Mahfud MD Nilai Permintaan KPK agar Laporkan Dugaan Mark Up Whoosh Tidak Tepat

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 19 Oct 2025 - 20:28

Mahfud M.D. menilai KPK tak perlu menunggu laporan masyarakat untuk menindaklanjuti dugaan markup proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. -FOTO DISWAY -

Budi juga menegasakan jika setiap aduan dari masyarakat akan ditindak lanjuti oleh KPK dan dalam mengajukan aduan perlu dilengkapi dengan informasi dan data awal agar proses telaah lebih presisi.

Akan tetapi Mahfud MD yang merupakan mantan Menko Polhukam menyampaikan seharusnya KPK dapat bertindak sendiri tanpa terlebih dahulu mendapatkan laporan dari masyarakat.

Dalam akun X-nya Mahfud menuliskan jika rasa herannya karena KPK meminta dirinya untuk membuat laporan mark up Whoosh.

“Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor ttg dugaan mark up Whoosh,” tulisnya.

Mahfud menyampaikan bahwa dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan.

Dalam menindak lanjuti dugaan tersbeut petugas dapat juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan.

Sedangkan laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat.

Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan.

Menurut Mahfud permintaan untuk membuat laporan merupakan sebuah kekeliruan dari KPK.

“Ini kekeliruan yang kedua dari KPK. Adapun yang berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya,” tulisnya.

“Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG yang awalnya menyiarkan itu adalah NusantaraTV dlm rubrik "Prime Dialog" edisi 13 Oktober 2025 dengan narsum Agus Pambagyo dan Antony Budiawan”.

Menurut Mahfud, apa yang disampaikannya dalam podcast tersebut bersumber dari pernyataan Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo yang disiarkan secara sah dan terbuka.

“Saya percaya kepada ketiganya maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG,” tambahnya.

Mahfud menegaskan, jika KPK memang berminat untuk menyelidiki Whoosh maka tidak usah menunggu laporan dari dirinya.

“Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran tersebut. Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan”.

