Dari Tujuh yang Direkomendasi, Baru Tiga TPS yang Lakukan PSU

Reporter: Anggi Rhaisa |

Editor: Abdul Karim |

Minggu , 18 Feb 2024 - 20:24

SESUAI REKOMENDASI BAWASLU: TPS 01 Pekon Tanjungrejo, Kecamatan Bangkunat, Pesisir Barat, melakukan pemilihan suara ulang untuk pemilu presiden dan wakil presiden, Minggu (18/2). -FOTO YAYAN/RNN -

BANDARLAMPUNG – Dari tujuh tempat pemungutan suara (TPS) yang direkomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU), hingga Minggu (18/2) baru tiga yang melaksanakannya. Masing-masing satu TPS di Pesisir Barat (Pesbar) dan dua TPS di Bandarlampung.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesbar menggelar PSU di TPS 01 Pekon Tanjungrejo, Kecamatan Bangkunat, Minggu (18/2). PSU digelar sesuai rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesbar melalui pengawas TPS (PTPS).

Itu karena adanya dua pemilih atas nama Khuldi dan Sidarni (istrinya) yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), serta tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) setempat mencoblos surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden di TPS tersebut.

Ketua KPU Pesbar Marlini mengatakan bahwa digelarnya PSU di TPS 01 Tanjungrejo tersebut untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu setempat. Dalam pelaksanaan PSU ini, tegas dia, prosesnya sama dengan pemilihan sebelumnya. Artinya, pemilih yang ada di TPS 01 Tanjungrejo ini telah mendapat surat pemberitahuan (PSU, Red) kembali dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

’’Pelaksanaan PSU ini hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden karena memang dua pemilih dari luar daerah itu hanya mencoblos surat suara presiden dan wakil presiden,” katanya.

Dijelaskannya, jumlah pemilih di TPS 01 Tanjungrejo sebanyak 267. Kegiatan ini juga mendapat pengamanan dan pengawalan ketat dari pihak kepolisian maupun TNI. Bahkan, pengawasan langsung dari Bawaslu Provinsi Lampung, Bawaslu Pesbar, serta KPU Provinsi Lampung maupun jajaran pihak terkait lainnya.

’’Meski digelar PSU, masyarakat juga tetap antusias menyalurkan kembali hak pilihnya di TPS 01 Tanjungrejo ini. Pelaksanaannya berlangsung aman dan kondusif,” jelasnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Pesbar Abdul Kodrat mengatakan pihaknya tetap melakukan pengawasan melekat terkait putusan rekomendasi PTPS untuk pelaksanaan PSU di TPS 01 Tanjungrejo tersebut. ’’Dalam pelaksanaan rekomendasi PSU ini sudah sesuai petunjuk teknis. Terkait partisipasi pemilih juga tidak ada persoalan dan sama dengan sebelumnya. Artinya, pemilih cukup antusias,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, setelah selesai pemungutan suara pemilu di Kabupaten Pesisir Barat pada Rabu (14/2), Bawaslu setempat menemukan adanya pelanggaran di TPS 01 Pekon Tanjungrejo. Sehingga terhadap pelanggaran tersebut, Bawaslu Pesbar merekomendasikan untuk dilakukan PSU, khususnya PSU untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ketua Bawaslu Pesbar Abdul Kodrat mengatakan bahwa sebelumnya PTPS 01 Tanjungrejo tersebut menemukan adanya dua orang pemilih atas nama Khuldi dan Sidarni (istrinya) yang tidak terdaftar di DPT, DPTb, serta tidak memiliki KTP-el setempat. “Namun, keduanya itu telah melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Tanjung Rejo. Sehingga terhadap temuan itu juga langsung disampaikan ke Panwascam setempat,” katanya.

