Panen Melimpah, Pemprov Perketat Distribusi Gabah

Mirza: Penuhi Kebutuhan Lokal sebelum Kirim ke Luar Daerah

BANDARLAMPUNG – Di tengah panen gabah yang melimpah, Provinsi Lampung justru menghadapi permasalahan, yakni stok beras lokal menipis dan harga terus naik.

Kondisi ini mendorong Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengambil langkah tegas dengan memperketat distribusi gabah ke luar daerah demi menjaga ketahanan pangan dan menekan harga beras agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Lampung ini surplus gabah, tetapi defisit beras. Jangan sampai gabah habis dikirim keluar, sementara rakyat sendiri kesulitan membeli beras,” tegas Mirza.

BACA JUGA: KPK Ingatkan Potensi Kredit Fiktif Rp200 T di Lima Bank

Mirza membeberkan, banyak penggilingan padi di Lampung gulung tikar dalam beberapa tahun terakhir akibat kekurangan bahan baku. 

Hasil penelusuran Pemprov menunjukkan sebagian besar gabah Lampung justru dikapalkan ke penggilingan besar di Pulau Jawa, terutama ke Banten, Jawa Barat, dan Indramayu.

Padahal, kualitas gabah Lampung dikenal tinggi. Gabah tersebut diolah menjadi beras premium di luar daerah, sementara bila digiling di Lampung hanya masuk kategori beras medium, yakni jenis beras yang paling banyak dikonsumsi masyarakat lokal.

“Kita harus berhenti jadi penonton. Kalau gabah kita keluar, kita yang rugi. Saat butuh beras, kita malah membeli dari luar dengan selisih harga mencapai Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram,” ujar Mirza.

Gubernur menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan produksi gabah. Gabah belum menjadi beras, artinya kebutuhan masyarakat belum terpenuhi. Karena itu, pemenuhan stok beras dalam daerah akan menjadi prioritas sebelum mengizinkan distribusi keluar provinsi.

“Distribusi ke luar Lampung tetap bisa dilakukan, tapi setelah stok dalam provinsi aman. Kita akan evaluasi setiap panen raya, prinsip utamanya kebutuhan masyarakat Lampung harus lebih dulu terpenuhi,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Pemprov telah menggandeng pelaku industri penggilingan padi lokal untuk mengaktifkan kembali sektor ini. Pemerintah juga mendorong produksi beras medium dengan harga yang lebih bersahabat, sehingga masyarakat tak lagi tergantung pada pasokan dari luar.

Keseriusan Pemprov Lampung terlihat dari serangkaian aksi pencegahan distribusi gabah ilegal ke luar Lampung. Data Satpol PP Provinsi mencatat, sejak Mei hingga Agustus 2025, sedikitnya 128 ton gabah berhasil digagalkan keluar daerah. 

Gabah-gabah tersebut rencananya akan dikirim ke Banten, Jawa Barat, dan Indramayu. Beberapa operasi penggagalan di antaranya, pada 8 Mei 2025, Pemprov mengamankan  Truk K 8438 CT yang membawa 10 ton gabah tujuan Banten dihentikan.