mahfud md nilai permintaan kpk agar laporkan dugaan mark up whoosh tidak tepat                            jakarta – kisruh utang kereta cepat whoosh, mantan menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (menkopolhukam) mahfud m.d. dan komisi pemberantasan korupsi (kpk) ’’perang” statement.  
mahfud menanggapi langkah kpk yang memintanya melaporkan dugaan markup pada proyek kereta cepat jakarta–bandung (kcjb) atau whoosh.
mahfud menyebut permintaan itu tidak lazim karena kpk seharusnya bisa langsung bertindak jika sudah ada indikasi tindak pidana korupsi.
’’agak janggal, kpk malah meminta saya untuk melaporkan dugaan markup,” tulis mahfud melalui akun x pribadinya, minggu (19/10).
menurutnya, dalam hukum pidana, aparat penegak hukum (aph) memiliki kewenangan untuk segera menyelidiki suatu dugaan pelanggaran tanpa perlu menunggu laporan.
“laporan hanya diperlukan jika peristiwa pidana itu belum diketahui oleh aparat. misalnya penemuan mayat yang belum jelas penyebabnya. tetapi jika sudah ada informasi publik tentang pembunuhan, aparat seharusnya langsung bertindak tanpa menunggu laporan,” ujarnya.
mahfud menilai permintaan kpk agar dirinya membuat laporan resmi justru menunjukkan kekeliruan dalam memahami prosedur penyelidikan.
mahfud juga meluruskan bahwa pernyataan mengenai dugaan masalah pada proyek whoosh bukan berasal dari dirinya. ia menyebut isu itu pertama kali disampaikan oleh pengamat kebijakan publik agus pambagio dan ekonom antony budiawan dalam sebuah acara televisi.
“saya hanya menanggapi pendapat mereka dalam podcast terus terang. semua sumber yang saya gunakan berasal dari siaran sah di nusantara tv,” jelas mahfud.
ia menegaskan, bila kpk memang serius ingin menyelidiki dugaan mark up tersebut, lembaga itu bisa langsung memanggilnya untuk memberikan keterangan.
“kpk tak perlu menunggu laporan saya. silakan panggil saya, saya akan tunjukkan isi siaran itu, lalu kpk bisa memanggil pihak-pihak yang membahas soal whoosh,” ujar mahfud menegaskan.
namun, ia menekankan, pemanggilan itu semestinya dalam konteks dimintai keterangan, bukan pemeriksaan tersangka. 
hingga berita ini diterbitkan, disway.id telah berupaya menghubungi juru bicara kpk budi prasetyo dan ketua kpk setyo budiyanto untuk meminta tanggapan, namun keduanya belum memberikan respons.
jubir kpk budi prasetyo mengatakan jika ada masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan menyampaikan aduan tersebut kepada kpk melalui saluran pengaduan masyarakat.
budi juga menegasakan jika setiap aduan dari masyarakat akan ditindak lanjuti oleh kpk dan dalam mengajukan aduan perlu dilengkapi dengan informasi dan data awal agar proses telaah lebih presisi.
akan tetapi mahfud md yang merupakan mantan menko polhukam menyampaikan seharusnya kpk dapat bertindak sendiri tanpa terlebih dahulu mendapatkan laporan dari masyarakat.
dalam akun x-nya mahfud menuliskan jika rasa herannya karena kpk meminta dirinya untuk membuat laporan mark up whoosh.
“agak aneh ini, kpk meminta saya melapor ttg dugaan mark up  whoosh,” tulisnya.
mahfud menyampaikan bahwa dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (aph) langsung menyelidiki, bukan minta laporan.
dalam menindak lanjuti dugaan tersbeut petugas dapat juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan.
sedangkan laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh aph sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat.
tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka aph harus langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan.
menurut mahfud permintaan untuk membuat laporan merupakan sebuah kekeliruan dari kpk.
“ini kekeliruan yang kedua dari kpk. adapun yang berbicara soal kemelut whoosh itu sumber awalnya bukan saya,” tulisnya.
“seperti saya sebut di podcast terus terang yang awalnya menyiarkan itu adalah nusantaratv dlm rubrik "prime dialog" edisi 13 oktober 2025 dengan narsum agus pambagyo dan antony budiawan”.
menurut mahfud, apa yang disampaikannya dalam podcast tersebut bersumber dari pernyataan antony budiawan, dan agus pambagyo yang disiarkan secara sah dan terbuka.
 “saya percaya kepada ketiganya maka saya bahas secara terbuka di podcast terus terang,” tambahnya.
mahfud menegaskan, jika kpk memang berminat untuk menyelidiki whoosh maka tidak usah menunggu laporan dari dirinya.
“panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran tersebut. setelah itu panggil nusantaratv, antoni budiawan dan agus pambagyo untuk menjelaskan”.
“bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan,” tulisnya.
mahfud juga menyampaikan keherananya jika lembaga sebesar kpk tidak tahu bahwa nusantaratv sudah menyiarkan masalah tersebut sebelum saya membahas di podcast terus terang. terlebih hal itu sudah saya sebutkan juga. coba lihat lagi,” tutupnya.
kemelut whoosh dan dugaan mark up berhembus pasca purbaya yudhi sadewa selaku menteri keuangan indonesia untuk tidak akan membantu pembayaran hutang pembangunan kereta cepat ini menggunakan apbn.
diketahui bahwa hutang whoosh ke china mencapai rp 116 triliun, sedangkan pada semester ii 2024, kai sudah rugi rp1.9 triliun pada setahun terakhir.
selama satu tahun kalender 2024, kerugian mencapai rp2,69 triliun dan pada semester i 2025 mencatat kerugian rp1 triliun, di mana hal ini sangat membebani keuangan kai.
adapun total investasi untuk proyek kereta cepat whoosh mencapai 7.2 miliar dolar as atau setara rp116.54 triliun dengan kurs rp16.186 per dolar as, di mana jumlah itu juga meliputi tambahan biaya atau cost overrun 1.2 miliar dolar as atau rp19.42 triliun.
chief executive officer (ceo) danantara rosan perkasa roeslani mengatakan pihaknya masih mengkaji skema pembayaran utang kereta cepat jakarta-bandung (whoosh).
"untuk penyelesaian kcic, opsi-opsi ini sedang kita kaji. dan kalau opsi itu, penggajian itu sudah selesai, kita akan paparkan ke semua kementerian terkait. karena kan ada kementerian perhubungan, ada menko, ada menteri keuangan, dan ada den, pak luhut," kata rosan, minggu, 19 oktober 2025.
rosan mengungkapkan bahwa kajian ini dilakukan bersama dengan pihak china, khususnya national development and reform commission (ndrc). 
sebab, proyek whoosh juga memiliki arti penting bagi china lantaran merupakan bagian dari program presiden xi jinping.
"ini juga buat mereka hal yang sangat penting, karena merupakan program dari presiden xi jinping pada waktu itu. jadi tolong bersabar, semuanya sedang kami kaji," jelas rosan.
rosan meminta publik untuk bersabar. ia berharap jangan sampai nantinya penyelesaian utang ini malah akan menjadi beban baru bagi perusahaan pelat merah itu.
"jadi, tolong bersabar. ini opsi saja kita sedang kaji semua. dan bukan hanya dari semata-mata, kalau saya bilang dari finansial saja bukan seperti itu. ini kelanjutannya seperti apa, dari segi supaya ke depannya ini berjalan dengan baik," ungkapnya.
"dan juga dampaknya ke kai juga positif. karena ini kan kalau nanti dampaknya ke kai, dampaknya ke pelayanan ka yang lainnya," sambungnya.
sebelumnya, ketua dewan ekonomi nasional (den) luhut binsar pandjaitan mengungkapkan bahwa china menyetujui langkah restrukturisasi utang proyek kcjb atau whoosh.
’’china itu hanya bilang, 'kita akan mau terus sampai ke surabaya kalau kalian jadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera'. saya bilang waktu ke china 3 bulan lalu, 'oke, tapi tinggal tunggu keppres, supaya timnya dikerjakan'," kata luhut, dalam acara 1 tahun pemerintahan prabowo-gibran di hotel js luwansa, jakarta selatan, kamis, 16 oktober 2025. (disway/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 20 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan