Nasib Bupati Pati di Ujung Tanduk

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 14 Aug 2025 - 21:30

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf -foto disway-

JAKARTA - Bupati Pati Sudewo menghadapi tekanan besar setelah ribuan warga menggelar aksi menuntut dirinya mundur. Desakan tersebut mendorong DPRD Pati membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses hak angket pemakzulan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai tuntutan masyarakat untuk kepala daerah mundur adalah hal wajar dalam demokrasi, namun harus mengikuti prosedur resmi.

’’Tuntutan untuk mundur itu wajar, tetapi harus melalui proses demokrasi. Kepala daerah dapat diberhentikan jika terbukti melanggar konstitusi atau terlibat korupsi," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8).

Dede juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menaikkan pajak secara tiba-tiba demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, ada cara lain yang lebih efektif seperti mengoptimalkan BUMD, berinovasi, dan membangun kolaborasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Bahtra Banong menilai langkah Bupati Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen serta meminta maaf kepada warga merupakan sikap negarawan.

’’Beliau sudah mengakui kesalahan, instrospeksi, dan membatalkan kebijakan keliru. Pemimpin harus peka terhadap rakyat," kata Bahtra.

Bahtra berharap pembatalan kebijakan ini memulihkan situasi di Pati dan membuka peluang rekonsiliasi. Ia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo bahwa kebijakan tidak boleh menyengsarakan rakyat.

Gelombang protes di Pati dipicu oleh kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen yang sempat diberlakukan sebelum akhirnya dicabut. Pernyataan keras Bupati Sudewo yang menantang warga meski dihadang aksi puluhan ribu orang semakin memicu kemarahan publik.

Puncaknya terjadi pada Rabu (13/8), saat ribuan massa aksi ‘Save Pati’ memadati Alun-Alun Pati. Sejumlah orator bahkan membacakan pernyataan seolah Sudewo mengundurkan diri. Aksi ini diikuti pembentukan pansus hak angket oleh DPRD yang diumumkan di hadapan warga.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemakzulan kepala daerah harus melalui mekanisme yang berlaku. Ia mengaku sudah mengetahui pembentukan pansus tersebut.

"Ikuti prosesnya. Saya dengar DPRD sudah bentuk pansus, tinggal jalankan mekanismenya," ujar Tito di Jakarta, Kamis (14/8).

Tito juga meminta warga menjaga kondusifitas, mengingat kebijakan kenaikan pajak telah dibatalkan dan Bupati sudah meminta maaf.

"Jaga situasi kondusif. Ingat, kebijakan itu sudah dicabut," tandasnya.

Sebelumnya Upaya Bupati Pati, Sudewo, meredam kemarahan warganya dengan menyampaikan permintaan maaf di depan ribuan massa justru berakhir ricuh.

