Kemenaker Komit Awasi Penggunaan TKA

kemenaker komit awasi penggunaan tka jakarta - kementerian ketenagakerjaan (kemenaker) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing (tka) di indonesia. langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan tenaga ahli asing dan peningkatan kompetensi pekerja lokal.   menteri ketenagakerjaan (menaker) yassierli mengatakan, pesatnya perkembangan teknologi di berbagai sektor membuat perusahaan di indonesia harus memiliki tenaga kerja yang kompeten dan adaptif. ’’harus ada program-program upskilling, sehingga tenaga-tenaga kita relevan. jangan sampai kemudian nanti kalah bersaing,” ujar yassierli di jakarta, selasa (28/10).   menurut yassierli, peningkatan keterampilan (upskilling) merupakan kunci agar tenaga kerja indonesia mampu bersaing di era industri digital dan otomasi. ia meminta perusahaan dan pelaku industri untuk aktif mengadakan pelatihan internal maupun bekerja sama dengan lembaga sertifikasi.   “kalau perusahaan tidak menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, kinerja bisnisnya juga akan terdampak,” jelasnya.   menaker menegaskan, pemerintah tidak melarang penggunaan tenaga kerja asing, asalkan sesuai ketentuan yang berlaku. salah satu syarat utama adalah kepemilikan rencana penggunaan tenaga kerja asing (rptka) yang disetujui oleh kemenaker.   rptka berisi perincian jabatan, jangka waktu kerja, lokasi penempatan, dan kebutuhan tenaga asing di perusahaan terkait.   “tenaga kerja asing boleh dilengkapi selama ada rptka untuk posisi-posisi yang memang tenaga kerja indonesia-nya belum bisa,” kata yassierli.   meski demikian, ia menekankan pentingnya transfer knowledge dari tka kepada tenaga kerja lokal agar terjadi proses pembelajaran yang berkelanjutan.   terkait kemungkinan adanya perubahan aturan, yassierli memastikan pemerintah belum berencana mengeluarkan regulasi tambahan mengenai penggunaan tka. ia menilai, peraturan yang ada saat ini sudah cukup untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan perlindungan tenaga kerja nasional.   sementara itu, menteri usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) maman abdurrahman menyebutkan bahwa sebanyak 11 juta tenaga kerja terserap berkat penyaluran kredit usaha rakyat (kur) untuk umkm hingga oktober 2025.   “penyaluran rp220 triliun kur dari januari hingga oktober 2025 telah menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 11 juta orang,” kata menteri maman saat menjadi narasumber acara satu tahun berdaya: gotong royong menuju kemandirian yang diselenggarakan oleh kemenko pemberdayaan masyarakat di jakarta, selasa (28/10).   menteri maman menjelaskan, hingga 23 oktober 2025, kementerian umkm telah menyalurkan kur sebesar rp220 triliun dari plafon anggaran rp300 triliun kepada lebih dari 3,75 juta debitur. program ini diprioritaskan untuk umkm di sektor produktif agar menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar.   mengacu pada riset badan riset dan inovasi nasional (brin), setiap pengusaha penerima kur rata-rata mempekerjakan dua sampai tiga orang tenaga kerja. dengan demikian, sebanyak 3,75 juta debitur kur tahun ini telah memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 11 juta tenaga kerja.   “hingga 23 oktober, realisasi kur ke sektor produksi telah mencapai 60,7 persen, tertinggi sepanjang sejarah indonesia. kami optimistis angka tersebut akan menembus 61–62 persen pada akhir desember 2025,” ujar maman.   sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat daya saing umkm, maman menegaskan bahwa kementerian umkm akan segera meluncurkan platform sapa umkm dan kartu usaha. sapa umkm dirancang sebagai platform terintegrasi yang menghubungkan berbagai program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan umkm, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah.   melalui sapa umkm, para pengusaha yang telah terdaftar akan memperoleh kartu usaha, yang memungkinkan mereka menerima berbagai fasilitas dan insentif guna memperkuat usaha dan meningkatkan produktivitas.   selain itu, kementerian umkm juga melaksanakan festival kemudahan dan pelindungan usaha mikro, yang menjadi wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam memberikan legalitas dan sertifikasi kepada pengusaha mikro.   di sisi lain, pemerintah terus mendorong alokasi 30 persen infrastruktur publik sebagai area komersial bagi umkm. hingga kini, sebanyak 392 unit infrastruktur publik meliputi bandara, terminal, pelabuhan, dan stasiun telah ditempati oleh sekitar 6.400 umkm.   dalam kesempatan yang sama, menteri koordinator pemberdayaan masyarakat muhaimin iskandar menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis kementerian umkm untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.   cak imin menegaskan bahwa setiap kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam merancang program-program yang mendorong penyerapan tenaga kerja serta membuka ruang tumbuh bagi umkm.   langkah tersebut, katanya, menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029.   “indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, bertumpu pada kemampuan dan kemandirian sehingga terwujud masyarakat yang produktif dan mandiri,” ujar muhaimin. (beritasatu.com)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•