Lobi Gubernur Lampung ke Pusat Berbuah Manis, Harga Minimal Singkong Rp1.350 per Kg

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 10 Sep 2025 - 19:47

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati menemui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hasilnya pemerintah menetapkan harga minimal singkong Rp1.350 per kg.--

BANDARLAMPUNG – Kabar baik datang untuk petani singkong di Lampung.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman resmi menetapkan harga minimal singkong Rp1.350 per kilogram (kg) dengan rafaksi maksimal 15 persen.

Penetapan harga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati sentra singkong, yakni Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah. Pertemuan berlangsung di Kementerian Pertanian, Selasa malam (9/9/2025).

Gubernur Mirza menegaskan langkah ini diambil untuk menyelamatkan petani dari kerugian akibat terus merosotnya harga singkong.

’’Jika dibiarkan, petani bisa meninggalkan singkong karena tidak lagi menguntungkan. Padahal Lampung menyumbang hampir 70 persen produksi singkong nasional,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Mentan Amran langsung mengeluarkan kebijakan harga dasar singkong. “Petani harus punya jaminan harga. Regulasi ini akan kita kawal bersama,” tegas Amran.

Selain penetapan harga, Mentan juga mendorong peningkatan produktivitas singkong di Lampung. Ia menargetkan produksi bisa mencapai 70 ton per hektare dengan dukungan tim khusus dan program pelatihan.

“Saya akan ajarkan langsung agar Lampung bisa jadi percontohan peningkatan produksi singkong nasional,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengeluarkan surat Nomor: B-2218/TP.220/C/09/2025 tentang Kesepakatan Harga Ubi Kayu.

Surat tersebut juga mengatur tata niaga tepung tapioka dan tepung jagung sebagai komoditas Lartas (dilarang dan dibatasi), sehingga impor hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi.

Kesepakatan ini resmi berlaku mulai 9 September 2025 dan menjadi langkah konkret pemerintah dalam melindungi petani serta memperkuat ketahanan pangan berbasis komoditas lokal.

Sementara, sejumlah petani singkong di Way Kanan kembali menyuarakan keluhan terkait ketidakpatuhan sejumlah pabrik pengolahan singkong terhadap Surat Edaran Gubernur Lampung dan Surat Peringatan Bupati Way Kanan mengenai harga serta potongan singkong.

Petani dari wilayah Pakuan Ratu, Negara Batin, dan Negeri Besar mengaku masih menerima harga jual jauh di bawah standar.

Selain itu, mereka juga dirugikan oleh potongan (rafaksi) yang dianggap tidak transparan dan sistem buka-tutup pabrik yang menyulitkan penjualan hasil panen.

