timur 2 tps, lampung barat 1 tps, pringsewu 14 tps,  tanggamus 30 tps, tulangbawang 2 tps, waykanan 1 tps, mesuji 2 tps, pesawaran 6 tps,  tulangbawang barat 1 tps, dan pesisir barat 5 tps.
untuk kejadian lainnya, masih kata iskardo, dapat diuraikan antara lain didapati surat c1 plano yang kurang atau kelebihan surat suara. lalu pemberitahuan yang berbeda dengan nama yang tertera di ktp namun nomor induk kependudukan (nik)-nya sama,  kondisi lokasi tps banjir, tenda ambruk, atap tps bocor dan pelaksanaan sempat dijeda, serta pemilih mendokumentasikan (video) saat di bilik suara. 
’’ada juga kasus tps pindah ke tempat lain yaitu balai desa dikarenakan salah satu warga (orang tua pemilik rumah sekaligus ketua kpps di tps meninggal dunia,” katanya.  
kemudian terjadi perhitungan suara dprd kkabupaten terlebih dahulu. ”sebagai tindak lanjut agar perhitungan dihentikan sementara dan perhitungan suara presiden dan wakil presiden terlebih dahulu sesuai dengan peraturan,” katanya. 
atas semua kejadian khusus tersebut, tegasnya, jajaran pengawaas pemilu telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut. ’’menyampaikan saran perbaikan kepada kpps, mengidentifikasi potensi dugaan pelanggaran dan potensi psu, serta terus melakukan koordinasi secara berjenjang dan berbagi informasi secara update sesama jajaran pengawas,” pungkasnya. (abd/c1/rim)