Dishub Lampung Dorong Percepatan Pemenuhan Persyaratan CIQ

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 12 Sep 2025 - 21:04

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo-Foto : Prima Imansyah Permana.-- -

BANDARLAMPUNG - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, mengungkapkan bahwa proses pemenuhan persyaratan Custom, Immigration, and Quarantine (CIQ) untuk Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional terus dikebut.

Hal ini sejalan dengan arahan dari Menteri Perhubungan yang merespons cepat kebutuhan tersebut.

"Pak Menteri sangat responsif dan meminta agar persyaratan CIQ bisa segera dilengkapi dalam waktu enam bulan. Kami saat ini sedang menyiapkan konsep surat untuk diajukan kepada maskapai, agar mereka mulai merencanakan penerbangan internasional dari dan ke Bandara Radin Inten II," ujar Bambang saat ditemui di lobi Kantor Gubernur Lampung, Jumat 12 September 2025.

Selain mendorong maskapai, pihaknya juga meminta agar proses penerbitan rekomendasi dari instansi terkait untuk CIQ bisa dipercepat.

Namun demikian, Bambang tidak menampik adanya kendala pada aspek pendanaan yang telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan.

"Kemarin juga disampaikan ke pak Menteri. Ini pak menteri akan menjembatani hal ini dengan PT Angkasa Pura, karena sekarang pengelolaan bandara sudah di bawah BUMN. Jadi ini loh ada potensi umroh," jelasnya.

Menurut Bambang, karena status bandara dikelola oleh BUMN, maka dana dari APBD maupun APBN tidak bisa digunakan langsung. Oleh karena itu, pembiayaan harus berasal dari investor atau penyertaan modal negara.

Terkait pengembangan infrastruktur, ia juga mengusulkan adanya addendum Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KSP) untuk proyek overlay atau pelapisan ulang landasan pacu bandara. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi teknis dan operasional terbaru.

"Mungkin kami menyarankan addendum KSP, terutama jika ingin overlay besar senilai Rp480 miliar. Sebelumnya sempat direncanakan Rp500 miliar, dan itu akan kami sarankan untuk ditinjau kembali agar proses pembangunan overlay bisa segera berjalan," tuturnya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan sinergi antar instansi, Bambang optimistis bahwa Bandara Radin Inten II akan segera memenuhi seluruh persyaratan sebagai bandara internasional yang mampu melayani penerbangan luar negeri secara penuh.

Diketahui, Bandara Radin Inten II Lampung kembali berstatus Bandara Internasional setelah sebelumnya sempat di cabut tahun lalu.

Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan (SK Menhub) RI nomor KM 37 tahun 2025 tentang penetapan bandar udara internasional.

Surat yang dikeluarkan, pada 8 Agustus 2025 itu, Menhub RI, Dudy Purwagandhi menetapkan 36 bandar udara di Indonesia sebagai bandara internasional.

dishub lampung dorong percepatan pemenuhan persyaratan ciq                            bandarlampung - kepala dinas perhubungan (dishub) provinsi lampung, bambang sumbogo, mengungkapkan bahwa proses pemenuhan persyaratan custom, immigration, and quarantine (ciq) untuk bandara radin inten ii sebagai bandara internasional terus dikebut. 
hal ini sejalan dengan arahan dari menteri perhubungan yang merespons cepat kebutuhan tersebut.
"pak menteri sangat responsif dan meminta agar persyaratan ciq bisa segera dilengkapi dalam waktu enam bulan. kami saat ini sedang menyiapkan konsep surat untuk diajukan kepada maskapai, agar mereka mulai merencanakan penerbangan internasional dari dan ke bandara radin inten ii," ujar bambang saat ditemui di lobi kantor gubernur lampung, jumat 12 september 2025.
selain mendorong maskapai, pihaknya juga meminta agar proses penerbitan rekomendasi dari instansi terkait untuk ciq bisa dipercepat.
baca juga:bejat! ayah tiri divonis 12 tahun penjara
namun demikian, bambang tidak menampik adanya kendala pada aspek pendanaan yang telah disampaikan kepada kementerian perhubungan.
"kemarin juga disampaikan ke pak menteri. ini pak menteri akan menjembatani hal ini dengan pt angkasa pura, karena sekarang pengelolaan bandara sudah di bawah bumn. jadi ini loh ada potensi umroh," jelasnya.
menurut bambang, karena status bandara dikelola oleh bumn, maka dana dari apbd maupun apbn tidak bisa digunakan langsung. oleh karena itu, pembiayaan harus berasal dari investor atau penyertaan modal negara.
terkait pengembangan infrastruktur, ia juga mengusulkan adanya addendum kerja sama pemerintah dengan badan usaha (ksp) untuk proyek overlay atau pelapisan ulang landasan pacu bandara. hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi teknis dan operasional terbaru.
"mungkin kami menyarankan addendum ksp, terutama jika ingin overlay besar senilai rp480 miliar. sebelumnya sempat direncanakan rp500 miliar, dan itu akan kami sarankan untuk ditinjau kembali agar proses pembangunan overlay bisa segera berjalan," tuturnya.
dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan sinergi antar instansi, bambang optimistis bahwa bandara radin inten ii akan segera memenuhi seluruh persyaratan sebagai bandara internasional yang mampu melayani penerbangan luar negeri secara penuh.
diketahui, bandara radin inten ii lampung kembali berstatus bandara internasional setelah sebelumnya sempat di cabut tahun lalu.
hal tersebut berdasarkan surat keputusan menteri perhubungan (sk menhub) ri nomor km 37 tahun 2025 tentang penetapan bandar udara internasional.
surat yang dikeluarkan, pada 8 agustus 2025 itu, menhub ri, dudy purwagandhi menetapkan 36 bandar udara di indonesia sebagai bandara internasional.
dari 36 bandara yang ditetapkan sebagai bandara internasional, ada 14 bandar udara yang wajib melengkapi beberapa persyaratan. termasuk bandara radin inten ii.
persyaratan yang perlu dilengkapi mulai dari surat pertimbangan dari menteri yang membidangi tugas dan fungsi di bidang pertahanan.
surat rekomendasi dalam rangka penempatan unit kerja dan personel, dari menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepabeanan; menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian; dan menteri/lembaga yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kekarantinaan.
kelengkapan tersebut disampaikan kepada direktur jenderal perhubungan udara kementerian perhubungan sebelum pelaksanaan kegiatan penerbangan luar negeri atau selambat-lambatnya enam bulan sejak keputusan menteri ini ditetapkan.
dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bandar udara internasional 36 bandara tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut.
pertama, terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan sebagai bandar udara internasional.
kedua, tersedianya unit kerja dan personel yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan.
ketiga, terlaksananya koordinasi untuk kelancaran dan ketertiban pada bandar udara internasional melalui komite fasilitasi (fal) bandar udara.
namun, meski telah ditetapkan sebagai bandara internasional, kemenhub melalui direktur jenderal perhubungan udara melakukan evaluasi kepada 36 bandar tersebut sekurang-kurangnya setiap dua tahun sekali.
diketahui, pada april 2024 lalu kemenhub ri mencabut status bandara radin inten ii sebagai bandara internasional dan kembali menjadi bandara domestik.
berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor pm 39 tahun 2019 tentang tatanan kebandarudaraan nasional, bandara domestik dapat ditetapkan sebagai bandara internasional. (pip/yud)