nasib bupati pati di ujung tanduk                            jakarta - bupati pati sudewo menghadapi tekanan besar setelah ribuan warga menggelar aksi menuntut dirinya mundur. desakan tersebut mendorong dprd pati membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses hak angket pemakzulan.
wakil ketua komisi ii dpr ri dede yusuf menilai tuntutan masyarakat untuk kepala daerah mundur adalah hal wajar dalam demokrasi, namun harus mengikuti prosedur resmi.
’’tuntutan untuk mundur itu wajar, tetapi harus melalui proses demokrasi. kepala daerah dapat diberhentikan jika terbukti melanggar konstitusi atau terlibat korupsi," ujarnya di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (14/8).
dede juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menaikkan pajak secara tiba-tiba demi meningkatkan pendapatan asli daerah (pad). menurutnya, ada cara lain yang lebih efektif seperti mengoptimalkan bumd, berinovasi, dan membangun kolaborasi.
sementara itu, wakil ketua komisi ii dpr ri fraksi gerindra bahtra banong menilai langkah bupati sudewo membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (pbb) hingga 250 persen serta meminta maaf kepada warga merupakan sikap negarawan.
’’beliau sudah mengakui kesalahan, instrospeksi, dan membatalkan kebijakan keliru. pemimpin harus peka terhadap rakyat," kata bahtra.
bahtra berharap pembatalan kebijakan ini memulihkan situasi di pati dan membuka peluang rekonsiliasi. ia juga mengingatkan pesan presiden prabowo bahwa kebijakan tidak boleh menyengsarakan rakyat.
gelombang protes di pati dipicu oleh kebijakan kenaikan pbb-p2 sebesar 250 persen yang sempat diberlakukan sebelum akhirnya dicabut. pernyataan keras bupati sudewo yang menantang warga meski dihadang aksi puluhan ribu orang semakin memicu kemarahan publik.
puncaknya terjadi pada rabu (13/8), saat ribuan massa aksi ‘save pati’ memadati alun-alun pati. sejumlah orator bahkan membacakan pernyataan seolah sudewo mengundurkan diri. aksi ini diikuti pembentukan pansus hak angket oleh dprd yang diumumkan di hadapan warga.
menteri dalam negeri tito karnavian menegaskan, pemakzulan kepala daerah harus melalui mekanisme yang berlaku. ia mengaku sudah mengetahui pembentukan pansus tersebut.
"ikuti prosesnya. saya dengar dprd sudah bentuk pansus, tinggal jalankan mekanismenya," ujar tito di jakarta, kamis (14/8). 
tito juga meminta warga menjaga kondusifitas, mengingat kebijakan kenaikan pajak telah dibatalkan dan bupati sudah meminta maaf.
"jaga situasi kondusif. ingat, kebijakan itu sudah dicabut," tandasnya.
sebelumnya upaya bupati pati, sudewo, meredam kemarahan warganya dengan menyampaikan permintaan maaf di depan ribuan massa justru berakhir ricuh.
peristiwa itu terjadi pada rabu (13/8) di depan kantor bupati pati. ribuan orang dari aliansi masyarakat pati bersatu memadati lokasi, mendesak sudewo mundur dari jabatannya. 
aksi ini dipicu kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (pbb-p2) hingga 250 persen, meski kebijakan tersebut sudah dibatalkan.
sejak siang, situasi memanas. massa membakar ban, merusak fasilitas umum, dan membakar satu mobil polisi. 
aparat terpaksa membubarkan kerumunan menggunakan gas air mata dan water cannon. polisi menduga kericuhan diperparah oleh kelompok anarkis yang menyusup ke barisan demonstran.
dalam suasana tegang, sudewo keluar dari kendaraan taktis dan naik ke atap mobil untuk menyampaikan permintaan maaf melalui pengeras suara. namun, sambutannya langsung dibalas teriakan, lemparan sandal, serta botol air mineral dari arah kerumunan.
’’kami minta maaf atas kebijakan yang tidak berkenan,” ucap sudewo, sebelum suaranya tenggelam oleh sorakan massa. polisi yang berjaga menutupi tubuh sudewo dengan tameng untuk menghalau lemparan benda.
berikut adalah versi berita yang sudah diedit agar tidak plagiaris, namun tetap mempertahankan fakta dan maknanya:
polda jawa tengah membantah kabar yang menyebut adanya korban meninggal dunia dalam aksi unjuk rasa menuntut mundurnya bupati pati, sudewo. 
kabid humas polda jateng, kombes pol artanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah memeriksa sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
“hasil pengecekan, tidak ditemukan laporan adanya korban meninggal,” ujarnya.
meski begitu, artanto mengungkapkan bahwa terdapat 34 orang mengalami luka-luka akibat kericuhan tersebut.
“sebanyak 34 orang dirawat di rs soewondo pati,” tambahnya.
mayoritas korban, yang merupakan peserta aksi, mengalami sesak napas setelah terpapar gas air mata. mereka kini sudah diperbolehkan pulang. selain itu, tujuh anggota kepolisian juga dilaporkan mengalami luka, dengan kemungkinan jumlah tersebut masih bertambah.
sebelumnya, pernyataan sudewo yang menyebut tak gentar meski didemo puluhan ribu orang menjadi bahan kemarahan warga. massa menilai ucapan itu arogan dan tidak mencerminkan pemimpin yang mau mendengar aspirasi rakyat.
gerakan yang mereka sebut “save pati” semakin membesar. truk trailer dijadikan panggung orasi, spanduk bertuliskan “revolusi dimulai dari pati” berkibar, dan orator aksi berjanji akan bertahan sampai tuntutan dikabulkan.
“kami tidak hanya menolak pajak, tapi juga menolak pemimpin yang tidak mendengar rakyat,” teriak salah satu orator dari atas panggung.
massa juga memprotes kebijakan lain yang dianggap merugikan, seperti pemutusan hubungan kerja tenaga honorer secara sepihak. hingga malam hari, ribuan warga masih bertahan di sekitar alun-alun pati, menjadikan aksi ini sorotan nasional dan memicu reaksi dari sejumlah tokoh politik. 
massa aliansi masyarakat pati bersatu siap menggelar aksi besar menuntut bupati pati, sudewo, untuk mundur imbas kenaikan pajak bumi dan bangunan (pbb) hingga 250 persen. 
meski berjanji akan dibatalkan, para massa yang meladeni tantangan sudewo yang jumawa tak gentar didemo 50 ribu massa, justru jadi bumerang.
koordinator massa menyatakan diperkirakan akan ada hingga 100 ribu orang yang akan ikut aksi unjuk rasa tersebut. dia menyebut tuntutan massa bukan cuma karena kenaikan pbb--yang akhirnya dibatalkan setelah diprotes warga.
koordinator donasi masyarakat pati bersatu teguh istyanto mengatakan aksi demonstrasi yang bakal digelar merupakan imbas kekecewaan masyarakat atas kebijakan bupati sudewo.
tak hanya soal pbb, masyarakat pati juga memprotes kebijakan lima hari sekolah, kemudian regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja, hingga phk ratusan eks karyawan honorer rsud raa soewondo dengan dalih efisiensi. 
’’terutama efek kebijakan pak sudewo itu seperti ada lima hari sekolah. ada regrouping sekolah. itu pasti ada dampaknya bagi guru honorer kalau ada dua sekolah menjadi satu pasti ada guru tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru," ujar teguh, selasa (12/8). 
"kemudian ada keluhan efisiensi rumah sakit soewondo, ternyata itu orang lama dikeluarkan tanpa pesangon, tanpa tali asih. kemudian dia merekrut karyawan baru dengan alasan meningkatkan pelayanan," imbuh teguh.
aksi massa ini juga diikuti dengan berdatangannya donasi dari aliansi masyarakat. hal itu tampak di posko aliansi masyarakat pati bersatu yang dipusatkan di depan alun-alun. 
hingga rabu dini hari, pihaknya menerima sumbangan hingga ribuan kardus air mineral. air minum ini nantinya akan diletakkan di titik-titik sekitar alun-alun pati.
ia memperkirakan akan sekitar 100 ribu lebih massa yang berdemo di kantor sudewo. 
"kalau diperkirakan ada 100 ribu massa. karena kita itu dianggap mewakili mereka. mereka berharap dengan kita. setiap sore dan malam warga menunggu untuk menyampaikan aspirasi kepada kita," ujarnya. (disway/c1/abd)