lobi gubernur lampung ke pusat berbuah manis, harga minimal singkong rp1.350 per kg                             bandarlampung – kabar baik datang untuk petani singkong di lampung.
menteri pertanian (mentan) andi amran sulaiman resmi menetapkan harga minimal singkong rp1.350 per kilogram (kg) dengan rafaksi maksimal 15 persen.
penetapan harga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan gubernur lampung rahmat mirzani djausal bersama empat bupati sentra singkong, yakni bupati lampung utara hamartoni ahadis, bupati lampung tengah ardito wijaya, bupati lampung timur ela siti nuryamah, dan bupati mesuji elfianah. pertemuan berlangsung di kementerian pertanian, selasa malam (9/9/2025).
gubernur mirza menegaskan langkah ini diambil untuk menyelamatkan petani dari kerugian akibat terus merosotnya harga singkong.
’’jika dibiarkan, petani bisa meninggalkan singkong karena tidak lagi menguntungkan. padahal lampung menyumbang hampir 70 persen produksi singkong nasional,” ujarnya.
menanggapi hal itu, mentan amran langsung mengeluarkan kebijakan harga dasar singkong. “petani harus punya jaminan harga. regulasi ini akan kita kawal bersama,” tegas amran.
selain penetapan harga, mentan juga mendorong peningkatan produktivitas singkong di lampung. ia menargetkan produksi bisa mencapai 70 ton per hektare dengan dukungan tim khusus dan program pelatihan.
“saya akan ajarkan langsung agar lampung bisa jadi percontohan peningkatan produksi singkong nasional,” tambahnya.
sebagai tindak lanjut, kementerian pertanian melalui direktorat jenderal tanaman pangan mengeluarkan surat nomor: b-2218/tp.220/c/09/2025 tentang kesepakatan harga ubi kayu. 
surat tersebut juga mengatur tata niaga tepung tapioka dan tepung jagung sebagai komoditas lartas (dilarang dan dibatasi), sehingga impor hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi.
kesepakatan ini resmi berlaku mulai 9 september 2025 dan menjadi langkah konkret pemerintah dalam melindungi petani serta memperkuat ketahanan pangan berbasis komoditas lokal. 
sementara, sejumlah petani singkong di way kanan kembali menyuarakan keluhan terkait ketidakpatuhan sejumlah pabrik pengolahan singkong terhadap surat edaran gubernur lampung dan surat peringatan bupati way kanan mengenai harga serta potongan singkong.
petani dari wilayah pakuan ratu, negara batin, dan negeri besar mengaku masih menerima harga jual jauh di bawah standar. 
selain itu, mereka juga dirugikan oleh potongan (rafaksi) yang dianggap tidak transparan dan sistem buka-tutup pabrik yang menyulitkan penjualan hasil panen.
“di beberapa pabrik harga singkong masih rendah, tidak sesuai surat edaran gubernur. kami sangat dirugikan,” ujar nasir, petani asal pakuan ratu, rabu (10/9/2025).
keluhan serupa disampaikan hery, petani lainnya, yang menyoroti potongan timbangan hingga 40 persen tanpa perhitungan jelas. 
“alasannya kadang kadar air tinggi, kadang singkong kotor. tidak ada transparansi bagaimana cara menghitung potongan itu,” keluhnya.
selain harga dan potongan, sistem buka-tutup pabrik juga menambah beban petani. mereka kerap membawa hasil panen ke pabrik, namun ternyata pabrik tutup tanpa pemberitahuan. 
kondisi ini membuat petani harus menanggung biaya transportasi tambahan dan menjual singkong ke pembeli lain dengan harga lebih murah.
menanggapi keluhan itu, ko pimping, manajer cv gajah mada inter nusa, mengaku pihaknya menutup pabrik sejak rabu 9 september 2025. 
ia menyebut alasan utama adalah tuntutan petani agar pabrik hanya memotong 30 persen tanpa pengukuran kadar pati, sementara harga jual tapioka di pasar lokal masih rendah, hanya rp4.600/kg.
“kalau situasi ini tidak segera ada solusi dari pemerintah, banyak pabrik yang bisa tutup. kami diminta beli singkong sesuai ketentuan, tapi harga jual tapioka dibiarkan jatuh. pabrik juga butuh perhatian pemerintah,” jelasnya.
hal senada disampaikan budi pranata jati, manajer pt agung mulia bunga tapioka. ia berharap ada upaya pemerintah untuk menstabilkan harga tapioka di pasar lokal agar petani dan pabrik sama-sama bisa bertahan.
“kalau harga tapioka stabil, pabrik bisa membeli singkong lebih tinggi. jadi kedua belah pihak, petani dan pabrik, sama-sama diuntungkan,” ujarnya. 
para petani berharap pemerintah provinsi dan kabupaten segera turun tangan menindak tegas pabrik yang tidak patuh aturan, sekaligus menghadirkan solusi agar mereka tidak terus merugi akibat praktik yang dianggap merugikan. 
sebelumnya, gubernur lampung rahmat mirzani djausal secara khusus meminta bantuan badan legislasi (banleg) dpr ri untuk segera menerbitkan regulasi nasional terkait tata kelola singkong secara komprehensif.
hal tersebut disampaikan mirza –sapaan akrabnya– saat menyambut kedatangan banleg dpr ri tersebut di vip bandara radin inten ii, natar, lampung selatan, senin (14/7). 
diketahui, kunjungan banleg dpr ri ke lampung ini untuk membahas tata niaga singkong menyusul upaya gubernur mirza yang memperjuangkan nasib petani singkong dalam rapat dengar pendapat (rdp) dan rapat dengar pendapat umum (rdpu) di dpr ri pada 30 juni 2025 lalu.
di hadapan rombongan banleg dpr ri, mirza secara tegas mendorong pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi yang lebih ketat terkait impor tepung tapioka serta mendorong hilirisasi komoditas singkong demi meningkatkan kesejahteraan petani.
mirza menjelaskan permasalahan kompleks yang dihadapi singkong di lampung, yang menggantungkan hidupnya pada komoditas ini.
salah satu isu krusial adalah membanjirnya tepung tapioka impor yang menekan harga singkong lokal, memicu perselisihan tak berkesudahan antara petani dan pabrik tapioka.
”saat ini, di gudang-gudang industri sudah hampir penuh dengan stok yang masih sulit keluar. petani sudah tidak bisa masuk lagi, karena gudang mereka sudah penuh,” ujar mirza, senin 14 juli 2025.
kondisi ini ditambah dengan situasi di negara-negara produsen singkong lain seperti vietnam dan thailand yang juga sedang kelebihan pasokan dan mencari pasar, salah satunya indonesia.
menghadapi situasi tersebut, mirza secara khusus meminta bantuan banleg dpr ri untuk segera menerbitkan regulasi nasional yang mengatur tata kelola singkong secara komprehensif. 
mirza berharap ada pembatasan atau pengetatan terhadap impor tepung tapioka, setidaknya untuk sementara, agar harga tapioka lokal bisa kembali bersaing di pasaran.
lebih dari itu, mirza juga memandang perlunya kolaborasi erat antara petani, industri tepung tapioka, dan end-user (industri pengguna tepung tapioka) yang diatur dalam regulasi. 
selama ini, ketiga pihak tersebut berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang berarti, menyebabkan kualitas rendah dan produktivitas stagnan. 
dirinya mencontohkan keberhasilan industri peternakan sapi dan ayam yang terjadi berkat kerja sama antara peternak dan industri pengguna.
”kalau mau bagus komoditas petani kita, harganya murah, produksinya banyak, itu harus ada kerjasama yang baik. dan ini membutuhkan regulasi,” tegasnya.
pada kesempatan tersebut, mirza juga menyoroti potensi hilirisasi singkong yang sangat besar namun belum dimanfaatkan optimal. 
”indonesia masih minim dalam pengembangan produk turunan singkong bernilai ekonomi tinggi seperti mokaf dan sorbitol,” ucapnya. (pip/sah/c1/abd)