Aktivitas Ilegal dan Ekonomi Bawah Tanah Masih Banyak Hindari Pajak

Reporter: Syaiful Mahrum |

Editor: Syaiful Mahrum |

Selasa , 15 Jul 2025 - 20:23

Ilustrasi-FOTO ANTARA-

"Kami paham bahwa kami harus selalu menegakkan dignity organisasi, muruah organisasi kami. Kami terus melakukan program-program untuk penguatan kepercayaan publik," ungkap Bimo.

Diketahui, satgas yang dibentuk Direktorat Jenderal Pajak ini akan menyasar praktik ekonomi ilegal dan sektor informal yang selama ini kerap luput dari pengawasan serta berpotensi menggerus penerimaan negara.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pembentukan satgas ini merupakan bagian dari pendekatan multi-door yang diadopsi DJP untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran perpajakan.

’’Kami membentuk task force pengawasan dan penegakan hukum bersama kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, serta PPATK,” ujar Bimo dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7).

Satgas ini akan fokus pada sektor-sektor rawan praktik gelap yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan. DJP juga akan menerapkan joint audit dan optimalisasi pemeriksaan guna memastikan potensi pajak dapat ditagih secara adil dan proporsional.

Bimo menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga ini bertujuan tidak hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga menjaga kehormatan institusi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DJP.

’’Kami sadar pentingnya menjaga dignity organisasi. Oleh karena itu, kami terus menjalankan berbagai program untuk memperkuat kepercayaan publik,” tutup Bimo. (beritasatu.com/c1/ful)

aktivitas ilegal dan ekonomi bawah tanah masih banyak hindari pajak                            jakarta - direktorat jenderal pajak (djp) menyoroti potensi besar pelanggaran pajak yang terjadi dalam aktivitas ilegal dan ekonomi bawah tanah. sektor-sektor tersebut dinilai masih menjadi celah utama bagi wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan.
direktur jenderal (dirjen) pajak bimo wijayanto mengatakan aktivitas di luar sistem formal atau underground economy kerap tidak tercatat dalam administrasi perpajakan, padahal seharusnya tetap menyumbang penerimaan negara. karena itu, djp menjadikan sektor ini sebagai salah satu fokus utama dalam penegakan hukum.
 
’’kami mengawasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kombinasi antara illegal activities, kemudian underground economy. kami memastikan pasti ada bagian dari kewajiban perpajakan yang belum bisa di-collect,” ujar bimo dalam rapat bersama komisi xi dpr di komplek parlemen senayan, jakarta, senin (14/7).
 
guna menindaklanjuti hal itu, djp membentuk satuan tugas khusus yang bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan agung, kpk, dan ppatk.
baca juga:bpip perkuat pemahaman ideologi pancasila di perbatasan natuna
ia berharap dengan pendekatan ini bisa memperkuat pengawasan lintas sektor dan menjangkau aktivitas ekonomi yang sulit terlacak secara administratif.
 
selain melakukan joint audit dan penegakan hukum, djp juga memperkuat kapasitas internal dalam membangun organisasi yang lebih profesional dan berintegritas.
 
"kami kuatkan integritas pegawai direktorat jenderal pajak, nol toleransi terhadap fraud, jadi kami sudah melaporkan bahwa kami tidak pandang bulu, fraud rp100 pun kami akan tindak," tegas bimo.
 
bimo mengungkap tujuannya tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menjaga kredibilitas institusi perpajakan di mata publik.
 
"kami paham bahwa kami harus selalu menegakkan dignity organisasi, muruah organisasi kami. kami terus melakukan program-program untuk penguatan kepercayaan publik," ungkap bimo.
 
baca juga:jojo dan gregoria tumbang, rehan/gloria ke 16 besar japan open 2025
diketahui, satgas yang dibentuk direktorat jenderal pajak ini akan menyasar praktik ekonomi ilegal dan sektor informal yang selama ini kerap luput dari pengawasan serta berpotensi menggerus penerimaan negara.
 
direktur jenderal pajak bimo wijayanto mengatakan, pembentukan satgas ini merupakan bagian dari pendekatan multi-door yang diadopsi djp untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran perpajakan.
 
’’kami membentuk task force pengawasan dan penegakan hukum bersama kepolisian, kejaksaan agung, kpk, serta ppatk,” ujar bimo dalam rapat kerja bersama komisi xi dpr di kompleks parlemen, senayan, jakarta, senin (14/7).
 
satgas ini akan fokus pada sektor-sektor rawan praktik gelap yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan. djp juga akan menerapkan joint audit dan optimalisasi pemeriksaan guna memastikan potensi pajak dapat ditagih secara adil dan proporsional.
 
bimo menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga ini bertujuan tidak hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga menjaga kehormatan institusi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap djp.
 
’’kami sadar pentingnya menjaga dignity organisasi. oleh karena itu, kami terus menjalankan berbagai program untuk memperkuat kepercayaan publik,” tutup bimo. (beritasatu.com/c1/ful)