Dijelaskannya berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu jo Pasal 80 ayat (2) huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.25/2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara berbunyi pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan antara lain pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf (d) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No.1/2024 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu berbunyi keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang meliputi pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau surat keterangan (suket), dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

dari tujuh yang direkomendasi, baru tiga tps yang lakukan psu                            bandarlampung – dari tujuh tempat pemungutan suara (tps) yang direkomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang (psu), hingga minggu (18/2) baru tiga yang melaksanakannya. masing-masing satu tps di pesisir barat (pesbar) dan dua tps di bandarlampung. 
komisi pemilihan umum (kpu) pesbar menggelar psu di tps 01 pekon tanjungrejo, kecamatan bangkunat, minggu (18/2). psu digelar sesuai rekomendasi badan pengawas pemilu (bawaslu) pesbar melalui pengawas tps (ptps).
itu karena adanya dua pemilih atas nama khuldi dan sidarni (istrinya) yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (dpt), daftar pemilih tambahan (dptb), serta tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik (ktp-el) setempat mencoblos surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden di tps tersebut.
ketua kpu pesbar marlini mengatakan bahwa digelarnya psu di tps 01 tanjungrejo tersebut untuk menindaklanjuti rekomendasi bawaslu setempat. dalam pelaksanaan psu ini, tegas dia, prosesnya sama dengan pemilihan sebelumnya. artinya, pemilih yang ada di tps 01 tanjungrejo ini telah mendapat surat pemberitahuan (psu, red) kembali dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps).
baca juga:peningkatan kasus dbd di lampung signifikan
’’pelaksanaan psu ini hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden karena memang dua pemilih dari luar daerah itu hanya mencoblos surat suara presiden dan wakil presiden,” katanya.
dijelaskannya, jumlah pemilih di tps 01 tanjungrejo sebanyak 267. kegiatan ini juga mendapat pengamanan dan pengawalan ketat dari pihak kepolisian maupun tni. bahkan, pengawasan langsung dari bawaslu provinsi lampung, bawaslu pesbar, serta kpu provinsi lampung maupun jajaran pihak terkait lainnya.
’’meski digelar psu, masyarakat juga tetap antusias menyalurkan kembali hak pilihnya di tps 01 tanjungrejo ini. pelaksanaannya berlangsung aman dan kondusif,” jelasnya.
sementara, ketua bawaslu pesbar abdul kodrat mengatakan pihaknya tetap melakukan pengawasan melekat terkait putusan rekomendasi ptps untuk pelaksanaan psu di tps 01 tanjungrejo tersebut. ’’dalam pelaksanaan rekomendasi psu ini sudah sesuai petunjuk teknis. terkait partisipasi pemilih juga tidak ada persoalan dan sama dengan sebelumnya. artinya, pemilih cukup antusias,” tandasnya.
baca juga:70 persen petani di metro sudah panen, dkp3 metro sebut hasilnya bakal bakal melimpah
diberitakan sebelumnya, setelah selesai pemungutan suara pemilu di kabupaten pesisir barat pada rabu (14/2), bawaslu setempat menemukan adanya pelanggaran di tps 01 pekon tanjungrejo. sehingga terhadap pelanggaran tersebut, bawaslu pesbar merekomendasikan untuk dilakukan psu, khususnya psu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.
ketua bawaslu pesbar abdul kodrat mengatakan bahwa sebelumnya ptps 01 tanjungrejo tersebut menemukan adanya dua orang pemilih atas nama khuldi dan sidarni (istrinya) yang tidak terdaftar di dpt, dptb, serta tidak memiliki ktp-el setempat. “namun, keduanya itu telah melakukan pencoblosan surat suara di tps 01 tanjung rejo. sehingga terhadap temuan itu juga langsung disampaikan ke panwascam setempat,” katanya.
dijelaskannya berdasarkan ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf (d) undang-undang no.7/2017 tentang pemilu jo pasal 80 ayat (2) huruf (d) peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) no.25/2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara berbunyi pemungutan suara di tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan antara lain pemilih yang tidak memiliki ktp-el dan tidak terdaftar di dpt dan dptb.
