Paripurna, Mayoritas Fraksi DPRD Lampung Sepakati Raperda Perubahan APBD 2025

Reporter: decky |

Editor: decky |

Kamis , 14 Aug 2025 - 18:59

DPRD Lampung menggelar rapat paripurna membahas pandangan fraksi dan tanggapan gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2025.- FOTO IST -

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat ini, setiap fraksi memberikan masukan strategis.

Secara umum, mayoritas fraksi mendukung perubahan APBD Lampung TA 2025.

Fraksi Gerindra melalui juru bicara Fauzi Heri menekankan pengawasan ketat belanja modal, khususnya infrastruktur jalan dan irigasi, serta mengurangi ketergantungan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Aribun Sayunis mendorong diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor.

Fraksi Golkar lewat Elsan Tomi Sagita menyoroti optimalisasi PAD melalui penguatan BUMD, intensifikasi pajak, dan pemanfaatan aset daerah secara produktif.

Fraksi PKB diwakili Fatikhatul Khoiriyah meminta inovasi pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil, serta fokus pada pendidikan, kesehatan, dan UMKM.

Fraksi NasDem melalui Jasroni menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

Fraksi Demokrat lewat Hanifal dan Fraksi PAN melalui Morisman mengingatkan agar kenaikan anggaran memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PKS diwakili Puji Sartono mengapresiasi kenaikan PAD, namun meminta adanya analisis risiko jika target penerimaan tidak tercapai.

paripurna, mayoritas fraksi dprd lampung sepakati raperda perubahan apbd 2025                            bandar lampung – dprd provinsi lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan apbd tahun anggaran 2025.
dalam rapat ini, setiap fraksi memberikan masukan strategis.
secara umum, mayoritas fraksi mendukung perubahan apbd lampung ta 2025.
--
baca juga:bupati lepas 8 siswa pringsewu ke sekolah rakyat lampung 
fraksi gerindra melalui juru bicara fauzi heri menekankan pengawasan ketat belanja modal, khususnya infrastruktur jalan dan irigasi, serta mengurangi ketergantungan pada sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).
fraksi pdi perjuangan yang diwakili aribun sayunis mendorong diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (pad) agar tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor.
fraksi golkar lewat elsan tomi sagita menyoroti optimalisasi pad melalui penguatan bumd, intensifikasi pajak, dan pemanfaatan aset daerah secara produktif.
fraksi pkb diwakili fatikhatul khoiriyah meminta inovasi pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil, serta fokus pada pendidikan, kesehatan, dan umkm.
--
baca juga:abrasi pantai di pesisir barat kian mengancam
fraksi nasdem melalui jasroni menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan optimalisasi penggunaan anggaran.
fraksi demokrat lewat hanifal dan fraksi pan melalui morisman mengingatkan agar kenaikan anggaran memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
fraksi pks diwakili puji sartono mengapresiasi kenaikan pad, namun meminta adanya analisis risiko jika target penerimaan tidak tercapai.
mayoritas fraksi menyatakan dukungan, sehingga raperda perubahan apbd 2025 akan masuk tahap pembahasan lanjutan sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.
--
baca juga:psg kalahkan tottenham hotspur lewat adu penalti, les parisiens juara piala super eropa!
usai pandangan umum fraksi, gubernur lampung rahmat mirzani djausal menyampaikan jawaban resmi dalam rapat yang digelar di ruang rapat paripurna dprd, rabu (13/8/2025).
gubernur mirza mengucapkan terima kasih atas perhatian dan masukan seluruh fraksi. ia menilai pandangan tersebut sebagai bentuk kemitraan dan pengawasan demi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
menurutnya, penyusunan raperda ini telah mengacu pada kesepakatan bersama perubahan kebijakan umum apbd dan prioritas plafon anggaran sementara (kua-ppas) 2025 yang disepakati 8 agustus 2025, hasil pembahasan bersama tapd dan badan anggaran dprd.
gubernur menegaskan pentingnya kerja keras, pemanfaatan data dan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pendapatan daerah, baik dari pajak maupun non-pajak. ia meyakini peningkatan pendapatan akan membuat pembangunan lebih optimal dan merata.
mirza juga menekankan sinergi eksekutif-legislatif serta dukungan masyarakat sebagai kunci tata kelola pemerintahan yang baik. ia berharap pembahasan raperda dapat selesai tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. (abd)