kemudian berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (2) huruf (d) peraturan bawaslu (perbawaslu) no.1/2024 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu berbunyi keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang meliputi pemilih yang tidak memiliki ktp-el atau surat keterangan (suket), dan tidak terdaftar di dpt dan dptb memberikan suara di tps.
baca juga:pemkot bandar lampung pantau bahan pokok jelang ramadhan
“karena itu, terhadap temuan tersebut ptps di tps 01 tanjung rejo kecamatan bangkunat telah merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang surat suara presiden dan wakil presiden yang disampaikan kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) 01 pekon tanjung rejo tersebut,” jelasnya.
masih kata kodrat, dua pemilih yang melakukan pencoblosan surat suara presiden dan wakil presiden di tps 01 tanjung rejo itu merupakan warga kota tangerang yang memang tidak masuk dalam dpt, dptb, maupun daftar pemilih khusus (dpk). setelah dilakukan pengecekan secara online, kedua pemilih itu juga terdaftar dalam dpt kota tangerang yang masuk di tps 041 poris plawad, tangerang.
“karena itu dengan adanya temuan tersebut, setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan bersama, maka di tps 01 tanjung rejo kecamatan bangkunat itu direkomendasikan psu untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. pelaksanaan psu itu paling lambat 10 hari setelah diterbitkannya rekomendasi,” jelasnya.
hari yang sama, psu dilakukan pada dua tps di bandarlampung. yaitu tps 31 di jalan kimaja, pasar tempel, kedaton, dan tps 19 di jalan tirta ria, way kandis, tanjungsenang.
baca juga:asik, honor kpps dan linmas lambar hari ini cair 
pada pelaksanaan psu tersebut, polresta bandarlampung menerjunkan 2 petugas pengamanan pada masing masing tps. tampak pendistribusian logistik pemilu dari kantor kpu bandarlampung menuju dua tps tersebut pun dikawal petugas kepolisian.
kasi humas polresta bandarlampung akp agustina nilawati mengatakan, pengawalan logistik pemilu dan pengamanan proses pemungutan suara di dua tps tersebut guna memastikan kegiatan psu bisa berjalan lancar.  “kita pastikan proses pemungutan suara ulang di 2 tps hari ini (kemarin) berjalan aman dan lancar,” ungkapnya.
selain pengamanan di 2 tps, polresta bandarlampung juga kini fokus dengan pengamanan sidang terbuka pleno di tingkat ppk. 
sementara, walikota bandarlampung eva dwiana meminta bawaslu segera mengusut dugaan kecurangan pencoblosan surat suara di tps 19 waykandis. hal itu diungkapkan saat dirinya memantau langsung psu di tps 19 bersama kapolresta bandarlampung kombes abdul waras dan jajaran forkopimda lainnya.
“ini dugaan kita ya. karena, kita bersama fokopimda  sudah keliling. dan insya allah, pemantauan sudah turun ke lapangan, ini diluar dugaan kita,” katanya.
dirinya pun menyangkan peristiwa tak diinginkan terjadi hingga harus psu di tps tersebut. “kita menyangkan ini karena kita (bandarlampung) adalah kota barometer. kalau kota bandarlampung aman, insya allah semua aman,” ucapnya.
oleh karena itu, dirinya meminta bawaslu untuk bersikap tegas mengusut semua kejadian yang ada di kota tapis berseri selama pemilu berjalan. “dan, ini adalah ulah oknum, maka dari itu bawaslu segera bisa menindaklanjuti,” pungkasnya.
diketahui pada pemilu, rabu (14/2), surat suara di tps 19 waykandis sudah tercoblos sebelumnya. anggota bawaslu bandarlampung kordiv hukum dan penyelesaian sengketa hasanudin alam menjelaskan awalnya pihaknya menerima laporan surat suara rusak dari daerah itu.  kata hasan, ada dua laporan yang masuk. 
dimana, laporannya adalah untuk surat suara dprd bandarlampung dan provinsi sudah ada 115 surat suara yang dicoblos pemilih yang masuk dpt.  “jadi ada laporan dari salah satu warga bahwa kertas surat suara dia sudah dicoblos. minta ganti. saat menerima surat yang selanjutnya juga masih rusak. jadi kita hentikan dan minta buka semua surat suara,” katanya namun untuk surat suara lainnya yaitu dpd, dpr ri, pilpres menurutnya masih aman. 
sebelumnya juga, wali kota bandarlampung eva dwiana juga mengalami kejadian tidak menyenangkan saat mendapati surat suara yang rusak di tps 7 palapa bandarlampung. hal ini menimbulkan kebingungan saat berada di dalam bilik suara untuk mencoblos kelima surat suara.
eva tampak memanggil ajudan pribadinya dan berkomunikasi dengan diam-diam. ajudan tersebut kemudian mengambil inisiatif untuk mengurus permasalahan tersebut.
ajudan eva bergerak menuju kpps 3, tempat pembagian surat suara, sambil membawa surat suara berwarna kuning (dpr ri). setelah berkoordinasi, surat suara yang rusak tersebut kemudian dicoret petugas kpps nomor 3 sebagai langkah untuk memisahkan surat suara yang tidak layak digunakan.
dari pantauan radar lampung, surat suara dpr ri yang rusak atau telah tercoblos tersebut adalah pada nomor 3 partai nasdem. ada kemungkinan, eva hendak mencoblos anaknya yang berasal dari partai nasdem nomor 2. 
sebagaimana diberitakan sebelumnya, bawaslu lampung merinci ada kasus surat suara tertukar pada delapan daerah di provinsi lampung. sementara, tujuh tempat pemungutan suara (tps) di lima daerah di lampung direkomendasikan pemungutan suara ulang (psu).
ketujuh tps tersebut tiga di antaranya di bandarlampung. lalu lampung timur, mesuji, pesisir barat, dan pesawaran masing-masing satu tps.
ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar melalui keterangannya menjelaskan, pihaknya menemukan berbagai kejadian khusus yang menjadi permasalahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024.  
menurutnya hasil pengawasan yang dilakukan ada 421`permasalahan dan kejadian khusus. data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 15 kabupaten/kota se-provinsi lampung hingga 15 februari 2024 pukul 13.00 wib.
’’di antaranya ada 74 kejadian surat suara tertukar di delapan kabupaten/kota. terbanyak ada di tulangbawang yang terjadi di 28 tps. kemudian lampung utara (22 tps), tanggamus (8 tps), lampung selatan (6 tps), lampung tengah (6 tps), waykanan (2 tps), serta bandarlampung dan lampung timur masing-masing 1 tps,” jelasnya.
selain itu, lanjut iskardo, ada 180 kekurangan surat suara yang terjadi pada 11 daerah di lampung. rinciannya bandarlampung 39 tps, lampung selatan 28 tps, lamteng 5 tps, lampung timur 6 tps, lampung barat 4 tps, pringsewu 7 tps, tanggamus 22 tps, tulangbawang 13 tps, waykanan 6 tps, pesawaran 6 tps, dan tubaba 1 tps.
terjadi juga surat suara rusak pada lima daerah di lampung. rinciannya bandarlampung 10 tps, lamteng 2 tps, lampung barat 4 tps, tanggamus 41 tps, pesawaran 6 tps.
sementara kejadian logistik lainnya pada lima daerah yakni di lampung tengah, pringsewu, dan tanggamus masing-masing 1 tps; lampung timur 7 tps; dan pesawaran 2 tps.
kejadian logistik lainnya, kata iskardo, terjadi di lima daerah di lampung. rinciannya lampung tengah, pringsewu, tanggamus, dan metro masing-masing 1 tps, lampung timur 7 tps, serta pesawaran 2 tps. lalu bandarlampung 10 tps, metro 1 tps, lampung selatan 17 tps, lampung tengah  4 tps,  lampung timur 2 tps, lampung barat 1 tps, pringsewu 14 tps,  tanggamus 30 tps, tulangbawang 2 tps, waykanan 1 tps, mesuji 2 tps, pesawaran 6 tps,  tulangbawang barat 1 tps, dan pesisir barat 5 tps.
untuk kejadian lainnya, masih kata iskardo, dapat diuraikan antara lain didapati surat c1 plano yang kurang atau kelebihan surat suara. lalu pemberitahuan yang berbeda dengan nama yang tertera di ktp namun nomor induk kependudukan (nik)-nya sama,  kondisi lokasi tps banjir, tenda ambruk, atap tps bocor dan pelaksanaan sempat dijeda, serta pemilih mendokumentasikan (video) saat di bilik suara. 
’’ada juga kasus tps pindah ke tempat lain yaitu balai desa dikarenakan salah satu warga (orang tua pemilik rumah sekaligus ketua kpps di tps meninggal dunia,” katanya.  
kemudian terjadi perhitungan suara dprd kkabupaten terlebih dahulu. ”sebagai tindak lanjut agar perhitungan dihentikan sementara dan perhitungan suara presiden dan wakil presiden terlebih dahulu sesuai dengan peraturan,” katanya. 
atas semua kejadian khusus tersebut, tegasnya, jajaran pengawaas pemilu telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut. ’’menyampaikan saran perbaikan kepada kpps, mengidentifikasi potensi dugaan pelanggaran dan potensi psu, serta terus melakukan koordinasi secara berjenjang dan berbagi informasi secara update sesama jajaran pengawas,” pungkasnya. (yan/rnn/gie/c1/rim)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 19 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan